JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah perusahaan pengembang properti terus berekspansi kendati tengah krisis. PT Intiland Development Tbk (Intiland) akan mendirikan fasilitas pendidikan terpadu di perumahan Talaga Bestari, Tangerang. Lembaga pendidikan tersebut meliputi jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan lembaga pendidikan kejuruan atau non-formal.
Chief Operation Officer Intiland, Suhendro Prabowo menjelaskan, pendirian lembaga pendidikan ini merujuk pada master plan rencana pengembangan kawasan perumahan Talaga Bestari.
"Kami ingin menjadikan perumahan Talaga Bestari sebagai pemukiman dengan konsep "Kota Belajar Keluarga" sehingga masyarakatnya mendapatkan jaminan pendidikan yang berkualitas. Pendirian lembaga pendidikan ini menjadi bentuk kontribusi Intiland untuk turut mencerdaskan masyarakat melalui dunia pendidikan," kata Suhendro, Jakarta, Kamis ( 24/4 ).
Sebelumnya, Selasa ( 14/4 ) lalu, perseroan melalui salah satu anak usahanya PT Sinar Puspapersada telah menandatangani nota kesepahaman dengan dua lembaha pendidikan yakni Yayasan Syifa Budi Education Indonesia dan PT Imperial Education Indonesia untuk pendirian lembaga pendidikan ini.
Dalam kerjasama ini, lanjutnya, Intiland akan menyediakan kebutuhan perangkat kerasnya seperti lahan, gedung, dan sarana serta prasarana penunjang. Sementara di pihak lain, Yayasan Syifa Budi dan PT Imperial Education akan menjadi penyedia perangkat lunak pendidikan serta penyelenggara pendidikan. Kedua lembaga ini akan menyiapkan tenaga pengajar dan kurikulum pendidikan.
Direktur PT Sinar Puspapersada Teguh Prayitno mengatakan dalam kerjasama tersebut, pihaknya telah menyediakan lahan seluas 40.000 meter persegi untuk kebutuhan area pendidikan. Pada area lahan tersebut akan dibangun gedung sekolah dan berbagai fasilitas pendukung pendidikan seperti laboratorium, taman bermain, fasilitas olah raga, hingga area outbound.
Pada tahap pertama, menurutnya, sekolah Al-Azhar Syifa Budi Talaga Bestari sudah memiliki berbagai fasilitas dan sarana penunjang pendidikan. Selain memiliki laboratorium komputer dan perpustakaan, Sekolah tersebut juga dilengkapi fasilitas outbound yang cukup baik untuk kegiatan belajar mengajar di luar kelas. "Jenjang pendidikan yang akan diselenggarakan tahun ajaran ini adalah Sekolah Dasar. Sedangkan jenjang pendidikan lainnya akan dibuka pada tahap selanjutnya," ujar Teguh Prayitno.
Tampilkan postingan dengan label Pendidikan non formal. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pendidikan non formal. Tampilkan semua postingan
Minggu, 24 Mei 2009
Ketua MPR: Sosialisasi Perlu Terus Dilakukan
BANDUNG, RABU - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid mengatakan, MPR akan melaksanakan apa pun isi Rancangan Undang-undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang disahkan nantinya. Namun, sosialisasi UUD 1945 dipandang masih sangat perlu.
"Kalau pejabat tidak paham, rakyat tidak paham UUD, kalau Indonesia justru makin jauh dari konstitusi, siapa yang tanggung jawab? Undang-undang yang dibuat DPR saja disosialisasikan. Padahal, UU ini kan turunan dari UUD," ujar Hidayat di sela-sela acara sebuah seminar yang diselenggarakan Unit Kegiatan Dakwah Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Rabu (3/12).
Hidayat menanggapi polemik penghapusan wewenang sosialisasi UUD 1945 oleh MPR di dalam RUU Susduk yang kini disusun Panitia Kerja di DPR. Ia pun membantah, Pansus RUU Susduk itu telah disahkan. "Sehari-hari ini saya sudah konfrimasi ke Pak Nursanita Nasution (Wakil Ketua Pansus), yang memimpin sidang, ternyata belum ada kesepakatan. Rapat itu masih di-pending," ujarnya.
Menurutnya, jika ada kekurangan dalam hal sosialisasi, itu harus disempurnakan. "Kami pun malam ini melakukan evaluasi. Adanya kekurangan, kami sadari itu. Maka, harus diperbaiki. Seperti apa perbaikannya itu, kita lihat seminggu ke depan setelah hasil evaluasi itu," ungkapnya. Saat ini, setidaknya tersisa 53 kabupaten/kota yang belum dapat sosialisasi UUD 1945 langsung oleh MPR.
"Selain adanya perubahan akibat amandemen UUD 1945 beberapa kali, alasan lain masih perlunya sosialisasi konstitusi ini adalah masih banyaknya aduan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Artinya, UUD belum banyak dipahami dengan baik dan benar oleh berbagai pihak," ungkapnya. Meski demikian, ia berpandangan bahwa idealnya sosialisasi UUD 1945 ini ke depan tidak hanya dilakukan oleh MPR, tetapi juga oleh eksekutif atau pemerintah. *
"Kalau pejabat tidak paham, rakyat tidak paham UUD, kalau Indonesia justru makin jauh dari konstitusi, siapa yang tanggung jawab? Undang-undang yang dibuat DPR saja disosialisasikan. Padahal, UU ini kan turunan dari UUD," ujar Hidayat di sela-sela acara sebuah seminar yang diselenggarakan Unit Kegiatan Dakwah Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Rabu (3/12).
Hidayat menanggapi polemik penghapusan wewenang sosialisasi UUD 1945 oleh MPR di dalam RUU Susduk yang kini disusun Panitia Kerja di DPR. Ia pun membantah, Pansus RUU Susduk itu telah disahkan. "Sehari-hari ini saya sudah konfrimasi ke Pak Nursanita Nasution (Wakil Ketua Pansus), yang memimpin sidang, ternyata belum ada kesepakatan. Rapat itu masih di-pending," ujarnya.
Menurutnya, jika ada kekurangan dalam hal sosialisasi, itu harus disempurnakan. "Kami pun malam ini melakukan evaluasi. Adanya kekurangan, kami sadari itu. Maka, harus diperbaiki. Seperti apa perbaikannya itu, kita lihat seminggu ke depan setelah hasil evaluasi itu," ungkapnya. Saat ini, setidaknya tersisa 53 kabupaten/kota yang belum dapat sosialisasi UUD 1945 langsung oleh MPR.
"Selain adanya perubahan akibat amandemen UUD 1945 beberapa kali, alasan lain masih perlunya sosialisasi konstitusi ini adalah masih banyaknya aduan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Artinya, UUD belum banyak dipahami dengan baik dan benar oleh berbagai pihak," ungkapnya. Meski demikian, ia berpandangan bahwa idealnya sosialisasi UUD 1945 ini ke depan tidak hanya dilakukan oleh MPR, tetapi juga oleh eksekutif atau pemerintah. *
Sekolah Indonesia Pertama di Kinabalu
KUALA LUMPUR, KAMIS- Atase pendidikan Indonesia di Malaysia M Imran Hanafi di Kuala Lumpur, Kamis (15/4) mengatakan, tahun ajaran mendatang, masyarakat Indonesia di Kinabalu, Sabah Malaysia, sudah bisa menikmati pendidikan di Sekolah Indonesia. "Untuk sementara baru SD dan SMP dan akan dilengkapi dengan program pendidikan non formal paket A, B, dan C," ujarnya.
Menurut Imran, saat ini ada sekitar 36.000 warga negara Indonesia usia sekolah. Selama ini, sebagian dari mereka sudah dilayani oleh pusat pendidikan yang ditangani LSM internasional Humana. "Kita ingin meningkatkan pelayanan pendidikan untuk orang Indonesia disana. Karena sebagian besar mereka di Kinabalu yang belum memiliki akses pendidikan," ujarnya.
Menurut Imran, untuk masuk sekolah kebangsaan Malaysia sulit, karena ada banyak persyaratan, terutama persyaratan administrasi yang tidak bisa dipenuhi. Misalnya, surat keterangan lahir, dan orangtua tidak punya surat nikah. (MAM)
Menurut Imran, saat ini ada sekitar 36.000 warga negara Indonesia usia sekolah. Selama ini, sebagian dari mereka sudah dilayani oleh pusat pendidikan yang ditangani LSM internasional Humana. "Kita ingin meningkatkan pelayanan pendidikan untuk orang Indonesia disana. Karena sebagian besar mereka di Kinabalu yang belum memiliki akses pendidikan," ujarnya.
Menurut Imran, untuk masuk sekolah kebangsaan Malaysia sulit, karena ada banyak persyaratan, terutama persyaratan administrasi yang tidak bisa dipenuhi. Misalnya, surat keterangan lahir, dan orangtua tidak punya surat nikah. (MAM)
Pemerintah Giatkan Pembinaan Kursus /
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah semakin giat membina lembaga-lembaga kursus. Pembinaan tersebut melalui pelatihan dan pemberian insentif.
"Pemerintah memberikan insentif agar kursus-kursus di daerah bertumbuh," ujar Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Departemen Pendidikan Nasional, Wartanto, Kamis (2/4).
Terdapat program peningkatan kapasitas manajerial pengelola kursus. Mereka diberikan pembelajaran mengelola pendidikan seperti Lembaga Pelatihan Kerja. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal juga akan mengakreditasi lembaga kursus. Lembaga kursus yang terakreditasi dapat mengeluarkan sertifikat sendiri dan mengadakan uji kompetensi. Organisasi profesi didorong pula membuat lembaga sertifikasi kompetensi.
Selain itu, pada tahun 2009, jumlah sasaran program mencapai 159.000 orang untuk mengikuti program antara lain kursus wirausaha desa, kursus wirausaha kota, kelompok usaha, kursus paraprofesi dan pendidikan kecakapan hidup. Kursus-kursus lokal akan ditingkatkan standarnya menjadi nasional dan kemudian menjadi internasional.
"Pemerintah memberikan insentif agar kursus-kursus di daerah bertumbuh," ujar Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Departemen Pendidikan Nasional, Wartanto, Kamis (2/4).
Terdapat program peningkatan kapasitas manajerial pengelola kursus. Mereka diberikan pembelajaran mengelola pendidikan seperti Lembaga Pelatihan Kerja. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal juga akan mengakreditasi lembaga kursus. Lembaga kursus yang terakreditasi dapat mengeluarkan sertifikat sendiri dan mengadakan uji kompetensi. Organisasi profesi didorong pula membuat lembaga sertifikasi kompetensi.
Selain itu, pada tahun 2009, jumlah sasaran program mencapai 159.000 orang untuk mengikuti program antara lain kursus wirausaha desa, kursus wirausaha kota, kelompok usaha, kursus paraprofesi dan pendidikan kecakapan hidup. Kursus-kursus lokal akan ditingkatkan standarnya menjadi nasional dan kemudian menjadi internasional.
Dinas Pendidikan Dipecah Menjadi Dua Dinas
BANTUL, RABU- Mulai Januari 2009 nanti Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul akan dipecah menjadi dua dinas. Pertama, Dinas Pendidikan Dasar yang akan mengurusi jenjang SD dan SMP. Kedua, Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan non-Formal yang fokus pada jenjang SMA-SMK dan pendidikan luar sekolah.
Menurut Kepala Subdinas Pendidikan Luar Sekolah Totok Sudarto, Rabu (12/11), pemecahan dilakukan karena selama ini rentang kendali dinas pendidikan dinilai terlalu lebar. Akibatnya pelayanan yang diberikan menjadi kurang maksimal.
"Bayangkan satu dinas harus mengurusi TK sampai SMA/SMK, dan masih ditambah lagi dengan pendidikan non-formal. Hal itu membuat pelayanan dinas ke sekolah-sekolah tidak optimal. Akibatnya potensi yang ada di tiap sekolah tidak tergarap dengan baik," katanya.
Bila ditinjau dari segi efisiensi, Totok mengaku pemisahan itu membuat struktur organisasi membengkak. Personel yang dibutuhkan akan lebih banyak, sehingga kebutuhan dan anya juga lebih besar. Namun, bagi Pemkab Bantul pembengkakan dana tersebut tidak terlalu menjadi persoalan sepanjang ada peningkatan kualitas.
"Kami mengedepankan pelayanan, bukan hanya penghematan semata. Pemecahan itu sudah mendapat persetujuan bersama dan efektif berlaku Januari 2009 nanti. Kita lihat saja sejauh mana efektivitasnya," ujarnya.
Menanggapi pemecahan itu, Ketua Forum Komunikasi Guru Bersatu (FKGB) Bantul Umi Kulsum mengatakan, pemecahan struktur dinas pendidikan menjadi dua akan membingungkan para pelaku di bawahnya.
"Selama ini kami hanya berkoordinasi ke satu instansi saja, nanti kalau ada dua dinas urusan kami menjadi bertambah. Apalagi untuk guru yang mengajar di SMP dan SMA sekaligus," katanya.
Menurut Kepala Subdinas Pendidikan Luar Sekolah Totok Sudarto, Rabu (12/11), pemecahan dilakukan karena selama ini rentang kendali dinas pendidikan dinilai terlalu lebar. Akibatnya pelayanan yang diberikan menjadi kurang maksimal.
"Bayangkan satu dinas harus mengurusi TK sampai SMA/SMK, dan masih ditambah lagi dengan pendidikan non-formal. Hal itu membuat pelayanan dinas ke sekolah-sekolah tidak optimal. Akibatnya potensi yang ada di tiap sekolah tidak tergarap dengan baik," katanya.
Bila ditinjau dari segi efisiensi, Totok mengaku pemisahan itu membuat struktur organisasi membengkak. Personel yang dibutuhkan akan lebih banyak, sehingga kebutuhan dan anya juga lebih besar. Namun, bagi Pemkab Bantul pembengkakan dana tersebut tidak terlalu menjadi persoalan sepanjang ada peningkatan kualitas.
"Kami mengedepankan pelayanan, bukan hanya penghematan semata. Pemecahan itu sudah mendapat persetujuan bersama dan efektif berlaku Januari 2009 nanti. Kita lihat saja sejauh mana efektivitasnya," ujarnya.
Menanggapi pemecahan itu, Ketua Forum Komunikasi Guru Bersatu (FKGB) Bantul Umi Kulsum mengatakan, pemecahan struktur dinas pendidikan menjadi dua akan membingungkan para pelaku di bawahnya.
"Selama ini kami hanya berkoordinasi ke satu instansi saja, nanti kalau ada dua dinas urusan kami menjadi bertambah. Apalagi untuk guru yang mengajar di SMP dan SMA sekaligus," katanya.
Sabtu, 18 April 2009
Pemerintah Kurang Peduli Pendidikan Non Formal
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah baru menyusun regulasi mengenai kursus. Salah atu yang direncanakan akan diatur ialah pembatasan wilayah operasional kursus berskala internasional hanya sampai ibukota provinsi.
Di tengah kondisi tersebut, menurut Darmaningtyas, pemerintah seharusnya tidak hanya bersifat mengawasi, tetapi lebih banyak lagi memfasilitasi. "Kalau ada lembaga pendidikan lokal yang tumbuh, perlu dibantu fasilitasnya, perizinan dipermudah, dan diba ntu berjejaring untuk menyalurkan lulusannya. Jadi, iklimnya mendukung," ujarnya.
Departemen Pendidikan Nasional perlu pula bersinergi dengan sektor lain, seperti Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta koperasi.
"Departemen Pendidikan Nasional , misalnya, bisa menyusun kurikulum. Koperasi menyalurkan produk-produk karya peserta kursus. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengurusi ketenagaan seperti soal sertifikasi," ujarnya.
Kualitas sebuah lembaga kursus sebetulnya yang menilai ma syarakat. Kursus yang berkualitas pasti diminati masyarakat. Jika kualitas kursus di dalam negeri sudah berkualitas, akan lebih baik. Pada dasarnya, masyarakat akan tetap keluar uang untuk memeroleh pendidikan.
"Kalau yang kian dominan itu warala ba asing, ada modal yang akan mengalir ke luar. Biaya waralaba itu dibayarkan ke luar negeri," ujarnya.
Akreditasi Pendidikan Nonformal Tidak untuk Mematikan
"Kami tidak ingin parameter yang terlalu mengekang tetapi tetap berkualitas. Memang agak menyimpang dari model akreditasi di pendidikan formal itu karena tidak ingin mematikan kegiatan pendidikan nonformal," ujar Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN PNF), Yessi Gusman, Selasa (31/3).
Telah ada instrumen akreditasi untuk 12 jenis program dan akan ditambahkan dua jenis program lagi tahun 2009. Satu lembaga nonformal dapat mempunyai lebih dari satu program. Sampai dengan tahun 2008 ada total 491 program dari sejumlah satuan pendidikan nonformal yang diakreditasi. Tahun 2009, direncanakan total 1.850 lembaga dan program akan diakreditasi.
Masyarakat dapat terbantu dengan adanya akreditasi tersebut dalam menentukan lembaga pendidikan nonformal yang ingin dimasuki. "Dengan akreditasi tersebut, lembaga telah memenuhi standar berdasarkan instrumen yang nanti ditetapkan," ujarnya.
Yessi dan 12 orang anggota BAN PNF diangkat pada Oktober 200 dan bertugas untuk membantu pendidikan nonformal yang cakupannya antara lain l embaga profesional, kursus, serta lembaga nonprofit seperti majlis taklim, taman bacaan masyarakat dan pusat kegiatan belajar masyarakat.
Pendidikan Nonformal Gratis untuk Anak Putus Sekolah
JAKARTA, SENIN - Tingginya angka putus sekolah, banyaknya anak jalanan dan anak terlantar di Indonesia membuat banyak pihak prihatin, tak terkecuali Yayasan Pendidikan Indonesia-Amerika (Indonesian-American Education Foundation) di Jakarta atau di singkat Jakarta IAEF. Jakarta IAEF akan membangun gedung dan memberikan pendidikan nonformal gratis buat anak-anak tersebut.
Demikian diungkapkan Ketua Jakarta IAEF Daniel Dhakidae, Ketua Pembina Jakarta IAEF Azyumardi Azra, anggota Pembina IAEF Jakarta Aristides Katoppo, dan President Dallas IAEF Henny Hughes, kepada pers Senin (27/10) di Jakarta. "Idenya membangun suatu yayasan untuk kepentingan pendidikan, terutama untuk anak-anak putus sekolah, anak jalanan dan anak terlantar. Mereka akan ditampung, dididik dan dilatih hingga mampu berdiri sendiri menopang kehidupannya, tanpa mengeluarkan biaya," kata Daniel Dhakidae.
Bagi mereka sudah lulus dan menguasai keterampilan sesuai bidang yang diminatinya, maka mereka akan disalurkan bekerja di luar negeri dengan jejaring yang dibangun, misalnya di Timur Tengah, Malaysia, termasuk Amerika sendiri. Sejumlah duta besar sudah dikontak dan mendukung program ini. Namun, Jakarta IAEF bukanlah lembaga pengerah jasa tenaga kerja yang mendapatkan fee.
Azyumardi Azra mengatakan, yayasan pendidikan ini dibuat sebagai jembatan budaya kedua negara, Indonesia-Amerika. "Yayasan Pendidikan Indonesia Amerika ini lebih dari soal pendidikan, tapi juga pertukaran budaya, sehingga dengan ini mereka bisa mengetahui dan menghayati, dan saling menghargai kebudayaan masing-masing," katanya.
Karena itu, untuk mendukung ini, Aristides Katoppo berharap banyak pihak, apakah pribadi atau perusahaan yang peduli pendidikan anak-anak bangsa yang terlupakan ini, untuk membantu mewujudkan pembangunan gedung Learning Center, tempat mereka membekali diri dengan berbagai keterampilan untuk berkarya.
"Tanggal 11 Desember 2008, akan digelar malam dana bertajuk We are the Forgotten Children of Indonesia di Balai Sarbini. Diharapkan masyarakat mau menyumbang, bersimpati, dan memberikan solidaritas dan kebersamaan," ujarnya.
Henny Hughes menambahkan, gagasan ini berdasarkan investigasi dua tahun lalu. Untuk membawa anak-anak itu kembali belajar, motivasinya harus dari diri mereka sendiri. Keinginan belajar dari mereka itu harus kuat.
Membawa mereka kembali belajar bukanlah hal yang mudah, akan tetapi bukan pula sesuatu yang mustahil karena pengaruh kehidupan liar di luar rumah telah merubah pola pikir mereka. "Untuk itu dibutuhkan metode khusus, praktis dengan bahasa yang sederhana dan berbagai variasi sistem penyampaian, misalnya melibatkan audio-visual agar lebih mudah dipahami, sehingga membuat belajar sebagai bagian dari aktivitas yang menyenangkan dan menjadi suatu kebutuhan," jelasnya.
Menurut Henny, pendidikan nonformal di Learning Center bisa menampung 400 anak. Walaupun yang menjadi target sementara adalah mereka yang putus sekolah dan yang memasuki usia dewasa atau 17 tahun ke atas, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu maka Learning Center juga akan dapat menampung berbagai tingkatan, termasuk anak-anak setingkat SD hingga universitas. Bahkan, akan menjangkau setiap warga yang ingin meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya.
Learning Center yang didesain oleh Fakultas Teknik Jurusan Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti, untuk tahap awal selain memiliki fasilitas belajar-mengajar dan training juga memiliki sejumlah fasilitas olahraga. Bangunan tiga lantai seluas lebih kurang 2.000 meter persegi di atas tanah seluas 3.000 meter persegi itu, rencananya akan dilaksanakan pada awal tahun 2009 dan diharapkan akan dapat dioperasikan pada pertengahan tahun 2010.
Rakor Penyusunan dan Perencanaan Program PMPTK-PNF
Rakor Penyusunan dan Perencanaan Program PMPTK-PNF tahun 2009 dilaksanakan Di Yogyakarta pada tanggal 31 Maret - 1 April 2009, yang membahas tentang Rencana Program PMPTK-PNF tahun 2010 dan Permen Diknas bagi PTK-PNF dengan melibatkan unsur dari Ditjen PMPTK, Asosiasi/Forum PTK-PNF (Himpaudi, HISSPI, PKBM, Pengelola IT, Tutor Keaksaraan, HIPKI, FPBI, IPI, Tutor Kesetaraan, TLD dan TBM), Tim Asistensi PTK-PNF.
Hasil dari Rakor ini diharapkan adanya tindak lanjut hasil evaluasi program 2009 untuk dijadikan Analisis Kebutuhan tahun 2010 serta Adanya Inventarisasi Permendiknas bagiPTK-PNF, (miko)
Langganan:
Postingan (Atom)
.jpg)