TOKYO, SENIN - Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof. Dr. Gumilar R Soemantri membantah tudingan yang menyebutkan UI kini telah menjadi perguruan tinggi yang komersial, menyusul semakin mahalnya biaya pendidikan di universitas negeri tersebut.
"Omong kosong itu," kata Rektor UI di Tokyo, Senin, usai menjadi pembicara dalam "Tokyo Scholars Forum" yang digelar Persatuan pelajar Indonesia (PPI) Jepang di kampus Tokyo Institute of Technology.
Menurut dia, UI tetap membantu mahasiswa berprestasi yang tidak memiliki kemampuan untuk membiaya kualiahnya di UI. Ia bahkan menyebutkan bahwa hingga kini ada mahasiswa yang membayar hanya sebesar Rp300.000 per semester.
Namun demikian ia mengakui bahwa bagaimanapun penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu membutuhkan fasilitas yang baik.
"Pendidikan yang baik harus didukung fasilitas pendidikan yang baik juga," kata Gumilar yang bertekad menjadikan UI sebagai Kampus Rakyat.
Ia lantas menceritakan bagaimana mahasiswa sekarang menuntut ruang kelas yang memiliki pendingin udara (AC), taman yang cantik, dan perpusatakaan yang nyaman. Sementara mereka juga mampu kuliah dengan kendaraan pribadi. Belum lagi saat dikembangkan fasilitas untuk penggunaan "laptop" (komputer jinjing) di kampus, ternyata dari 35.000 mahasiswa UI, sebanyak 20.000 di antaranya memiliki peralatan canggih tersebut.
"Jadi kita harus diajak berpikir ’justice’, berpkir secara adil," kata Rektor UI termuda itu.
Lebih jauh pria kelahiran Tasikmalaya 45 tahun lalu itu juga menceritakan tekad UI yang ingin menjadi perguruan tinggi kelas dunia dengan menjadikannya sebagai perguruan tinggi yang mengedepankan riset unggulan.
"UI ditargetkan sudah bisa masuk dalam peringkat seratus perguruan tinggi terbaik dunia pada tahun depan," katanya.
UI sendiri berdasarkan Times Higher Education- QS World University Rangking (THE-QS World) periode 2008 menduduki peringkat 287 dari 500 perguruan tinggi terbaik di dunia. ITB dan UGM berada di peringkat 315 dan 316.
Target ini, katanya, diharapkan dapat membangkitkan rasa percaya diri anak bangsa untuk terus berkontribusi dalam membangun peradaban dunia melalui pendidikan nasional. Di masa datang bukan mustahil bila pemuda-pemudi terbaik dari dalam dan luar negeri hadir untuk mengenyam pendidikan di UI sebagai universitas kelas dunia.
THE- QS World mensyaratkan empat kriteria, yaitu kualitas penelitian (research quality), kualitas pengajaran (teaching quality), kualitas lulusan (graduate employability) dan aspek internasional (international outlook).
UI mengantongi nilai signifikan pada aspek kualitas penelitian. Indikator dari aspek ini ialah persepsi mengenai UI dari para responden (peer review) di seluruh dunia serta jumlah kutipan (citations per faculty) dari paper ilmiah yang dihasilkan UI.
Minggu, 24 Mei 2009
Kurang dari 10 Persen, Dosen yang Melakukan Penelitian
JAKARTA, RABU — Penelitian yang dilakukan dosen yang mengajar di perguruan tinggi negeri dan swasta masih rendah. Jumlah dosen yang tercatat meneliti belum mencapai 10 persen dari sekitar 150.000 dosen tetap di perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia.
"Penelitian dosen kita masih rendah, masih lebih banyak dilakukan dosen di perguruan tinggi negeri. Baru sekitar 12.000 dosen yang terdata melakukan penelitian. Akibatnya, penerbitan jurnal ilmiah kita juga rendah," kata Fasli Jalal, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas dalam Rapat Kerja Komisi X bersama Menteri Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, serta Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian di Jakarta, Rabu (10/12).
Fasli menyebutkan, sejauh ini kontribusi Indonesia baru 0,8 artikel per satu juta penduduk. Angka tersebut jauh dibandingkan dengan India yang berjumlah penduduk 1,1 miliar, kontribusinya mencapai 12 artikel per satu juta penduduk.
Menurut Fasli, dosen di perguruan tinggi swasta sangat minim terlibat dalam penelitian. Selain itu, perguruan tinggi swasta juga umumnya hanya berorientasi sebagai perguruan tinggi pengajaran atau teaching university, belum ke arah perguruan tinggi penelitian (research university).
"Untuk meningkatkan penelitian di kalangan dosen, pada program penelitian dosen muda akan lebih banyak diberikan kepada dosen di perguruan tinggi swasta. Dana penelitian yang dikucurkan langsung ke perguruan tinggi dan Kopertis pada 2009 nanti cukup besar, mencapai Rp 400 miliar," jelas Fasli.
Anggaran penelitian di perguruan tinggi pada 2009 mencapai Rp 1,2 triliun. Berbagai dana hibah atau block grant untuk penelitian di perguruan tinggi diperbanyak. Penelitian yang di perguruan tinggi disinergikan dengan agenda riset nasional serta kondisi dan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini.
Sementara itu, Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman mengatakan, pengembangan riset dan teknologi difokuskan pada ketahanan pangan, energi baru dan terbarukan, teknologi informasi dan komunikasi, transportasi, pertahanan dan keamanan, serta kesehatan dan obat.
"Riset yang dilakukan bisa dikatakan ada hasil yang baik. Namun, para peneliti kita juga masih ditantang untuk terus memaksimalkan penelitian sesuai agenda riset nasional," ujar Kusmayanto.
Gatot Irianto, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian, mengatakan, Departemen Pertanian selama ini melakukan sinergi dengan perguruan tinggi dan Kementerian Riset dan Teknologi untuk penelitian pertanian. Kemitraan dengan perguruan tinggi, misalnya, dialokasikan sekitar Rp 30 miliar.
"Penelitian dosen kita masih rendah, masih lebih banyak dilakukan dosen di perguruan tinggi negeri. Baru sekitar 12.000 dosen yang terdata melakukan penelitian. Akibatnya, penerbitan jurnal ilmiah kita juga rendah," kata Fasli Jalal, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas dalam Rapat Kerja Komisi X bersama Menteri Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, serta Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian di Jakarta, Rabu (10/12).
Fasli menyebutkan, sejauh ini kontribusi Indonesia baru 0,8 artikel per satu juta penduduk. Angka tersebut jauh dibandingkan dengan India yang berjumlah penduduk 1,1 miliar, kontribusinya mencapai 12 artikel per satu juta penduduk.
Menurut Fasli, dosen di perguruan tinggi swasta sangat minim terlibat dalam penelitian. Selain itu, perguruan tinggi swasta juga umumnya hanya berorientasi sebagai perguruan tinggi pengajaran atau teaching university, belum ke arah perguruan tinggi penelitian (research university).
"Untuk meningkatkan penelitian di kalangan dosen, pada program penelitian dosen muda akan lebih banyak diberikan kepada dosen di perguruan tinggi swasta. Dana penelitian yang dikucurkan langsung ke perguruan tinggi dan Kopertis pada 2009 nanti cukup besar, mencapai Rp 400 miliar," jelas Fasli.
Anggaran penelitian di perguruan tinggi pada 2009 mencapai Rp 1,2 triliun. Berbagai dana hibah atau block grant untuk penelitian di perguruan tinggi diperbanyak. Penelitian yang di perguruan tinggi disinergikan dengan agenda riset nasional serta kondisi dan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini.
Sementara itu, Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman mengatakan, pengembangan riset dan teknologi difokuskan pada ketahanan pangan, energi baru dan terbarukan, teknologi informasi dan komunikasi, transportasi, pertahanan dan keamanan, serta kesehatan dan obat.
"Riset yang dilakukan bisa dikatakan ada hasil yang baik. Namun, para peneliti kita juga masih ditantang untuk terus memaksimalkan penelitian sesuai agenda riset nasional," ujar Kusmayanto.
Gatot Irianto, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian, mengatakan, Departemen Pertanian selama ini melakukan sinergi dengan perguruan tinggi dan Kementerian Riset dan Teknologi untuk penelitian pertanian. Kemitraan dengan perguruan tinggi, misalnya, dialokasikan sekitar Rp 30 miliar.
Masyarakat Transisi Butuh Pendidikan
SURABAYA, SENIN - Masyarakat transisi membutuhkan investasi pada pendidikan tinggi. Pasalnya, pendidikan akan mendidik para ahli yang dibutuhkan masyarakat pascatransisi. Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset Sudan Fathi Mohammed El-Khalifa mengatakan, saat ini Sudan sedang dalam transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat dinamis progresif.
Tipe masyarakat yang akan dituju itu membutuhkan para ahli baru yang antara lain dididik di pendidikan tinggi. "Kami sedang membangun pendidikan tinggi di Sudan," ujarnya saat berkunjung ke Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Senin (24/8).
Pembangunan itu antara lain dengan membandingkan pendidikan tinggi di beberapa negara. Hasil perbandingan itu akan coba diterapkan di Sudan. "Sudan punya tantangan sekaligus potensi dalam transisi ini. Di Sudan ada 500 suku dan sumber daya alamnya perlu diolah lebih banyak," ujarnya.
Tipe masyarakat yang akan dituju itu membutuhkan para ahli baru yang antara lain dididik di pendidikan tinggi. "Kami sedang membangun pendidikan tinggi di Sudan," ujarnya saat berkunjung ke Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Senin (24/8).
Pembangunan itu antara lain dengan membandingkan pendidikan tinggi di beberapa negara. Hasil perbandingan itu akan coba diterapkan di Sudan. "Sudan punya tantangan sekaligus potensi dalam transisi ini. Di Sudan ada 500 suku dan sumber daya alamnya perlu diolah lebih banyak," ujarnya.
Tingkatkan SDM, Guru Butuh Pendidikan Tinggi Jarak Jauh
JAKARTA, SELASA - Pendidikan tinggi jarak jauh dengan kualitas akademik yang baik sangat dibutuhkan untuk peningkatan mutu sumber daya manusia, terutama kalangan guru. Namun, pilihan guru untuk menikmati layanan pendidikan tinggi masih terbatas akibat minimnya infrastruktur pendidikan. Padahal ada satu juta lebih guru yang harus meningkatkan kualifikasi pendidikan diploma IV atau S-1 hingga tahun 2015.
"Para guru ini kan diwajibkan untuk mencapai kualifikasi akademik D-IV/S-1, tetapi disyaratkan jangan sampai melalaikan kewajiban mengajar. Ini kan dilema buat guru. Solusinya ya harus ada pilihan pendidikan tinggi jarak jauh yang beragam dengan tetap mengutamakan kualitas akademik," kata Sulistyo, Ketua Umum Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Swasta Indonesia di Jakarta, Selasa (2/9).
Menurut Sulistyo, pemerintah harus segera mengatur penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, terutama untuk melayani guru. Jika mengandalkan Universitas Terbuka saja, kemampuannya terbatas.
Selain menyediakan infrastruktur yang mendukung pengembangan pendidikan jarak jauh, semisal teknologi informasi dan komunikasi, juga perlu disiapkan supaya layanan pendidikan ini juga menyediakan modul-modul yang bisa dipahami untuk belajar mandiri. Dengan demikian, pendidikan tinggi untuk peningkatan kualitas guru yang berdampak dalam pengajarannya di kelas bisa tercapai.
Kemantapan UT di pusat itu belum tentu cerminan di daerah lain. Untuk tutor saja, masih ada yang guru SD-SMA yang kebetulan sudah S-1. Jadi perlu diatur mana perguruan tinggi yang siap dan mampu melaksanakan pendidikan jarak jauh. Itu harus dicek betul supaya terjamin kualitasnya. "Sebab, peningkatan kualitas akademik guru itu bukan untuk mengejar ijasah, tapi untuk membentuk guru yang bermutu sehingga pendidikan kita ada perbaikan," tambah Sulistyo.
"Para guru ini kan diwajibkan untuk mencapai kualifikasi akademik D-IV/S-1, tetapi disyaratkan jangan sampai melalaikan kewajiban mengajar. Ini kan dilema buat guru. Solusinya ya harus ada pilihan pendidikan tinggi jarak jauh yang beragam dengan tetap mengutamakan kualitas akademik," kata Sulistyo, Ketua Umum Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Swasta Indonesia di Jakarta, Selasa (2/9).
Menurut Sulistyo, pemerintah harus segera mengatur penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, terutama untuk melayani guru. Jika mengandalkan Universitas Terbuka saja, kemampuannya terbatas.
Selain menyediakan infrastruktur yang mendukung pengembangan pendidikan jarak jauh, semisal teknologi informasi dan komunikasi, juga perlu disiapkan supaya layanan pendidikan ini juga menyediakan modul-modul yang bisa dipahami untuk belajar mandiri. Dengan demikian, pendidikan tinggi untuk peningkatan kualitas guru yang berdampak dalam pengajarannya di kelas bisa tercapai.
Kemantapan UT di pusat itu belum tentu cerminan di daerah lain. Untuk tutor saja, masih ada yang guru SD-SMA yang kebetulan sudah S-1. Jadi perlu diatur mana perguruan tinggi yang siap dan mampu melaksanakan pendidikan jarak jauh. Itu harus dicek betul supaya terjamin kualitasnya. "Sebab, peningkatan kualitas akademik guru itu bukan untuk mengejar ijasah, tapi untuk membentuk guru yang bermutu sehingga pendidikan kita ada perbaikan," tambah Sulistyo.
"Kota Belajar Keluarga", Intiland Dirikan Sekolah di Perumahan
JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah perusahaan pengembang properti terus berekspansi kendati tengah krisis. PT Intiland Development Tbk (Intiland) akan mendirikan fasilitas pendidikan terpadu di perumahan Talaga Bestari, Tangerang. Lembaga pendidikan tersebut meliputi jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan lembaga pendidikan kejuruan atau non-formal.
Chief Operation Officer Intiland, Suhendro Prabowo menjelaskan, pendirian lembaga pendidikan ini merujuk pada master plan rencana pengembangan kawasan perumahan Talaga Bestari.
"Kami ingin menjadikan perumahan Talaga Bestari sebagai pemukiman dengan konsep "Kota Belajar Keluarga" sehingga masyarakatnya mendapatkan jaminan pendidikan yang berkualitas. Pendirian lembaga pendidikan ini menjadi bentuk kontribusi Intiland untuk turut mencerdaskan masyarakat melalui dunia pendidikan," kata Suhendro, Jakarta, Kamis ( 24/4 ).
Sebelumnya, Selasa ( 14/4 ) lalu, perseroan melalui salah satu anak usahanya PT Sinar Puspapersada telah menandatangani nota kesepahaman dengan dua lembaha pendidikan yakni Yayasan Syifa Budi Education Indonesia dan PT Imperial Education Indonesia untuk pendirian lembaga pendidikan ini.
Dalam kerjasama ini, lanjutnya, Intiland akan menyediakan kebutuhan perangkat kerasnya seperti lahan, gedung, dan sarana serta prasarana penunjang. Sementara di pihak lain, Yayasan Syifa Budi dan PT Imperial Education akan menjadi penyedia perangkat lunak pendidikan serta penyelenggara pendidikan. Kedua lembaga ini akan menyiapkan tenaga pengajar dan kurikulum pendidikan.
Direktur PT Sinar Puspapersada Teguh Prayitno mengatakan dalam kerjasama tersebut, pihaknya telah menyediakan lahan seluas 40.000 meter persegi untuk kebutuhan area pendidikan. Pada area lahan tersebut akan dibangun gedung sekolah dan berbagai fasilitas pendukung pendidikan seperti laboratorium, taman bermain, fasilitas olah raga, hingga area outbound.
Pada tahap pertama, menurutnya, sekolah Al-Azhar Syifa Budi Talaga Bestari sudah memiliki berbagai fasilitas dan sarana penunjang pendidikan. Selain memiliki laboratorium komputer dan perpustakaan, Sekolah tersebut juga dilengkapi fasilitas outbound yang cukup baik untuk kegiatan belajar mengajar di luar kelas. "Jenjang pendidikan yang akan diselenggarakan tahun ajaran ini adalah Sekolah Dasar. Sedangkan jenjang pendidikan lainnya akan dibuka pada tahap selanjutnya," ujar Teguh Prayitno.
Chief Operation Officer Intiland, Suhendro Prabowo menjelaskan, pendirian lembaga pendidikan ini merujuk pada master plan rencana pengembangan kawasan perumahan Talaga Bestari.
"Kami ingin menjadikan perumahan Talaga Bestari sebagai pemukiman dengan konsep "Kota Belajar Keluarga" sehingga masyarakatnya mendapatkan jaminan pendidikan yang berkualitas. Pendirian lembaga pendidikan ini menjadi bentuk kontribusi Intiland untuk turut mencerdaskan masyarakat melalui dunia pendidikan," kata Suhendro, Jakarta, Kamis ( 24/4 ).
Sebelumnya, Selasa ( 14/4 ) lalu, perseroan melalui salah satu anak usahanya PT Sinar Puspapersada telah menandatangani nota kesepahaman dengan dua lembaha pendidikan yakni Yayasan Syifa Budi Education Indonesia dan PT Imperial Education Indonesia untuk pendirian lembaga pendidikan ini.
Dalam kerjasama ini, lanjutnya, Intiland akan menyediakan kebutuhan perangkat kerasnya seperti lahan, gedung, dan sarana serta prasarana penunjang. Sementara di pihak lain, Yayasan Syifa Budi dan PT Imperial Education akan menjadi penyedia perangkat lunak pendidikan serta penyelenggara pendidikan. Kedua lembaga ini akan menyiapkan tenaga pengajar dan kurikulum pendidikan.
Direktur PT Sinar Puspapersada Teguh Prayitno mengatakan dalam kerjasama tersebut, pihaknya telah menyediakan lahan seluas 40.000 meter persegi untuk kebutuhan area pendidikan. Pada area lahan tersebut akan dibangun gedung sekolah dan berbagai fasilitas pendukung pendidikan seperti laboratorium, taman bermain, fasilitas olah raga, hingga area outbound.
Pada tahap pertama, menurutnya, sekolah Al-Azhar Syifa Budi Talaga Bestari sudah memiliki berbagai fasilitas dan sarana penunjang pendidikan. Selain memiliki laboratorium komputer dan perpustakaan, Sekolah tersebut juga dilengkapi fasilitas outbound yang cukup baik untuk kegiatan belajar mengajar di luar kelas. "Jenjang pendidikan yang akan diselenggarakan tahun ajaran ini adalah Sekolah Dasar. Sedangkan jenjang pendidikan lainnya akan dibuka pada tahap selanjutnya," ujar Teguh Prayitno.
Ketua MPR: Sosialisasi Perlu Terus Dilakukan
BANDUNG, RABU - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid mengatakan, MPR akan melaksanakan apa pun isi Rancangan Undang-undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang disahkan nantinya. Namun, sosialisasi UUD 1945 dipandang masih sangat perlu.
"Kalau pejabat tidak paham, rakyat tidak paham UUD, kalau Indonesia justru makin jauh dari konstitusi, siapa yang tanggung jawab? Undang-undang yang dibuat DPR saja disosialisasikan. Padahal, UU ini kan turunan dari UUD," ujar Hidayat di sela-sela acara sebuah seminar yang diselenggarakan Unit Kegiatan Dakwah Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Rabu (3/12).
Hidayat menanggapi polemik penghapusan wewenang sosialisasi UUD 1945 oleh MPR di dalam RUU Susduk yang kini disusun Panitia Kerja di DPR. Ia pun membantah, Pansus RUU Susduk itu telah disahkan. "Sehari-hari ini saya sudah konfrimasi ke Pak Nursanita Nasution (Wakil Ketua Pansus), yang memimpin sidang, ternyata belum ada kesepakatan. Rapat itu masih di-pending," ujarnya.
Menurutnya, jika ada kekurangan dalam hal sosialisasi, itu harus disempurnakan. "Kami pun malam ini melakukan evaluasi. Adanya kekurangan, kami sadari itu. Maka, harus diperbaiki. Seperti apa perbaikannya itu, kita lihat seminggu ke depan setelah hasil evaluasi itu," ungkapnya. Saat ini, setidaknya tersisa 53 kabupaten/kota yang belum dapat sosialisasi UUD 1945 langsung oleh MPR.
"Selain adanya perubahan akibat amandemen UUD 1945 beberapa kali, alasan lain masih perlunya sosialisasi konstitusi ini adalah masih banyaknya aduan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Artinya, UUD belum banyak dipahami dengan baik dan benar oleh berbagai pihak," ungkapnya. Meski demikian, ia berpandangan bahwa idealnya sosialisasi UUD 1945 ini ke depan tidak hanya dilakukan oleh MPR, tetapi juga oleh eksekutif atau pemerintah. *
"Kalau pejabat tidak paham, rakyat tidak paham UUD, kalau Indonesia justru makin jauh dari konstitusi, siapa yang tanggung jawab? Undang-undang yang dibuat DPR saja disosialisasikan. Padahal, UU ini kan turunan dari UUD," ujar Hidayat di sela-sela acara sebuah seminar yang diselenggarakan Unit Kegiatan Dakwah Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Rabu (3/12).
Hidayat menanggapi polemik penghapusan wewenang sosialisasi UUD 1945 oleh MPR di dalam RUU Susduk yang kini disusun Panitia Kerja di DPR. Ia pun membantah, Pansus RUU Susduk itu telah disahkan. "Sehari-hari ini saya sudah konfrimasi ke Pak Nursanita Nasution (Wakil Ketua Pansus), yang memimpin sidang, ternyata belum ada kesepakatan. Rapat itu masih di-pending," ujarnya.
Menurutnya, jika ada kekurangan dalam hal sosialisasi, itu harus disempurnakan. "Kami pun malam ini melakukan evaluasi. Adanya kekurangan, kami sadari itu. Maka, harus diperbaiki. Seperti apa perbaikannya itu, kita lihat seminggu ke depan setelah hasil evaluasi itu," ungkapnya. Saat ini, setidaknya tersisa 53 kabupaten/kota yang belum dapat sosialisasi UUD 1945 langsung oleh MPR.
"Selain adanya perubahan akibat amandemen UUD 1945 beberapa kali, alasan lain masih perlunya sosialisasi konstitusi ini adalah masih banyaknya aduan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Artinya, UUD belum banyak dipahami dengan baik dan benar oleh berbagai pihak," ungkapnya. Meski demikian, ia berpandangan bahwa idealnya sosialisasi UUD 1945 ini ke depan tidak hanya dilakukan oleh MPR, tetapi juga oleh eksekutif atau pemerintah. *
Sekolah Indonesia Pertama di Kinabalu
KUALA LUMPUR, KAMIS- Atase pendidikan Indonesia di Malaysia M Imran Hanafi di Kuala Lumpur, Kamis (15/4) mengatakan, tahun ajaran mendatang, masyarakat Indonesia di Kinabalu, Sabah Malaysia, sudah bisa menikmati pendidikan di Sekolah Indonesia. "Untuk sementara baru SD dan SMP dan akan dilengkapi dengan program pendidikan non formal paket A, B, dan C," ujarnya.
Menurut Imran, saat ini ada sekitar 36.000 warga negara Indonesia usia sekolah. Selama ini, sebagian dari mereka sudah dilayani oleh pusat pendidikan yang ditangani LSM internasional Humana. "Kita ingin meningkatkan pelayanan pendidikan untuk orang Indonesia disana. Karena sebagian besar mereka di Kinabalu yang belum memiliki akses pendidikan," ujarnya.
Menurut Imran, untuk masuk sekolah kebangsaan Malaysia sulit, karena ada banyak persyaratan, terutama persyaratan administrasi yang tidak bisa dipenuhi. Misalnya, surat keterangan lahir, dan orangtua tidak punya surat nikah. (MAM)
Menurut Imran, saat ini ada sekitar 36.000 warga negara Indonesia usia sekolah. Selama ini, sebagian dari mereka sudah dilayani oleh pusat pendidikan yang ditangani LSM internasional Humana. "Kita ingin meningkatkan pelayanan pendidikan untuk orang Indonesia disana. Karena sebagian besar mereka di Kinabalu yang belum memiliki akses pendidikan," ujarnya.
Menurut Imran, untuk masuk sekolah kebangsaan Malaysia sulit, karena ada banyak persyaratan, terutama persyaratan administrasi yang tidak bisa dipenuhi. Misalnya, surat keterangan lahir, dan orangtua tidak punya surat nikah. (MAM)
Langganan:
Postingan (Atom)
.jpg)