JAKARTA, SENIN - Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren memberikan kontribusi besar bagi sistem pendidikan yang mampu mengembangkan watak, karakter, dan moral para santri serta anak didiknya dalam masyarakat. Selain itu, pesantren mampu menjadi agen perubahan sosial.Melihat peran pesantren yang sangat penting tersebut, International Center for Islam and Pluralism (ICIP) dengan dibantu oleh Ford Foundation mengadakan Program Pendidikan Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT - Information & Communications Technology).
"Program ini pada dasarnya merupakan semacam upaya dan kreativitas untuk merespon fungsi dan peranan pesantren," ujar Direktur Eksekutif ICIP Syafi'i Anwar dalam peluncuran program open, distance dan e-learning untuk transformasi masyarakat islam melalui pesantren di Hotel Nikko, Senin (7/4).
Program belajar jarak jauh berbasis teknologi komunikasi dan informasi ini mempunyai makna bahwa belajar dapat dimana saja, tanpa ada batasan ruang, antara guru dan murid tidak harus berada dalam satu tempat, dan segala aktifitas belajarnya menggunakan teknologi elektronik, seperti web, pembelajaran berbantuan komputer, video streaming, chatting, radio, televisi, telepon, dan perangkat elektronik lainnya.
Program ini, lanjut Syafi'i mempunyai tujuan mewujudkan komunitas pesantren yang akrab dengan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi untuk pencerahan peradaban Islam yang inklusif, humanis, terbuka, dan berorientasi ke depan dan makin memampukan pesantren sebagai agen perubahan yang dapat memberi pencerahan dan manfaat bagi masyarakat sekitar.
Melalui program ini juga, kata Syafi'i, mereka yang putus sekolah dapat melanjutkan pendidikan melalui program kesetaraan paket B dan C. "Dengan demikian, program ini selain berusaha untuk menjadikan pesantren sebagai pusat belajar, juga mempunyai fungsi sosial dan edukatif yang berusaha meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat sekitarnya," ujarnya.
Menurut Syafi'i ada delapan pesantren di Jawa yang menjadi pilot project dalam program ini yakni PP Al Annizamiyyah (Pandeglang), Kenaniyah (Jakarta Timur), PP Al Musri (Canjur), PP Al Mizan (Majalengka), PP Hasyim Asy'ari (Jepara), PP Raudatul Falah (Rambang), PP Nurul Jadid (Probolingo), dan PP Nurul Islam (Jember).Setelah melalui uji coba selama beberapa bulan, kata Syafi'i, program ini ternyata memberi manfaat yang nyata bagi pesantren yang terlibat dan mendapat respon yang baik dan positif bagi masyarakat di sekitar pesantren. "Melihat hal ini, ICIP optimis terhadap program ini," demikian Syafi'i.
Sabtu, 28 Februari 2009
Pesantren Lebih Percaya Diri
JAKARTA, SELASA- Pesantren yang berada di pelosok kampung, bisa tampil lebih percaya diri dengan keberadaan komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Apalagi, jika masyarakat sekitarnya sebagian besar masih asing dengan internet.
Demikian disampaikan Pengasuh Pondok Pesantren An Nizhomiyah Tubagus Encep dalam rembug program pembelajaran terbuka dan jarak jauh yang memanfaatkan pembelajaran melalui internet di Jakarta, Selasa (8/4).
"Meski kami di kampung, karena punya koneksi internet, kami merasa tersambung dengan dunia luar dan tidak buta informasi tentang apa saja yang terjadi di dunia," ujarnya Menurut Tubagus, keikutsertaan pesantrennya dalam program pembelajaran jarak jauh ini juga mampu meningkatkan posisi tawar pesantrennya, bukan saja di masyarakat sekitar, tetapi juga pemerintah daerah.
"Santri kami juga lebih percaya diri dan harga diri naik. Merasa kaya, meski ditengah himpitan ekonomi yang sulit," ujarnya.
Demikian disampaikan Pengasuh Pondok Pesantren An Nizhomiyah Tubagus Encep dalam rembug program pembelajaran terbuka dan jarak jauh yang memanfaatkan pembelajaran melalui internet di Jakarta, Selasa (8/4).
"Meski kami di kampung, karena punya koneksi internet, kami merasa tersambung dengan dunia luar dan tidak buta informasi tentang apa saja yang terjadi di dunia," ujarnya Menurut Tubagus, keikutsertaan pesantrennya dalam program pembelajaran jarak jauh ini juga mampu meningkatkan posisi tawar pesantrennya, bukan saja di masyarakat sekitar, tetapi juga pemerintah daerah.
"Santri kami juga lebih percaya diri dan harga diri naik. Merasa kaya, meski ditengah himpitan ekonomi yang sulit," ujarnya.
Mendiknas Canangkan Pendidikan Gratis di Sulsel
MAKASSAR, JUMAT - Menindaklanjuti janji-janji kampanye Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo, Jumat (6/6), di Makassar mencanangkan pendidikan gratis untuki provinsi tersebut.
Pencanangan ditandai dengan penandatangan prasasti oleh Mendiknas di Rumah Jabatan Gubernur, disaksikan Syahrul Yasin Limpo. "Inilah provinsi pertama yang serius melaksanakan pendidikan gratis," ujar Mendiknas Bambang Sudibyo.
Semula, pencanangan hanya dirancang sebagai uji coba pada 11 kabuapten/kota. Namun, kemarin sudah tercakup langsung 23 Kabupaten/kota se-Sulsel. Mendiknas mengharapkan pelaksanaannya berjalan dengan baik dan berhasil sehingga Sulsel kelak dijadikan model secara nasional.
Komponen-komponen pembiyaan yang digratiskan yaitu pembayaran seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru; pembelian buku teks pelajaran buku referensi lainnya; pembelian bahan-bahan habis pakai; pembiayaan kegiataan kesiswaan; pembiayaan ulangan harian, ulangan umum dan ujian sekolah; pengembangan profesi guru; pembiayaan perawatan sekolah; pembiayaan langganan daya dan jasa (listrik,air,telepon); pembiayaan honorarium bulanan guru honorer dan tenaga pendidikan honorer sekolah; pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin dari dan ke sekolah.
Khusus untuk pesantren dan sekolah keagamaan nonmuslim, pendidikan gratis dapat digunakan untuk biaya asrama/pondokan dan peralatan ibadah; pembiayaan pengelolaan pendidikan gratis: alat tulis kantor, penggandaan, surat menyurat dan lain-lain; insentif bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
Bila terdapat sisa dana dan mencukupi, akan digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan mobiler. Pada kesempatan tersebut Mendiknas menyerahkan bantuan mobil Taman Bacaan Tahap Pertama kepada 7 kabupaten di Sulsel yaitu Jeneponto, Sinjai, Bulukumba, Barru, Wajo, Bone, dan Pangkep.
Pencanangan ditandai dengan penandatangan prasasti oleh Mendiknas di Rumah Jabatan Gubernur, disaksikan Syahrul Yasin Limpo. "Inilah provinsi pertama yang serius melaksanakan pendidikan gratis," ujar Mendiknas Bambang Sudibyo.
Semula, pencanangan hanya dirancang sebagai uji coba pada 11 kabuapten/kota. Namun, kemarin sudah tercakup langsung 23 Kabupaten/kota se-Sulsel. Mendiknas mengharapkan pelaksanaannya berjalan dengan baik dan berhasil sehingga Sulsel kelak dijadikan model secara nasional.
Komponen-komponen pembiyaan yang digratiskan yaitu pembayaran seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru; pembelian buku teks pelajaran buku referensi lainnya; pembelian bahan-bahan habis pakai; pembiayaan kegiataan kesiswaan; pembiayaan ulangan harian, ulangan umum dan ujian sekolah; pengembangan profesi guru; pembiayaan perawatan sekolah; pembiayaan langganan daya dan jasa (listrik,air,telepon); pembiayaan honorarium bulanan guru honorer dan tenaga pendidikan honorer sekolah; pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin dari dan ke sekolah.
Khusus untuk pesantren dan sekolah keagamaan nonmuslim, pendidikan gratis dapat digunakan untuk biaya asrama/pondokan dan peralatan ibadah; pembiayaan pengelolaan pendidikan gratis: alat tulis kantor, penggandaan, surat menyurat dan lain-lain; insentif bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
Bila terdapat sisa dana dan mencukupi, akan digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan mobiler. Pada kesempatan tersebut Mendiknas menyerahkan bantuan mobil Taman Bacaan Tahap Pertama kepada 7 kabupaten di Sulsel yaitu Jeneponto, Sinjai, Bulukumba, Barru, Wajo, Bone, dan Pangkep.
Krisis Akhlak di Indonesia Memprihatinkan
YOGYAKARTA, SELASA — Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, persoalan utama yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah kebodohan, kemiskinan, dan krisis akhlak yang belakangan ini begitu memprihatinkan.
"Dalam kaitan itu, perlu kiranya Departemen Agama (Depag) meningkatkan upaya penanggulangan melalui program kegiatan yang terencana dan terarah sesuai tanggung jawab melalui pendidikan agama dan keagamaan," katanya di Yogyakarta, Selasa.
Selain itu, katanya pada peresmian gedung Kanwil Depag DIY, Depag juga diharapkan dapat mengatasi masalah kebodohan sebagai penyebab keterbelakangan bangsa ini, dan bisa menjadi pelopor dalam upaya perbaikan akhlak dan moral bangsa khususnya dalam pemberantasan korupsi.
Menurut dia, Depag hendaknya juga dapat meningkatkan kontribusi melalui pemberdayaan lembaga sosial keagamaan seperti masjid, gereja, pura, dan tempat ibadah lain sebagai pusat kegiatan sosial kemasyarakatan.
Depag bersama instansi terkait juga diharapkan mengembangkan kebijakan di bidang pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf, serta dana sosial keagamaan lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.
Ia mengatakan, dengan diresmikannya kantor baru yang cukup megah, diharapkan seluruh aparat Depag dapat lebih meningkatkan kinerja dan menjadikannya perekat hubungan antaragama dan pemeluknya menjadi semakin harmonis.
"Sesuai khitah, negara menjamin semua umat beragama untuk mengamalkan ajaran agamanya, baik kehidupan pribadi, maupun dalam pergaulan sosial kemasyarakatan sehingga tercipta kehidupan yang saling menghargai antarumat beragama di tengah masyarakat," katanya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Depag DIY Afandi mengatakan, secara keseluruhan pembangunan gedung tersebut sebesar Rp 11,163 miliar.
"Dengan perincian dana DIPA 2007 sebesar Rp 3,841 miliar, DIPA 2008 Rp 6 miliar dan Rp 1,5 miliar," katanya. Peresmian gedung tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Sultan Hamengku Buwono X.
"Dalam kaitan itu, perlu kiranya Departemen Agama (Depag) meningkatkan upaya penanggulangan melalui program kegiatan yang terencana dan terarah sesuai tanggung jawab melalui pendidikan agama dan keagamaan," katanya di Yogyakarta, Selasa.
Selain itu, katanya pada peresmian gedung Kanwil Depag DIY, Depag juga diharapkan dapat mengatasi masalah kebodohan sebagai penyebab keterbelakangan bangsa ini, dan bisa menjadi pelopor dalam upaya perbaikan akhlak dan moral bangsa khususnya dalam pemberantasan korupsi.
Menurut dia, Depag hendaknya juga dapat meningkatkan kontribusi melalui pemberdayaan lembaga sosial keagamaan seperti masjid, gereja, pura, dan tempat ibadah lain sebagai pusat kegiatan sosial kemasyarakatan.
Depag bersama instansi terkait juga diharapkan mengembangkan kebijakan di bidang pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf, serta dana sosial keagamaan lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.
Ia mengatakan, dengan diresmikannya kantor baru yang cukup megah, diharapkan seluruh aparat Depag dapat lebih meningkatkan kinerja dan menjadikannya perekat hubungan antaragama dan pemeluknya menjadi semakin harmonis.
"Sesuai khitah, negara menjamin semua umat beragama untuk mengamalkan ajaran agamanya, baik kehidupan pribadi, maupun dalam pergaulan sosial kemasyarakatan sehingga tercipta kehidupan yang saling menghargai antarumat beragama di tengah masyarakat," katanya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Depag DIY Afandi mengatakan, secara keseluruhan pembangunan gedung tersebut sebesar Rp 11,163 miliar.
"Dengan perincian dana DIPA 2007 sebesar Rp 3,841 miliar, DIPA 2008 Rp 6 miliar dan Rp 1,5 miliar," katanya. Peresmian gedung tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Sultan Hamengku Buwono X.
Pendidikan Islam Belum Kondusif
SEMARANG, KAMIS - Kondisi Pendidikan Islam di Indonesia saat ini belum kondusif. Hal ini karena sebagian umat Islam di Indonesia belum siap untuk menghadapi dan melakukan transformasi sosial-budaya secara kreatif.
Demikian disampaikan Menteri Agama Maftuh Basyuni melalui sambutannya dalam Seminar Nasional Membangun Pendidikan Islam Berbasis ICT (Information and Communication Technology), di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/2).
Menurut Menteri Agama, ketidaksiapan tersebut dapat terlihat dari kondisi budaya dan keagamaan yang masih rapuh, taraf pendidikan umat yang masih rendah, kelembagaan pendidikan yang hanya meniru sistem dari luar, pembelajaran yang tidak inovatif karena hanya melestarikan yang sudah ada, dan orientasi pendidikan yang lebih banyak untuk menjadi pekerja dibandingkan menciptakan lapangan pekerjaan.
"Apa yang saya paparkan bukan untuk memupuk pesimisme, melainkan menjadikan landasan berpikir membangun pendidikan Islam yang cocok dengan perkembangan zaman saat ini," ujar Maftuh.
Untuk itu, Maftuh mengemukakan tiga langkah yang bisa ditempuh agar pendidikan Islam dapat berkesinambungan dengan dinamika masyarakat. Pertama, umat Islam harus berani melakukan lompatan kuantum dengan keluar dari kebiasaan atau pola hidup bermalas-malasan, kurang percaya diri, tidak disiplin, dan produktivitas kerja rendah. Kedua, melakukan transformasi kelembagaan pendidikan. Ketiga, memanfaatkan kemajuan sains dan teknologi dengan ICT.
"Sains dan teknologi merupakan faktor dominan dalam kebudayaan dan peradaban manusia. Tak ragu lagi, teknologi telah mengubah cara pandang masyarakat," ucapnya.
Rektor IAIN Walisongo Abdul Djamil mengatakan, dalam pendidikan berbasis ICT, guru tidak lagi sebagai sumber pengetahuan melainkan sebagai penuntun muridnya dalam mengakses informasi yang tak terbatas.
Maftuh mengungkapkan, terdapat 28 perguruan tinggi Islam yang terdiri dari 14 IAIN, 6 UIN, dan 8 STAIN yang akan menerapkan pendidikan Islam berbasis ICT ini. Perusahaan yang digandeng sebagai penyedia teknologi dalam hal ini adalah PT Telkom.
Maftuh menambahkan, penerapan ICT dalam lembaga pendidikan Islam juga memungkinkan perguruan tinggi Islam untuk bersaing dengan perguruan tinggi negeri.
Demikian disampaikan Menteri Agama Maftuh Basyuni melalui sambutannya dalam Seminar Nasional Membangun Pendidikan Islam Berbasis ICT (Information and Communication Technology), di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/2).
Menurut Menteri Agama, ketidaksiapan tersebut dapat terlihat dari kondisi budaya dan keagamaan yang masih rapuh, taraf pendidikan umat yang masih rendah, kelembagaan pendidikan yang hanya meniru sistem dari luar, pembelajaran yang tidak inovatif karena hanya melestarikan yang sudah ada, dan orientasi pendidikan yang lebih banyak untuk menjadi pekerja dibandingkan menciptakan lapangan pekerjaan.
"Apa yang saya paparkan bukan untuk memupuk pesimisme, melainkan menjadikan landasan berpikir membangun pendidikan Islam yang cocok dengan perkembangan zaman saat ini," ujar Maftuh.
Untuk itu, Maftuh mengemukakan tiga langkah yang bisa ditempuh agar pendidikan Islam dapat berkesinambungan dengan dinamika masyarakat. Pertama, umat Islam harus berani melakukan lompatan kuantum dengan keluar dari kebiasaan atau pola hidup bermalas-malasan, kurang percaya diri, tidak disiplin, dan produktivitas kerja rendah. Kedua, melakukan transformasi kelembagaan pendidikan. Ketiga, memanfaatkan kemajuan sains dan teknologi dengan ICT.
"Sains dan teknologi merupakan faktor dominan dalam kebudayaan dan peradaban manusia. Tak ragu lagi, teknologi telah mengubah cara pandang masyarakat," ucapnya.
Rektor IAIN Walisongo Abdul Djamil mengatakan, dalam pendidikan berbasis ICT, guru tidak lagi sebagai sumber pengetahuan melainkan sebagai penuntun muridnya dalam mengakses informasi yang tak terbatas.
Maftuh mengungkapkan, terdapat 28 perguruan tinggi Islam yang terdiri dari 14 IAIN, 6 UIN, dan 8 STAIN yang akan menerapkan pendidikan Islam berbasis ICT ini. Perusahaan yang digandeng sebagai penyedia teknologi dalam hal ini adalah PT Telkom.
Maftuh menambahkan, penerapan ICT dalam lembaga pendidikan Islam juga memungkinkan perguruan tinggi Islam untuk bersaing dengan perguruan tinggi negeri.
Masih Sedikit Tutor PAUD Dapat Insentif
JAKARTA, RABU - Berkembangnya layanan pendidikan anak usia dini di masyarakat membutuhkan semakin banyak tutor yang memiliki kompetensi untuk bisa merangsang tumbuh-kembang anak usia 0-6 tahun secara maksimal. Namun, penghargaan atau insentif yang diberikan pemerintah kepada tutor pendidikan anak usia dini ini masih minim dan terbatas.
Dari 188.834 tutor pendidikan anak usia dini (PAUD) nonformal yang ada saat ini, baru sekitar 30.000 tutor yang mendapatkan insentif dari pemerintah pada tahun 2008. Besarnya insentif yang diberikan berjumlah Rp 100.000, itupun hanya untuk enam bulan.
Pada 2009, pemerintah mengajukan insentif untuk 50.000 tutor PAUD. Besarnya Rp 1,2 juta/tutor/tahun. "Karena dana yang masih terbatas, nanti ada kuota tutor PAUD yang menerima insentif di setiap daerah," kata Sujarwo Singowidjojo, Direktur PAUD Departemen Pendidikan Nasional yang dihubungi dari Jakarta, Rabu (26/11).
Menurut Sujarwo, pemerintah daerah perlu menyediakan anggaran untuk tutor PAUD guna mendukung insentif yang sudah diberikan pemerintah pusat. Peran tutor ini penting untuk mendukung lembaga PAUD nonformal, terutama untuk melayani anak-anak tidak mampu dan di pedesaan, yang terus meningkat. Saat ini ada 48.132 lembaga PAUD nonformal.
Secara terpisah, Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo mengatakan, pemerintah menyadari betul perlunya meningkatkan layanan PAUD. Untuk itu, lembaga-lembaga PAUD terutama nonformal akan diperbanyak.
"Masa anak usia dini adalah masa yang sangat strategis dengan memberikan rangsangan yang tepat. Rangsangan-rangsangan itu termasuk di dalamnya adalah perawatan-perawatan yang sifatnya medis. Kemudian memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan kecerdasan, serta tempat bermain yang tepat kepada anak agar anak itu cerdas secara komplit bukan hanya cerdas secara intelektual saja," kata Bambang.
PAUD begitu lama di Indonesia diabaikan dan baru mendapatkan perhatian setelah ada deklarasi Dakkar pada tahun 2000. Kemudian, Indonesia baru meresponnya pada 2002. Dari sisi anggaran, perhatian kepada PAUD dilonjakkan mulai 2005.
Alokasi anggaran untuk PAUD masih difokuskan pada perluasan akses. Upaya ini mampu mendongkrak angka partisipasi kasar (APK) PAUD yang saat ini mencapai 50,47 persen.
Dari 188.834 tutor pendidikan anak usia dini (PAUD) nonformal yang ada saat ini, baru sekitar 30.000 tutor yang mendapatkan insentif dari pemerintah pada tahun 2008. Besarnya insentif yang diberikan berjumlah Rp 100.000, itupun hanya untuk enam bulan.
Pada 2009, pemerintah mengajukan insentif untuk 50.000 tutor PAUD. Besarnya Rp 1,2 juta/tutor/tahun. "Karena dana yang masih terbatas, nanti ada kuota tutor PAUD yang menerima insentif di setiap daerah," kata Sujarwo Singowidjojo, Direktur PAUD Departemen Pendidikan Nasional yang dihubungi dari Jakarta, Rabu (26/11).
Menurut Sujarwo, pemerintah daerah perlu menyediakan anggaran untuk tutor PAUD guna mendukung insentif yang sudah diberikan pemerintah pusat. Peran tutor ini penting untuk mendukung lembaga PAUD nonformal, terutama untuk melayani anak-anak tidak mampu dan di pedesaan, yang terus meningkat. Saat ini ada 48.132 lembaga PAUD nonformal.
Secara terpisah, Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo mengatakan, pemerintah menyadari betul perlunya meningkatkan layanan PAUD. Untuk itu, lembaga-lembaga PAUD terutama nonformal akan diperbanyak.
"Masa anak usia dini adalah masa yang sangat strategis dengan memberikan rangsangan yang tepat. Rangsangan-rangsangan itu termasuk di dalamnya adalah perawatan-perawatan yang sifatnya medis. Kemudian memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan kecerdasan, serta tempat bermain yang tepat kepada anak agar anak itu cerdas secara komplit bukan hanya cerdas secara intelektual saja," kata Bambang.
PAUD begitu lama di Indonesia diabaikan dan baru mendapatkan perhatian setelah ada deklarasi Dakkar pada tahun 2000. Kemudian, Indonesia baru meresponnya pada 2002. Dari sisi anggaran, perhatian kepada PAUD dilonjakkan mulai 2005.
Alokasi anggaran untuk PAUD masih difokuskan pada perluasan akses. Upaya ini mampu mendongkrak angka partisipasi kasar (APK) PAUD yang saat ini mencapai 50,47 persen.
Baru Separuh Jumlah Anak Terlayani PAUD
GUNUNG KIDUL, KAMIS — Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD berperan penting dalam penentuan pola pikir anak pada usia emas 0-4 tahun. Namun, PAUD masih cenderung ditelantarkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Hingga kini, baru separuh dari total 29 juta anak usia dini di Indonesia yang telah terlayani oleh PAUD.
Tahun ini, menurut Direktur PAUD, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional, Sujarwo Singowidjojo, pemerintah menargetkan pembentukan 16.800 PAUD baru dengan target utama rintisan di 50 kabupaten termasuk Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta.
Tiap kabupaten tersebut, lanjut Sujarwo, akan memperoleh bantuan dana senilai rata-rata Rp 3 miliar untuk pengembangan PAUD. Fasilitasi pemerintah daerah di Indonesia dinilai masih kurang terutama dalam mendukung pendanaan bagi operasional PAUD maupun honor tutor dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Honor tutor dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), misalnya, baru saja naik dari Rp 50.000 menjadi Rp 100.000 per bulan yang diberikan bagi 50.000 tutor dari total 160.000 tutor. "Kami mengimbau tiap bupati untuk menggalakkan program PAUD dengan dukungan APBD," kata Sujarwo ditemui di sela launching PAUD Unggulan di PAUD An Nur, Karangmojo, Kamis (26/2).
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DI Yogyakarta Suwarsih Madya dalam sambutan tertulisnya menyatakan terus berupaya menyosialisasikan PAUD ke seluruh lapisan masyarakat. Total jumlah siswa yang duduk di Taman Pendidikan Anak, Kelompok Bermain, dan Satuan PAUD Sejenis di DIY adalah 64.651 anak dengan 6.805 tutor.
PAUD An Nur didaulat menjadi pusat unggulan PAUD Gunung Kidul dan memperoleh bantuan block grant dari pemerintah pusat senilai Rp 150 juta. Pengurus PAUD An Nur, Alifatun, mengatakan, pendanaan operasional PAUD selama ini mengandalkan bantuan dari donatur serta subsidi silang dari orangtua murid.
Sujarwo menambahkan, kualitas hidup manusia ditentukan pada sejauh mana kualitas pendidikan di usia dini. Kemampuan kognitif justru berkembang pesat pada usia 0-4 tahun. "Di tangan para tutor, perbaikan generasi muda bangsa ini ditentukan," tambahnya.
Bupati Gunung Kidul Suharto mengakui bahwa pembentukan perilaku dan sikap dimulai sejak usia dini. Saat ini, baru sekitar 51 persen anak di Gunung Kidul mengenyam PAUD. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul berupaya terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan pendanaan dari APBD senilai Rp 318 miliar untuk pendidikan
Tahun ini, menurut Direktur PAUD, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional, Sujarwo Singowidjojo, pemerintah menargetkan pembentukan 16.800 PAUD baru dengan target utama rintisan di 50 kabupaten termasuk Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta.
Tiap kabupaten tersebut, lanjut Sujarwo, akan memperoleh bantuan dana senilai rata-rata Rp 3 miliar untuk pengembangan PAUD. Fasilitasi pemerintah daerah di Indonesia dinilai masih kurang terutama dalam mendukung pendanaan bagi operasional PAUD maupun honor tutor dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Honor tutor dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), misalnya, baru saja naik dari Rp 50.000 menjadi Rp 100.000 per bulan yang diberikan bagi 50.000 tutor dari total 160.000 tutor. "Kami mengimbau tiap bupati untuk menggalakkan program PAUD dengan dukungan APBD," kata Sujarwo ditemui di sela launching PAUD Unggulan di PAUD An Nur, Karangmojo, Kamis (26/2).
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DI Yogyakarta Suwarsih Madya dalam sambutan tertulisnya menyatakan terus berupaya menyosialisasikan PAUD ke seluruh lapisan masyarakat. Total jumlah siswa yang duduk di Taman Pendidikan Anak, Kelompok Bermain, dan Satuan PAUD Sejenis di DIY adalah 64.651 anak dengan 6.805 tutor.
PAUD An Nur didaulat menjadi pusat unggulan PAUD Gunung Kidul dan memperoleh bantuan block grant dari pemerintah pusat senilai Rp 150 juta. Pengurus PAUD An Nur, Alifatun, mengatakan, pendanaan operasional PAUD selama ini mengandalkan bantuan dari donatur serta subsidi silang dari orangtua murid.
Sujarwo menambahkan, kualitas hidup manusia ditentukan pada sejauh mana kualitas pendidikan di usia dini. Kemampuan kognitif justru berkembang pesat pada usia 0-4 tahun. "Di tangan para tutor, perbaikan generasi muda bangsa ini ditentukan," tambahnya.
Bupati Gunung Kidul Suharto mengakui bahwa pembentukan perilaku dan sikap dimulai sejak usia dini. Saat ini, baru sekitar 51 persen anak di Gunung Kidul mengenyam PAUD. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul berupaya terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan pendanaan dari APBD senilai Rp 318 miliar untuk pendidikan
Jumat, 27 Februari 2009
Investasi Pengembangan PAUD Ditingkatkan
JAKARTA, SELASA - Investasi pengembangan anak usia dini merupakan investasi penting untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Untuk itu, pemerintah berkomitmen meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga ke seluruh pelosok Tanah Air.
"Pendidikan anak usia dini sekarang ini terus tumbuh karena masyarakat sudah sadar pentingnya PAUD. Perhatian dan dukungan dari pemerintah juga akan terus diperkuat hingga ke lembaga PAUD di tingkat desa," kata Sujarwo Singowidjojo, Direktur PAUD Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta, Selasa (25/11).
Guna menelaah peran dan kontribusi PAUD dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan nasional, penyelenggaraan PAUD, serta strategi pengembangan PAUD secara holistik dan terpadu, pemerintah bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) menggelar seminar dan lokakarya PAUD pada 26-27 November. Acara dihadiri sekitar 500 ornag dari pemerintah, dinas pendidikan, pemerhati PAUD, dan masyarakat.
Pendidikan anak usia 0-6 tahun ini dinilai sebagai strategi pembangunan sumber daya manusia yang fundamental dan strategis. Sebab, anak-anak ini berada dalam masa keemasan, sekaligus periode kritis dalam tahap perkembangan manusia.
Hasil penelitian mengungkapkan, anak hingga usia empat tahun tingkat kapabilitas kecerdasan anak telah mencapai 50 persen. Pada usia delapan tahun mencapai 80 persen, dan sisanya sekitar 20 persen diperoleh sat anak berusia delapan tahun ke atas.
Menurut Sujarwo, lembaga PAUD nonformal, terutama untuk melayani anak-anak tidak mampu dan di pedesaan, terus meningkat. Saat ini ada 48.132 lembaga PAUD nonformal dengan 188.834 tutor. Pada 2009, pemerintah mengajukan anggaran untuk insentif tutor PAUD senilai Rp 1,2 juta per tahun bagi sekitar 50.000 tutor.
Hartoyo, Ketua Departemen Fakultas Ekologi Manusia IPB, mengatakan penyelenggaraan PAUD bukan berfokus untuk mengasah kemampuan intelektual saja, tetapi yang penting pembentukan karakter. "Jika sejak dini anak diajarkan untuk punya karakter baik, ketika dewasa diharapkan karakter itu bisa melekat dan menghasilkan anak-anak yang punya kepribadian dan moral baik," kata Hartoyo.
"Pendidikan anak usia dini sekarang ini terus tumbuh karena masyarakat sudah sadar pentingnya PAUD. Perhatian dan dukungan dari pemerintah juga akan terus diperkuat hingga ke lembaga PAUD di tingkat desa," kata Sujarwo Singowidjojo, Direktur PAUD Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta, Selasa (25/11).
Guna menelaah peran dan kontribusi PAUD dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan nasional, penyelenggaraan PAUD, serta strategi pengembangan PAUD secara holistik dan terpadu, pemerintah bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) menggelar seminar dan lokakarya PAUD pada 26-27 November. Acara dihadiri sekitar 500 ornag dari pemerintah, dinas pendidikan, pemerhati PAUD, dan masyarakat.
Pendidikan anak usia 0-6 tahun ini dinilai sebagai strategi pembangunan sumber daya manusia yang fundamental dan strategis. Sebab, anak-anak ini berada dalam masa keemasan, sekaligus periode kritis dalam tahap perkembangan manusia.
Hasil penelitian mengungkapkan, anak hingga usia empat tahun tingkat kapabilitas kecerdasan anak telah mencapai 50 persen. Pada usia delapan tahun mencapai 80 persen, dan sisanya sekitar 20 persen diperoleh sat anak berusia delapan tahun ke atas.
Menurut Sujarwo, lembaga PAUD nonformal, terutama untuk melayani anak-anak tidak mampu dan di pedesaan, terus meningkat. Saat ini ada 48.132 lembaga PAUD nonformal dengan 188.834 tutor. Pada 2009, pemerintah mengajukan anggaran untuk insentif tutor PAUD senilai Rp 1,2 juta per tahun bagi sekitar 50.000 tutor.
Hartoyo, Ketua Departemen Fakultas Ekologi Manusia IPB, mengatakan penyelenggaraan PAUD bukan berfokus untuk mengasah kemampuan intelektual saja, tetapi yang penting pembentukan karakter. "Jika sejak dini anak diajarkan untuk punya karakter baik, ketika dewasa diharapkan karakter itu bisa melekat dan menghasilkan anak-anak yang punya kepribadian dan moral baik," kata Hartoyo.
Pawai Becak Meriahkan Hari Anak Nasional
LAMONGAN, SELASA- Dalam rangka memeriahkan hari anak nasional, Forum Pendidikan Anak Usia Dini, Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Ikatan Penilik Indonesia Lamongan, Selasa (5/8), menggelar pawai dengan 452 becak. Pawai diawali kereta kelinci yang ditumpangi anak-anak PAUD diiringi ratusan becak yang sudah dihias warna-warni dengan berbagai tema. Mulai dari binatang, tanaman hias dan buah-buahan.
Kepala Dinas Pendidikan Lamongan Mustofa Nur mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan lingkungan kepada anak-anak yang masih berusia dini, terutama terkait lalu lintas.
Ketua Forum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Lamongan Ny Endang Riyanti Mafuk mengatakan, peserta didik PAUD di Lamongan sebanyak 1.350 anak diarak keliling kota Lamongan melalui jalan-jalan protokol.
Dia menjelaskan, lembaga PAUD di Lamongan berkembang pesat, hingga Juli 2008 mencapai 838 lembaga. "Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemkab dan masyarakat Lamongan sangat peduli terhadap pendidikan anak usia dini," ujar Endang.
Menurut Endang masih diperlukan sosialisasi lebih maksimal kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan usia dini sebelum memasuki Taman Kanan-kanan (TK). Perkembangan anak di awal-awal kehidupannya merupakan saat yang tepat untuk memberikan rangsangan belajar dan pengalaman yang berharga.
Momen hari anak nasional merupakan saat tepat untuk menyosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak usia dini. Diharapkan, dalam perkembangannya anak-anak mampu mengenal lingkungan dengan baik dan tumbuh mandiri.
Kepala Dinas Pendidikan Lamongan Mustofa Nur mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan lingkungan kepada anak-anak yang masih berusia dini, terutama terkait lalu lintas.
Ketua Forum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Lamongan Ny Endang Riyanti Mafuk mengatakan, peserta didik PAUD di Lamongan sebanyak 1.350 anak diarak keliling kota Lamongan melalui jalan-jalan protokol.
Dia menjelaskan, lembaga PAUD di Lamongan berkembang pesat, hingga Juli 2008 mencapai 838 lembaga. "Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemkab dan masyarakat Lamongan sangat peduli terhadap pendidikan anak usia dini," ujar Endang.
Menurut Endang masih diperlukan sosialisasi lebih maksimal kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan usia dini sebelum memasuki Taman Kanan-kanan (TK). Perkembangan anak di awal-awal kehidupannya merupakan saat yang tepat untuk memberikan rangsangan belajar dan pengalaman yang berharga.
Momen hari anak nasional merupakan saat tepat untuk menyosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak usia dini. Diharapkan, dalam perkembangannya anak-anak mampu mengenal lingkungan dengan baik dan tumbuh mandiri.
Ramaikan Hari Anak, Ratusan Anak Ikut Lomba Lukis
LEBAK, SABTU - Ratusan anak usia dini mengikuti lomba melukis yang digelar dalam rangkaian memperingati Hari Anak Nasional (HAN) di Kabupaten Lebak, Banten.
Kepala Bidang Pendidikan Nor Formal dan Informal, Dinas Pendidikan, Kabupaten Lebak, Sabtu, mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk mendorong anak lebih berkreativitas dan menumbuhkan spiritual bakat dan minat anak.
Oleh karena itu, sejak usia dini perlu didorong jiwa emosional anak lebih mencintai kreativitas, apalagi, anak usia dini masuk kategori usia emas atau golden age.
Menurut dia, peserta kegiatan itu melibatkan Kelompok Bermain (Kober) pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tersebar di 28 kecamatan dengan jumlah 280 anak antara usia 2-5 tahun.
Pembelajaran mereka saat ini sudah menyebar di pelosok-pelosok pedesaan yang dikelola oleh masyarakat setempat.
"Sebagian besar para tenaga pengajar Kober PAUD dengan suka rela tanpa gaji dari pemerintah," katanya.
Dia mengatakan, perkembangan Kober PAUD di Kabupaten Lebak tahun ke tahun mengalami peningkatan.
Saat ini, kata dia, tercatat sebanyak 67 Kober dengan jumlah 2.027 anak, bahkan sekarang banyak anak petani mengenyam pendidikan anak usia dini.
Dia menjelaskan, kegiatan ini selain melukis juga digelar lomba gerak dan lagu, lompat simpay, menari dan mewarnai.
"Saya kira mereka sangat luar biasa karena sudah tumbuh jiwa kreativitas anak," katanya.
Sementara itu, Ketua Kober PAUD Bina Insani, Rangkasbitung, Nurmanah, mengatakan, pendidikan anak usia dini sangat mempengaruhi jiwa anak hingga dewasa, bahkan daya pikir mereka sudah terbentuk sejak usia dini itu.
Untuk itu, perlu ditumbuhkan jiwa kreativitas mereka agar kelak menjadi generasi yang berkualitas.
"Sejak saya mengelola PAUD dua tahun lalu ternyata animo masyarakat sangat tinggi," j
Kepala Bidang Pendidikan Nor Formal dan Informal, Dinas Pendidikan, Kabupaten Lebak, Sabtu, mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk mendorong anak lebih berkreativitas dan menumbuhkan spiritual bakat dan minat anak.
Oleh karena itu, sejak usia dini perlu didorong jiwa emosional anak lebih mencintai kreativitas, apalagi, anak usia dini masuk kategori usia emas atau golden age.
Menurut dia, peserta kegiatan itu melibatkan Kelompok Bermain (Kober) pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tersebar di 28 kecamatan dengan jumlah 280 anak antara usia 2-5 tahun.
Pembelajaran mereka saat ini sudah menyebar di pelosok-pelosok pedesaan yang dikelola oleh masyarakat setempat.
"Sebagian besar para tenaga pengajar Kober PAUD dengan suka rela tanpa gaji dari pemerintah," katanya.
Dia mengatakan, perkembangan Kober PAUD di Kabupaten Lebak tahun ke tahun mengalami peningkatan.
Saat ini, kata dia, tercatat sebanyak 67 Kober dengan jumlah 2.027 anak, bahkan sekarang banyak anak petani mengenyam pendidikan anak usia dini.
Dia menjelaskan, kegiatan ini selain melukis juga digelar lomba gerak dan lagu, lompat simpay, menari dan mewarnai.
"Saya kira mereka sangat luar biasa karena sudah tumbuh jiwa kreativitas anak," katanya.
Sementara itu, Ketua Kober PAUD Bina Insani, Rangkasbitung, Nurmanah, mengatakan, pendidikan anak usia dini sangat mempengaruhi jiwa anak hingga dewasa, bahkan daya pikir mereka sudah terbentuk sejak usia dini itu.
Untuk itu, perlu ditumbuhkan jiwa kreativitas mereka agar kelak menjadi generasi yang berkualitas.
"Sejak saya mengelola PAUD dua tahun lalu ternyata animo masyarakat sangat tinggi," j
UN Kesetaraan Dilaksanakan Serentak
JAKARTA, SENIN - Siswa SD hingga SMA sederajat yang tidak lulus tahun ini bisa langsung mendaftar untuk mengikuti ujian nasional pendidikan kesetaraan atau UNPK yang digelar dua kali dalam setahun. Dengan mengikuti UNPK Paket A, B, dan C, para siswa sekolah formal tersebut dapat memiliki ijazah setara sekolah formal SD, SMP, dan SMA yang bisa digunakan untuk mendaftar di sekolah formal dan perguruan tinggi, serta mencari pekerjaan.
Pelaksanaan UNPK dilakukan secara serentak yang digelar dalam dua gelombang setiap tahunnya. UNPK Paket C atau setara SMA dilaksanakan pada 24-27 Juni dan 11-14 November, sedangkan Paket A dan Paket B atau setara SD dan SMP pada 1-3 Juli dan 18-20 November.
Direktur Pendidikan Kesetaraan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Depdiknas, Ella Yulaewati, di Jakarta, Senin (16/6), mengatakan siswa sekolah formal yang tidak lulus bisa mengikuti UNPK yang dikoordinir sekolah untuk didaftarkan ke bagian yang menangani pendidikan kesetaraan. Bisa juga siswa tersebut mendaftar secara individu ke satuan pendidikan nonformal kesetaraan.
Untuk siswa sekolah formal yang ikut UNPK harus memiliki kartu tanda peserta UN pendidikan formal dan surat keterangan tidak lulus atau telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran di pendidikan formal. Peserta tidak dipungut biaya keikutsertaan UNPK karena anggaran ditanggung pemerintah pusat dan daerah.
Koordinator UNPK Badan Standar Nasional Pendidikan M Yunan Yusuf mengatakan hasil pelaksanaan UNPK diumumkan paling lambat 30 hari dari selesainya ujian. Dengan demikian, peserta UNPK yang hendak mendaftar ke sekolah formal masih bisa terkamodasi, baik di tingkat SD hingga perguruan tinggi.
Peserta UNPK untuk gelombang pertama ini tercatat sebanyak 58.833 orang di Paket A, Paket B sebanyak 235.016, dan Paket C sebanyak 224.595 orang. Jumlah peserta tersebut belum ditambah siswa dari sekolah formal yang dinyatakan tidak lulus tahun ini.
Ujian Paket A meliputi Pendidikan Kewarganegaraan, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan Matematika dan Paket B meliputi Pendidikan Kewarganegaraan, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. Adapun Paket C IPA dan IPS. Paket C IPA meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Biologi, Kimia, Fisika, dan Pendidikan Kewarganegaraan dan Paket C IPS meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sosiologi, serta Pendidikan Kewarganegaraan.
Pelaksanaan UNPK dilakukan secara serentak yang digelar dalam dua gelombang setiap tahunnya. UNPK Paket C atau setara SMA dilaksanakan pada 24-27 Juni dan 11-14 November, sedangkan Paket A dan Paket B atau setara SD dan SMP pada 1-3 Juli dan 18-20 November.
Direktur Pendidikan Kesetaraan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Depdiknas, Ella Yulaewati, di Jakarta, Senin (16/6), mengatakan siswa sekolah formal yang tidak lulus bisa mengikuti UNPK yang dikoordinir sekolah untuk didaftarkan ke bagian yang menangani pendidikan kesetaraan. Bisa juga siswa tersebut mendaftar secara individu ke satuan pendidikan nonformal kesetaraan.
Untuk siswa sekolah formal yang ikut UNPK harus memiliki kartu tanda peserta UN pendidikan formal dan surat keterangan tidak lulus atau telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran di pendidikan formal. Peserta tidak dipungut biaya keikutsertaan UNPK karena anggaran ditanggung pemerintah pusat dan daerah.
Koordinator UNPK Badan Standar Nasional Pendidikan M Yunan Yusuf mengatakan hasil pelaksanaan UNPK diumumkan paling lambat 30 hari dari selesainya ujian. Dengan demikian, peserta UNPK yang hendak mendaftar ke sekolah formal masih bisa terkamodasi, baik di tingkat SD hingga perguruan tinggi.
Peserta UNPK untuk gelombang pertama ini tercatat sebanyak 58.833 orang di Paket A, Paket B sebanyak 235.016, dan Paket C sebanyak 224.595 orang. Jumlah peserta tersebut belum ditambah siswa dari sekolah formal yang dinyatakan tidak lulus tahun ini.
Ujian Paket A meliputi Pendidikan Kewarganegaraan, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan Matematika dan Paket B meliputi Pendidikan Kewarganegaraan, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. Adapun Paket C IPA dan IPS. Paket C IPA meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Biologi, Kimia, Fisika, dan Pendidikan Kewarganegaraan dan Paket C IPS meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sosiologi, serta Pendidikan Kewarganegaraan.
"Homeschoolers", Bisa Kuliah juga, Kok...
Sekolah rumah atau homeschooling, terutama di kota-kota besar, mulai populer. Apa sih homeschooling?
Singkatnya, homeschooling itu metode pendidikan belajar-mengajar yang dilakukan di rumah, baik oleh orangtua maupun tutor. Sebenarnya sih enggak harus di rumah. Intinya, mereka yang menjalani homeschooling harus bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja.
Materi pelajaran buat siswa homeschooling atau homeschoolers itu bisa sesuai dengan kurikulum nasional (sama dengan yang dipelajari abu-abuers di sekolah formal), kurikulum internasional, atau gabungan. Waktu belajarnya lebih fleksibel, jadi biasanya homeschoolers punya banyak kesempatan mendalami bidang pelajaran sesuai minat dan potensi masing-masing.
Pendidikan homeschooling bisa dilakukan satu keluarga, beberapa keluarga, atau bergabung dalam komunitas homeschooling. Karena keberadaannya sebagai salah satu bentuk pendidikan informal diakui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kamu enggak usah khawatir soal ijazah.
Peserta homeschooling seusia siswa SMA bisa ikut ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) Paket C, setara SMA. Kamu bisa ambil UNPK IPA dan IPS yang diselenggarakan dua kali setahun, pada Juli dan November.
Ada juga sih yang ikut ujian nasional (UN) di sekolah formal. Misalnya di Komunitas Sekolah Rumah Pelangi, Tangerang, homeschoolers punya dua pilihan. Mereka bisa ikut UNPK Paket C yang biayanya lebih murah, atau ikut UN SMA yang artinya bergabung dan bayar uang pendaftaran di suatu sekolah agar dimasukkan sebagai siswa yang berhak ikut UN.
Apa lulusan homeschooling enggak didiskriminasi? Seharusnya sih enggak boleh ada diskriminasi. Kan, dijamin undang-undang. Lagi pula, UNPK Paket C yang diikuti homeschoolers juga diselenggarakan Badan Standar Nasional Pendidikan, penyelenggara UN. Standar nilai kelulusannya pun sama.
Singkatnya, homeschooling itu metode pendidikan belajar-mengajar yang dilakukan di rumah, baik oleh orangtua maupun tutor. Sebenarnya sih enggak harus di rumah. Intinya, mereka yang menjalani homeschooling harus bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja.
Materi pelajaran buat siswa homeschooling atau homeschoolers itu bisa sesuai dengan kurikulum nasional (sama dengan yang dipelajari abu-abuers di sekolah formal), kurikulum internasional, atau gabungan. Waktu belajarnya lebih fleksibel, jadi biasanya homeschoolers punya banyak kesempatan mendalami bidang pelajaran sesuai minat dan potensi masing-masing.
Pendidikan homeschooling bisa dilakukan satu keluarga, beberapa keluarga, atau bergabung dalam komunitas homeschooling. Karena keberadaannya sebagai salah satu bentuk pendidikan informal diakui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kamu enggak usah khawatir soal ijazah.
Peserta homeschooling seusia siswa SMA bisa ikut ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) Paket C, setara SMA. Kamu bisa ambil UNPK IPA dan IPS yang diselenggarakan dua kali setahun, pada Juli dan November.
Ada juga sih yang ikut ujian nasional (UN) di sekolah formal. Misalnya di Komunitas Sekolah Rumah Pelangi, Tangerang, homeschoolers punya dua pilihan. Mereka bisa ikut UNPK Paket C yang biayanya lebih murah, atau ikut UN SMA yang artinya bergabung dan bayar uang pendaftaran di suatu sekolah agar dimasukkan sebagai siswa yang berhak ikut UN.
Apa lulusan homeschooling enggak didiskriminasi? Seharusnya sih enggak boleh ada diskriminasi. Kan, dijamin undang-undang. Lagi pula, UNPK Paket C yang diikuti homeschoolers juga diselenggarakan Badan Standar Nasional Pendidikan, penyelenggara UN. Standar nilai kelulusannya pun sama.
Komunitas Homeschooling Tolak Diskriminasi Pendidikan
JAKARTA, KOMPAS - Komunitas homeschooling yang tergabung dalam Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif menolak diskriminasi dalam penyelenggaraan ujian nasional pendidikan kesetaraan atau UNPK. Komunitas ini meminta supaya draft Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang UNPK benar-benar mengakomodasi kepentingan anak-anak yang memilih jalur pendidikan nonformal dan informal.
Ketidaksetujuan komunitas homeschooling Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif (Asah Pena) yang diketuai Seto Mulyadi ini disampaikan di Jakarta, Selasa (15/1). Para orang tua dan anak yang tergabung dalam komunitas homeschooling ini menyampaikan protes mengenai ketentuan UNPK yang dinilai tidak adil kepada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
Dhanang Sasongko, Sekretaris Umum Asah Pena, mengatakan mereka menolak diskriminasi terhadap peserta pendidikan kesetaraan. Waktu pelaksanaan UNPK dinilai lebih untuk mengakomodasi anak-anak dari sekolah formal yang tidak lulus UN agar dapat mengulang di UNPK akan menempatkan pendidikan kesetaraan sebagai pembuangan dari sistem pendidikan formal.
Ketentuan umur ijazah peserta UNPK di bawahnya minimal tiga tahun sangat merugikan perkembangan anak-anak peserta pendidikan kesetaraan, khusunya bagi mereka yang memiliki kompetensi untuk mengikuti program akselerasi. Pelaksanaan UNPK di bulan Juli juga menyebabkan peserta pendidikan kesetaraan tidak bisa mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru di tahun tersebut.
Asah Pena yang beridiri tahun 2006 untuk mewadahi para penyelanggara pendidikan kesetaraan di Indonesia ini memiliki anggota 36 komunitas seloah rumah. Peserta didik berjumlah 2.000 orang yang antara lain tersebar di Kalimantan Timur, Jawa Timur, DKI Jakarta, Medan, Denpasar, dan Ternate.
Djemari Mardapi, Ketua BSNP, mengatakan, ketentuan mengenai UNPK itu dibuat untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak. Apalagi pembahasan soal ketentuan UNPK itu sudah disepakati berbagai pihak seperti Depdiknas, Departemen Agama, dan pondok pesantren.
”Draft-nya tinggal menunggu ditandatangani Mendiknas saja. Kalau untuk soal waktu cukup sulit untuk diubah. Tapi BSNP akan mencoba untuk bisa menyalurkan aspirasi komunitas homeschooling ini karena kami pun baru tahu jika ternyata ada ketentuan yang belum dapat diterima dan dinilai tidak adil,” kata Djemari. (ELN)
Ketidaksetujuan komunitas homeschooling Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif (Asah Pena) yang diketuai Seto Mulyadi ini disampaikan di Jakarta, Selasa (15/1). Para orang tua dan anak yang tergabung dalam komunitas homeschooling ini menyampaikan protes mengenai ketentuan UNPK yang dinilai tidak adil kepada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
Dhanang Sasongko, Sekretaris Umum Asah Pena, mengatakan mereka menolak diskriminasi terhadap peserta pendidikan kesetaraan. Waktu pelaksanaan UNPK dinilai lebih untuk mengakomodasi anak-anak dari sekolah formal yang tidak lulus UN agar dapat mengulang di UNPK akan menempatkan pendidikan kesetaraan sebagai pembuangan dari sistem pendidikan formal.
Ketentuan umur ijazah peserta UNPK di bawahnya minimal tiga tahun sangat merugikan perkembangan anak-anak peserta pendidikan kesetaraan, khusunya bagi mereka yang memiliki kompetensi untuk mengikuti program akselerasi. Pelaksanaan UNPK di bulan Juli juga menyebabkan peserta pendidikan kesetaraan tidak bisa mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru di tahun tersebut.
Asah Pena yang beridiri tahun 2006 untuk mewadahi para penyelanggara pendidikan kesetaraan di Indonesia ini memiliki anggota 36 komunitas seloah rumah. Peserta didik berjumlah 2.000 orang yang antara lain tersebar di Kalimantan Timur, Jawa Timur, DKI Jakarta, Medan, Denpasar, dan Ternate.
Djemari Mardapi, Ketua BSNP, mengatakan, ketentuan mengenai UNPK itu dibuat untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak. Apalagi pembahasan soal ketentuan UNPK itu sudah disepakati berbagai pihak seperti Depdiknas, Departemen Agama, dan pondok pesantren.
”Draft-nya tinggal menunggu ditandatangani Mendiknas saja. Kalau untuk soal waktu cukup sulit untuk diubah. Tapi BSNP akan mencoba untuk bisa menyalurkan aspirasi komunitas homeschooling ini karena kami pun baru tahu jika ternyata ada ketentuan yang belum dapat diterima dan dinilai tidak adil,” kata Djemari. (ELN)
Anak-anak Jalanan yang Berayahkan "Kucing Garong"
JAKARTA, SELASA — Sebutan anak-anak Master (masjid terminal) menjadi kebangaan tersendiri bagi anak-anak yang tinggal di masjid terminal. Nama masjid terminal itu adalah Masjid AI Muttaclien, tempat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Yayasan Bina Insan Mandiri (Yabim) yang memang berada di areal Terminal Kota Depok.
Pendidikan gratis ditawarkan Yabim untuk tingkat TK sampai SMA, termasuk untuk program Paket A sampai Paket C. Sekolah ini dirintis oleh remaja masjid yang tergabung dalam Ikatan Remaja .Masjid Al Muttagien (Ikrima) pada tahun 2001. Awalnya untuk SMP saja masih bersifat informal. "Sebagai bentuk dauroh atau pendidikan tentang akhlak saja," kata Wirawan Godek (24), pengamen yang kini menjadi relawan di sekolah itu beberapa waktu lalu.
Dari pengurus remaja Masjid Al Muttaqien inilah muncul pria bernama Nurohim yang dikenal sebagai motor komunitas Master. Melalui Yabim yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan, komunitas Master dikenal berbagai kalangan dari perusahaan sampai perguruan tinggi ternama.
Nurohim terus mengembangkan sekolah gratis bagi anak-anak jalanan, pemulung, pengasong, dan sebagainya. "Mereka adalah kaum marginal, yang terpinggirkan," katanya.
Apa yang dikerjakan Nurohim terus berkembang hingga kini operasional pendidikan dan kesehatan membutuhkan biaya operasional Rp 20 juta - Rp 25 juta sebulan biayanya didapat dari bantuan berbagai pihak. Dalam satu bulan klinik di sana bisa memberi pengobatan gratis kepada 600-700 orang miskin.
Kalau hanya untuk pendidikan saja, sebenarnya Yabim sanggup menampung 5.000 anak yang belajar sampai gratis di jenjang SMA. Saat ini dari TK, SD, sampai SMA dibuka untuk pagi dan siang hari. Siang hari, diprioritaskan untuk SMA. Kemudian pada malam hari pukul 20.0022.00 giliran kelas malam yang dltkuti pembantu rumah tangga, tukang sapu, pelayan toko, pengasong, dan sebagainya. "Nah ini usianya yang sudah 'kedaluwarsa'. Kelas ini kami tambah juga dengan pelajaran life skill, dari soal otomotif sampai sablon," katanya.
Yabim kini mengelola sekolah formal dan nonformal mulai TK PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sebanyak 200 anak, SD sebanyak 400 anak, SNIP sebanyak 600 anak, dan SMA sebanyak 800 anak. Jumlah ini, kata Nurohim, terus bertambah apalagi Yabim berlokasi di tengah terminal. ' Tidak ekslusif, tidak formal dan jauh dari birokrasi sehingga membuat anak-anak nyaman," katanya.
Anak-anak yang mau belajar dan tidak tertampung di PKBM Yabim, oleh Nurohim disalurkan ke mitra di beberapa pondok pesantren. Yabim juga bisa menyalurkan tanggung jawab sosial perusahaan untuk pendidikan bagi anak-anak miskin ke mitra lembaga pendidikan lainnya.
Menurut Nurohim, anak-anak jalanan cenderung trauma dengan birokrasi dan sikap antipati terhadap pemerintah. Bila perlu selama hidupnya tidak memasuki kantor-kantor pemerintah. "Karena mereka tahu yang dilayani hanya yang punya duit. Mereka juga menjadi korban dan dikejar-kejar. Makanya begitu ada sekolah dan obat gratis, bagi mereka luar biasa," katanya.
Selain mengadakan pendidikan gratis, Yabim juga melakukan pemberdayaan kesehatan bagi orang tak mampu melalui Klinik Madani Yabim. Termasuk advokasi bagi anak-anak yang menghadapi masalah menyangkut pelayanan pendidikan atau pelayanan kesehatan. Permasalahan klasik yang kerap dihadapi Yabim, hampir separuh muridnya adalah mereka yang tidak bisa mengambil ijazah di sekolah asalnya karena masih menunggak biaya sekolah. "Kalau sekolah negeri yang menahan ijazah saya tidak akan beri ampun. Walau hanya sekadar fotokopi ijazah saja.. Bagaimana kalau mereka nanti berhasil dan man maju kalau tidak ada lembar ijazah. Relawan saya dari SMAN 1 dulu diterima di UNJ dengan meminta fotokopi ijazah," tuturnya.
"Tapi kalau sekolah swasta saya yang agak repot, harus memohon-mohon. Kalau ada uang ya saya tebus, kalau tidak kadang perlu digertak juga sekolah-sekolah yang menghambat pendidikan anak dengan menahan ijazah," ujarnya.
Soal advokasi, Nurohim menyatakan pihaknya tidak memandang apakah penduduk legal Depok atau bukan. Siapa saja yang membutuhkan dibantu. Biasanya ia memperjuangkan yang tidak memiliki KTP Depok di bidang kesehatan dan pendidikan melalui lembaga-lembaga zakat yang ada, seperti Baznas, Rumah Zakat, dan Dompet Dhuafa.
Dari kerja sama dengan berbagai pihak, Yabim tidak menerima apa-apa. Tetapi Yabim menywarkan "produk" mereka seperti tenaga siap pakai untuk Satpam, petugas cleaning service, sampai pembantu rumah tangga.
Kegiatan Yabim mulanya di rumah Nurohim yang terus dikembangkan hingga memanfaatkan lahan seluas 3.700 meter persegi, 700 meter persegi di antaranya fasum-fasom terminal. Meski demikian Yabim masih dililit piutang untuk membebaskan lahan dan bangunan, ganti rugi lapak, konsumsi guru yang kini tersisa piutang sebesar Rp 65,7 juta.
Belum lagi jika anak-anak jalanan ditangkap petugas Satpol PP. Atau ibunya yang ditangkap sedangkan anak-anaknya hanya bisa menangis di kantor Yabim.
Anak-anak di Komunitas Master kebanyakan "anak kucing garong". Banyak anak yang ayahnya adalah "Bang Thoyib". "Ini yang membuat batin saya gelisah," ujar Nurohim. Apalagi ketika ia meminta anak-anak jalanan yang kena razia dilepas ia malah dimintai duit karena dituduh sebagai bos yang terima setoran duit anak-anak jalanan. (Warta Kota/Mirmo Saptono)
Pendidikan gratis ditawarkan Yabim untuk tingkat TK sampai SMA, termasuk untuk program Paket A sampai Paket C. Sekolah ini dirintis oleh remaja masjid yang tergabung dalam Ikatan Remaja .Masjid Al Muttagien (Ikrima) pada tahun 2001. Awalnya untuk SMP saja masih bersifat informal. "Sebagai bentuk dauroh atau pendidikan tentang akhlak saja," kata Wirawan Godek (24), pengamen yang kini menjadi relawan di sekolah itu beberapa waktu lalu.
Dari pengurus remaja Masjid Al Muttaqien inilah muncul pria bernama Nurohim yang dikenal sebagai motor komunitas Master. Melalui Yabim yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan, komunitas Master dikenal berbagai kalangan dari perusahaan sampai perguruan tinggi ternama.
Nurohim terus mengembangkan sekolah gratis bagi anak-anak jalanan, pemulung, pengasong, dan sebagainya. "Mereka adalah kaum marginal, yang terpinggirkan," katanya.
Apa yang dikerjakan Nurohim terus berkembang hingga kini operasional pendidikan dan kesehatan membutuhkan biaya operasional Rp 20 juta - Rp 25 juta sebulan biayanya didapat dari bantuan berbagai pihak. Dalam satu bulan klinik di sana bisa memberi pengobatan gratis kepada 600-700 orang miskin.
Kalau hanya untuk pendidikan saja, sebenarnya Yabim sanggup menampung 5.000 anak yang belajar sampai gratis di jenjang SMA. Saat ini dari TK, SD, sampai SMA dibuka untuk pagi dan siang hari. Siang hari, diprioritaskan untuk SMA. Kemudian pada malam hari pukul 20.0022.00 giliran kelas malam yang dltkuti pembantu rumah tangga, tukang sapu, pelayan toko, pengasong, dan sebagainya. "Nah ini usianya yang sudah 'kedaluwarsa'. Kelas ini kami tambah juga dengan pelajaran life skill, dari soal otomotif sampai sablon," katanya.
Yabim kini mengelola sekolah formal dan nonformal mulai TK PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sebanyak 200 anak, SD sebanyak 400 anak, SNIP sebanyak 600 anak, dan SMA sebanyak 800 anak. Jumlah ini, kata Nurohim, terus bertambah apalagi Yabim berlokasi di tengah terminal. ' Tidak ekslusif, tidak formal dan jauh dari birokrasi sehingga membuat anak-anak nyaman," katanya.
Anak-anak yang mau belajar dan tidak tertampung di PKBM Yabim, oleh Nurohim disalurkan ke mitra di beberapa pondok pesantren. Yabim juga bisa menyalurkan tanggung jawab sosial perusahaan untuk pendidikan bagi anak-anak miskin ke mitra lembaga pendidikan lainnya.
Menurut Nurohim, anak-anak jalanan cenderung trauma dengan birokrasi dan sikap antipati terhadap pemerintah. Bila perlu selama hidupnya tidak memasuki kantor-kantor pemerintah. "Karena mereka tahu yang dilayani hanya yang punya duit. Mereka juga menjadi korban dan dikejar-kejar. Makanya begitu ada sekolah dan obat gratis, bagi mereka luar biasa," katanya.
Selain mengadakan pendidikan gratis, Yabim juga melakukan pemberdayaan kesehatan bagi orang tak mampu melalui Klinik Madani Yabim. Termasuk advokasi bagi anak-anak yang menghadapi masalah menyangkut pelayanan pendidikan atau pelayanan kesehatan. Permasalahan klasik yang kerap dihadapi Yabim, hampir separuh muridnya adalah mereka yang tidak bisa mengambil ijazah di sekolah asalnya karena masih menunggak biaya sekolah. "Kalau sekolah negeri yang menahan ijazah saya tidak akan beri ampun. Walau hanya sekadar fotokopi ijazah saja.. Bagaimana kalau mereka nanti berhasil dan man maju kalau tidak ada lembar ijazah. Relawan saya dari SMAN 1 dulu diterima di UNJ dengan meminta fotokopi ijazah," tuturnya.
"Tapi kalau sekolah swasta saya yang agak repot, harus memohon-mohon. Kalau ada uang ya saya tebus, kalau tidak kadang perlu digertak juga sekolah-sekolah yang menghambat pendidikan anak dengan menahan ijazah," ujarnya.
Soal advokasi, Nurohim menyatakan pihaknya tidak memandang apakah penduduk legal Depok atau bukan. Siapa saja yang membutuhkan dibantu. Biasanya ia memperjuangkan yang tidak memiliki KTP Depok di bidang kesehatan dan pendidikan melalui lembaga-lembaga zakat yang ada, seperti Baznas, Rumah Zakat, dan Dompet Dhuafa.
Dari kerja sama dengan berbagai pihak, Yabim tidak menerima apa-apa. Tetapi Yabim menywarkan "produk" mereka seperti tenaga siap pakai untuk Satpam, petugas cleaning service, sampai pembantu rumah tangga.
Kegiatan Yabim mulanya di rumah Nurohim yang terus dikembangkan hingga memanfaatkan lahan seluas 3.700 meter persegi, 700 meter persegi di antaranya fasum-fasom terminal. Meski demikian Yabim masih dililit piutang untuk membebaskan lahan dan bangunan, ganti rugi lapak, konsumsi guru yang kini tersisa piutang sebesar Rp 65,7 juta.
Belum lagi jika anak-anak jalanan ditangkap petugas Satpol PP. Atau ibunya yang ditangkap sedangkan anak-anaknya hanya bisa menangis di kantor Yabim.
Anak-anak di Komunitas Master kebanyakan "anak kucing garong". Banyak anak yang ayahnya adalah "Bang Thoyib". "Ini yang membuat batin saya gelisah," ujar Nurohim. Apalagi ketika ia meminta anak-anak jalanan yang kena razia dilepas ia malah dimintai duit karena dituduh sebagai bos yang terima setoran duit anak-anak jalanan. (Warta Kota/Mirmo Saptono)
Anak-anak TKI di Sabah Kini Bisa Nyanyi "Indonesia Raya"
Mengharukan juga melihat dan mendengar anak-anak kelas 3 SD Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) menyanyikan lagu "Indonesia Raya" dan "Garuda Pancasila" sebelum mereka memulai belajar.
"Inilah cara kami mengenalkan Indonesia dan menumbuhkan rasa cinta pada diri anak-anak TKI di Sabah terhadap negara tercinta, Indonesia," kata Dadang Hermawan, Kepala Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), Sabah, Borneo.
Sekitar 80 persen, anak-anak TKI yang sekolah di SIKK lahir di Sabah. Mereka kurang mengenal Indonesia. Lahir karena orang tua mereka adalah buruh perkebunan kelapa sawit. Anak-anak TKI itu tumbuh dan besar di negeri orang tanpa bisa mengecap pendidikan formal seperti umumnya anak-anak Indonesia di tanah air dan anak-anak warga Malaysia.
"Tidak betul juga jika dikatakan anak-anak TKI tidak bisa belajar di sekolah Malaysia. Yang dilarang adalah sekolah kebangsaan karena itu ada subsidinya. Anak warga asing seharusnya sekolah di swasta atau sekolah internasional," kata atase pendidikan KBRI Kuala Lumpur, Imran Hanafi.
"Di sinilah persoalannya, orang tuanya berprofesi sebagai TKI tidak mampu membayar sekolah swasta apalagi sekolah internasional sehingga ribuan anak-anak TKI bisa mengecap pendidikan formal," tambah dia.
Ditambah lagi, peraturan imigrasi Malaysia melarang pekerja asing membawa anggota keluarganya, baik anak dan istri, termasuk dilarang kawin.
Namun kenyataannya, TKI yang bekerja di Sabah, apakah itu menjadi buruh perkebunan kelapa sawit atau menjadi pembantu, membawa keluarganya. Para majikannya tampaknya mengijinkan hal itu demi kenyamanan dan loyalitas kerja para buruhnya.
Menurut data KJRI Kota Kinabalu tahun 2006, ada sekitar 24.199 anak-anak TKI di Sabah tidak bisa mendapatkan pendidikan. Karena saat itu yang dicatat hanya anak-anak usia sekolah maka pada tahun 2008, diperkirakan 30.000 anak-anak TKI yang tidak mengecap pendidikan formal.
Hambatan Sekolah
Masalah buruh di perkebunan kelapa sawit untuk tidak boleh kawin dan membawa keluarga menjadi suatu dilema. Aturan imigrasi Malaysia memang buruh asing dilarang kawin dan membawa keluarganya, kecuali ekspatriat.
Hal itu diakui Manajer SDM Sabah Land Development Board (SDLB) Syaheddrul Joddari. "Kami punya buruh laki-laki dan wanita. Walaupun kami selalu melarang mereka kawin, tapi yang namanya cinta sulit dicegah. Perkawinan baik resmi atau tidak terjadi di perkebunan hingga mereka punya anak," katanya.
Melihat ada buruh yang kawin, punya istri dan anak sudah tentu mendorong buruh yang punya istri di kampung untuk membawa keluarganya ke Sabah. Hal ini berlangsung sekian lama sehingga ribuan anak-anak buruh perkebunan kelapa sawit kini tidak bisa mengecap pendidikan formal. Apalagi setelah ada revisi UU Pendidikan di Malaysia yang mendiskriminasi anak buruh asing bersekolah di sekolah milik pemerintah karena ada unsur subsidinya.
"Bagi majikan dan perusahaan perkebunan, ada keluarga buruh menciptakan kenyamanan kerja bagi si buruh. Jika nyaman maka loyalitas kerja juga bagus. Selain itu, anak-anak dan istri buruh juga bisa sekaligus bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Apalagi anak-anak buruh tidak bersekolah maka bekerja di perkebunan kelapa sawit selain menambah penghasilan juga kegiatan yang baik untuk membunuh waktu," kata konsuler bidang ketenagakerjaan KJRI Kota Kinabalu, Umbara Setiawan.
Anak tidak bisa sekolah sudah tentu akan menambah panjang kemiskinan keluarga buruh. Pemerintah Indonesia dan Malaysia dibantu LSM Humana berbasis di Eropa mencoba mengadakan sekolah informal. Anak-anak TKI dan buruh Filipina diajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Tidak ada jenjang kelas. Yang penting bisa membaca, menulis dan berhitung.
Pemerintah Malaysia juga sudah meminta perusahaan perkebunan secara sukarela menyediakan gedung sekolah informal. Kini ada sekitar 90 gedung sekolah informal yang dikelola Humana dengan jumlah murid sekitar 7.000 orang. Sejak tahun 2007, Indonesia telah mengirimkan 109 guru.
Tapi upaya pemerintah Indonesia tidak cukup sampai di situ saja. Atas dasar hubungan baik kedua negara, kedua kepala pemerintahan sepakat untuk mengijinkan adanya sekolah Indonesia di Kota Kinabalu bagi anak-anak TKI.
Sudah Operasi
Sekolah Indonesia Kota Kinabalu beroperasi sejak 1 Desember 2008 dengan jumlah 274 murid sekolah dasar (SD). SIKK memiliki enam ruang kelas di kompleks pertokoan Alam Mesra, Kota Kinabalu.
Dengan enam kelas, SIKK ini dapat menampung 326 anak TKI, tapi kini baru menampung 274 anak karena baru empat guru termasuk kepala sekolah ikut mengajar. "Dalam waktu dekat akan ada empat guru tambahan lagi datang dari Indonesia," kata Dadang Hermawan.
"Agar dapat memberikan pendidikan yang lebih luas kepada anak-anak TKI, SIKK akan mengadakan pendidikan non formal melalui paket A, paket B dan paket C, " tambah dia.
Untuk tahun pertama, seluruh anak-anak SIKK diberikan seragam baru "Merah Putih" dan buku-buku pelajaran. "Mereka sangat antusias dalam belajar. Masuk pukul tujuh tapi pukul 6 banyak yang sudah tiba di sekolah. Itu artinya mereka sudah meninggalkan rumah ke sekolah jam 05 pagi," ungkap Dadang.
Orang tua murid, Edijatmiko, asal Malang mengaku sangat senang ada sekolah Indonesia di Kota Kinabalu karena kini anaknya bisa mendapatkan pendidikan informal. "Selama ini, anak-anak kami hanya sekolah seperti madrasah di kampung. Tidak bisa masuk ke sekolah formal," katanya.
Menurut data KJRI, ada 576 anak TKI yang ingin sekolah di SIKK. Tapi setelah diadakan seleksi dan evaluasi hanya 274 yang bisa masuk sekolah formal. "Banyak anak-anak TKI di usia 11 tahun tapi belum bisa baca. Terpaksa kami tidak bisa terima," kata Kepsek SIKK Dadang.
Nabila, murid kelas I SIKK, mengaku senang bisa sekolah di SIKK. "Teman-teman juga senang bisa memakai seragam merah putih, seragam sekolah Indonesia. Saya kini sudah hafal lagu Indonesia Raya dan Garuda Pancasila," katanya sambil tersenyum.
"Inilah cara kami mengenalkan Indonesia dan menumbuhkan rasa cinta pada diri anak-anak TKI di Sabah terhadap negara tercinta, Indonesia," kata Dadang Hermawan, Kepala Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), Sabah, Borneo.
Sekitar 80 persen, anak-anak TKI yang sekolah di SIKK lahir di Sabah. Mereka kurang mengenal Indonesia. Lahir karena orang tua mereka adalah buruh perkebunan kelapa sawit. Anak-anak TKI itu tumbuh dan besar di negeri orang tanpa bisa mengecap pendidikan formal seperti umumnya anak-anak Indonesia di tanah air dan anak-anak warga Malaysia.
"Tidak betul juga jika dikatakan anak-anak TKI tidak bisa belajar di sekolah Malaysia. Yang dilarang adalah sekolah kebangsaan karena itu ada subsidinya. Anak warga asing seharusnya sekolah di swasta atau sekolah internasional," kata atase pendidikan KBRI Kuala Lumpur, Imran Hanafi.
"Di sinilah persoalannya, orang tuanya berprofesi sebagai TKI tidak mampu membayar sekolah swasta apalagi sekolah internasional sehingga ribuan anak-anak TKI bisa mengecap pendidikan formal," tambah dia.
Ditambah lagi, peraturan imigrasi Malaysia melarang pekerja asing membawa anggota keluarganya, baik anak dan istri, termasuk dilarang kawin.
Namun kenyataannya, TKI yang bekerja di Sabah, apakah itu menjadi buruh perkebunan kelapa sawit atau menjadi pembantu, membawa keluarganya. Para majikannya tampaknya mengijinkan hal itu demi kenyamanan dan loyalitas kerja para buruhnya.
Menurut data KJRI Kota Kinabalu tahun 2006, ada sekitar 24.199 anak-anak TKI di Sabah tidak bisa mendapatkan pendidikan. Karena saat itu yang dicatat hanya anak-anak usia sekolah maka pada tahun 2008, diperkirakan 30.000 anak-anak TKI yang tidak mengecap pendidikan formal.
Hambatan Sekolah
Masalah buruh di perkebunan kelapa sawit untuk tidak boleh kawin dan membawa keluarga menjadi suatu dilema. Aturan imigrasi Malaysia memang buruh asing dilarang kawin dan membawa keluarganya, kecuali ekspatriat.
Hal itu diakui Manajer SDM Sabah Land Development Board (SDLB) Syaheddrul Joddari. "Kami punya buruh laki-laki dan wanita. Walaupun kami selalu melarang mereka kawin, tapi yang namanya cinta sulit dicegah. Perkawinan baik resmi atau tidak terjadi di perkebunan hingga mereka punya anak," katanya.
Melihat ada buruh yang kawin, punya istri dan anak sudah tentu mendorong buruh yang punya istri di kampung untuk membawa keluarganya ke Sabah. Hal ini berlangsung sekian lama sehingga ribuan anak-anak buruh perkebunan kelapa sawit kini tidak bisa mengecap pendidikan formal. Apalagi setelah ada revisi UU Pendidikan di Malaysia yang mendiskriminasi anak buruh asing bersekolah di sekolah milik pemerintah karena ada unsur subsidinya.
"Bagi majikan dan perusahaan perkebunan, ada keluarga buruh menciptakan kenyamanan kerja bagi si buruh. Jika nyaman maka loyalitas kerja juga bagus. Selain itu, anak-anak dan istri buruh juga bisa sekaligus bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Apalagi anak-anak buruh tidak bersekolah maka bekerja di perkebunan kelapa sawit selain menambah penghasilan juga kegiatan yang baik untuk membunuh waktu," kata konsuler bidang ketenagakerjaan KJRI Kota Kinabalu, Umbara Setiawan.
Anak tidak bisa sekolah sudah tentu akan menambah panjang kemiskinan keluarga buruh. Pemerintah Indonesia dan Malaysia dibantu LSM Humana berbasis di Eropa mencoba mengadakan sekolah informal. Anak-anak TKI dan buruh Filipina diajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Tidak ada jenjang kelas. Yang penting bisa membaca, menulis dan berhitung.
Pemerintah Malaysia juga sudah meminta perusahaan perkebunan secara sukarela menyediakan gedung sekolah informal. Kini ada sekitar 90 gedung sekolah informal yang dikelola Humana dengan jumlah murid sekitar 7.000 orang. Sejak tahun 2007, Indonesia telah mengirimkan 109 guru.
Tapi upaya pemerintah Indonesia tidak cukup sampai di situ saja. Atas dasar hubungan baik kedua negara, kedua kepala pemerintahan sepakat untuk mengijinkan adanya sekolah Indonesia di Kota Kinabalu bagi anak-anak TKI.
Sudah Operasi
Sekolah Indonesia Kota Kinabalu beroperasi sejak 1 Desember 2008 dengan jumlah 274 murid sekolah dasar (SD). SIKK memiliki enam ruang kelas di kompleks pertokoan Alam Mesra, Kota Kinabalu.
Dengan enam kelas, SIKK ini dapat menampung 326 anak TKI, tapi kini baru menampung 274 anak karena baru empat guru termasuk kepala sekolah ikut mengajar. "Dalam waktu dekat akan ada empat guru tambahan lagi datang dari Indonesia," kata Dadang Hermawan.
"Agar dapat memberikan pendidikan yang lebih luas kepada anak-anak TKI, SIKK akan mengadakan pendidikan non formal melalui paket A, paket B dan paket C, " tambah dia.
Untuk tahun pertama, seluruh anak-anak SIKK diberikan seragam baru "Merah Putih" dan buku-buku pelajaran. "Mereka sangat antusias dalam belajar. Masuk pukul tujuh tapi pukul 6 banyak yang sudah tiba di sekolah. Itu artinya mereka sudah meninggalkan rumah ke sekolah jam 05 pagi," ungkap Dadang.
Orang tua murid, Edijatmiko, asal Malang mengaku sangat senang ada sekolah Indonesia di Kota Kinabalu karena kini anaknya bisa mendapatkan pendidikan informal. "Selama ini, anak-anak kami hanya sekolah seperti madrasah di kampung. Tidak bisa masuk ke sekolah formal," katanya.
Menurut data KJRI, ada 576 anak TKI yang ingin sekolah di SIKK. Tapi setelah diadakan seleksi dan evaluasi hanya 274 yang bisa masuk sekolah formal. "Banyak anak-anak TKI di usia 11 tahun tapi belum bisa baca. Terpaksa kami tidak bisa terima," kata Kepsek SIKK Dadang.
Nabila, murid kelas I SIKK, mengaku senang bisa sekolah di SIKK. "Teman-teman juga senang bisa memakai seragam merah putih, seragam sekolah Indonesia. Saya kini sudah hafal lagu Indonesia Raya dan Garuda Pancasila," katanya sambil tersenyum.
Workshop Percepatan Peningkatan Kualifikasi PTK-PNF Melalui Konversi
Sejak Jum'at, 20 Februari 2009, sebanyak 15 Pembantu Rektor I LPTK, 15 Kepala
BPPNFI, P2PNFI dan BPKB, serta tim pengembang model percepatan peningkatan
kualifikasi PTK-PNF melalui Konversi ke SKS di Perguruan Tinggi berkumpul di
Hotel Atlet Century, Senayan dalam rangka "Workshop Percepatan Peningkatan
Kualifikasi PTK-PNF Melalui Konversi ke SKS di Perguruan Tinggi".
Acara yang berlangsung selama 3 hari ini membahas tindak lanjut hasil
pengembangan model percepatan peningkatan kualifikasi PTK-PNF melalui Konversi
ke SKS di Perguruan Tinggi yang telah dilaksanakan di 4 LPTK pada tahun 2008.
Agenda workshop ini adalah :
Membahas dan memberi masukan terhadap Pedoman Pengembangan Model Percepatan
Peningkatan Kualifikasi PTK-PNF melalui Konversi ke SKS di Perguruan Tinggi
tahun 2009
Membangun Kemitraan antara LPTK dengan UPT PNFI baik Pusat dan daerah
Membuat opsi pelaksanaan konversi ini
Membuat Rekomendasi untuk tahun 2010
BPPNFI, P2PNFI dan BPKB, serta tim pengembang model percepatan peningkatan
kualifikasi PTK-PNF melalui Konversi ke SKS di Perguruan Tinggi berkumpul di
Hotel Atlet Century, Senayan dalam rangka "Workshop Percepatan Peningkatan
Kualifikasi PTK-PNF Melalui Konversi ke SKS di Perguruan Tinggi".
Acara yang berlangsung selama 3 hari ini membahas tindak lanjut hasil
pengembangan model percepatan peningkatan kualifikasi PTK-PNF melalui Konversi
ke SKS di Perguruan Tinggi yang telah dilaksanakan di 4 LPTK pada tahun 2008.
Agenda workshop ini adalah :
Membahas dan memberi masukan terhadap Pedoman Pengembangan Model Percepatan
Peningkatan Kualifikasi PTK-PNF melalui Konversi ke SKS di Perguruan Tinggi
tahun 2009
Membangun Kemitraan antara LPTK dengan UPT PNFI baik Pusat dan daerah
Membuat opsi pelaksanaan konversi ini
Membuat Rekomendasi untuk tahun 2010
pedoman Pendidik PNF sedang dibahas oleh para peserta yang berkecimpung di dunia pendidikan nonformal
Yogyakarta: Saat ini bertempat di Hotel Ros In, pedoman Pendidik PNF sedang
dibahas oleh para peserta yang berkecimpung di dunia pendidikan nonformal.
Para peserta ini berasal dari perwakilanDinas Pendidikan Provinsi, P2-PNFI, BP-PNFI,
SKB, Direktorat di bawah Ditjen PNFI dan Forum PTK-PNF.
Kegiatan pembahasan Pedoman Pendidik PNF ini adalah yang kedua kalinya. Peserta
yang diundangpun sebagiannya adalah peserta pembahas Draft I Pedoman Pendidik
PNF yang dilaksanakan di Hotel Sahid, Yogyakarta beberapa minggu yang lalu.
Berbeda dengan pembahasan draft I Pedoman difokuskan pada struktur materi, dan
pembahasan kali ini lebih difokuskan kepada pengembangan struktur materi ke
dalam silabus dan RPP, pengembangan strategi pembelajaran dalam pelatihan/alur,
dan pengembangan kisi-kisi soal penilaian hasil pembelajaran (pre dan post test).
Saat ini, pembahasan dilakukan dalam kelompok kecil, imana peserta di masing-masing
kelompok saling mengeluarkan pendapatnya, sehingga pembahasan tersebut semakin
seru, karena semakin banyaknya pendapat, maka akan semakin berkembang pedoman
yang nantinya akan digunakan untuk PTK-PNF.
"pedoman ini dari kita untuk kita" ujar Siti Syndalini
Diskusi kelompok kecil ini akan dilakukan sampai sore dan malamnya akan
dilakukan pleno kelompok.
(ika)
dibahas oleh para peserta yang berkecimpung di dunia pendidikan nonformal.
Para peserta ini berasal dari perwakilanDinas Pendidikan Provinsi, P2-PNFI, BP-PNFI,
SKB, Direktorat di bawah Ditjen PNFI dan Forum PTK-PNF.
Kegiatan pembahasan Pedoman Pendidik PNF ini adalah yang kedua kalinya. Peserta
yang diundangpun sebagiannya adalah peserta pembahas Draft I Pedoman Pendidik
PNF yang dilaksanakan di Hotel Sahid, Yogyakarta beberapa minggu yang lalu.
Berbeda dengan pembahasan draft I Pedoman difokuskan pada struktur materi, dan
pembahasan kali ini lebih difokuskan kepada pengembangan struktur materi ke
dalam silabus dan RPP, pengembangan strategi pembelajaran dalam pelatihan/alur,
dan pengembangan kisi-kisi soal penilaian hasil pembelajaran (pre dan post test).
Saat ini, pembahasan dilakukan dalam kelompok kecil, imana peserta di masing-masing
kelompok saling mengeluarkan pendapatnya, sehingga pembahasan tersebut semakin
seru, karena semakin banyaknya pendapat, maka akan semakin berkembang pedoman
yang nantinya akan digunakan untuk PTK-PNF.
"pedoman ini dari kita untuk kita" ujar Siti Syndalini
Diskusi kelompok kecil ini akan dilakukan sampai sore dan malamnya akan
dilakukan pleno kelompok.
(ika)
Sosialisasi Pemberian bantuan Pendidikan
Direktorat PTK-PNF pada tahun 2009 menyelenggarakan kegiatan pemberian bantuan
pendidikan bagi PTK-PNF di seluruh Indonesia yang sedang menempuh perkuliahan
Strata Satu (S1) atas biaya sendiri.
Tujuan pemberian bantuan pendidikan adalah:
a.Memotivasi PTK-PNF untuk menyelesaikan kuliahnya sehingga memiliki kualifikasi
pendidikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
b.Meningkatkan kompetensi PTK-PNF sehingga memiliki kinerja yang optimal dalam
melaksanakan tugasnya.
c.Meningkatkan mutu layanan program pendidikan nonformal.
Pemberian bantuan pendidikan bersifat stimulan sebagai motivasi bagi PTK-PNF
yang sedang melanjutkan pendidikan jenjang S1 dan tidak mengikat untuk
kelanjutan pemberian bantuan pada tahun berikutnya.
Lebih lengkapnya dapat mendownload pedoman pemberian bantuan pendidikan. (ika)
pendidikan bagi PTK-PNF di seluruh Indonesia yang sedang menempuh perkuliahan
Strata Satu (S1) atas biaya sendiri.
Tujuan pemberian bantuan pendidikan adalah:
a.Memotivasi PTK-PNF untuk menyelesaikan kuliahnya sehingga memiliki kualifikasi
pendidikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
b.Meningkatkan kompetensi PTK-PNF sehingga memiliki kinerja yang optimal dalam
melaksanakan tugasnya.
c.Meningkatkan mutu layanan program pendidikan nonformal.
Pemberian bantuan pendidikan bersifat stimulan sebagai motivasi bagi PTK-PNF
yang sedang melanjutkan pendidikan jenjang S1 dan tidak mengikat untuk
kelanjutan pemberian bantuan pada tahun berikutnya.
Lebih lengkapnya dapat mendownload pedoman pemberian bantuan pendidikan. (ika)
Sekilas Info Jambore PTK-PNF Tahun 2009
Dalam pembahasan Juknis darf I yang diundang adalah Tim Asistensi yang terdiri
dari Prof. Dr. Jamaris Jamna, Prof. Dr. Sudarwan Danim, Prof. Dr. Soegeng
Santoso dan Dr. Ir. Budi Dharma Sidi, Tim Universitas Negeri Jakarta dan Ketua
Forum Asosiasi PTK-PNF.
Pada pembahasan Juknis (Pelaksanaan & Penilaian) Jambore PTK-PNF (LKN, LKT &
Porseni) rencananya akan dibagi beberapa kelompok kecil, dimana masing-masing
peserta dalam kelompok saling mengeluarkan pendapat sehingga pembahasan bisa
mendapatkan ide-ide yang baru.
Jambore PTK-PNF (LKN, LKT dan Porseni) pada tahun 2009 lebih unik karena akan
diikuti oleh 14 jenis PTK-PNF dan 14 materi lomba dibagi menjadi dua katagori
terdiri dari perorangan dan kelompok. Perorangan untuk Jambore PTK-PNF tingkat
Provinsi dan Nasional sedangkan kategori kelompok khusus tingkat Nasional.
Sedangkan materi yang dilombakan meliputi: 1). Karya Nyata, 2). Karya Tulis, 3).
Olahraga dan 4). Seni serta untuk katagori kelompok adalah Paduan Suara dan Senam
Sajojo.
Seleksi Jambore PTK-PNF (LKN, LKT &Porseni) akan dilaksanakan dari tingkat Kabupaten/Kota,
tingkat Provinsi dan yang terakhir tingkat Nasional.
“ Kasi pengharggan Ir. Alhidyati Aziz, M.Si mengemukakan Juknis ini dari , oleh
dan untuk PTK-PNF, semoga PTK-PNF Berprestasi dan Profesional”.
(imeldayati)
dari Prof. Dr. Jamaris Jamna, Prof. Dr. Sudarwan Danim, Prof. Dr. Soegeng
Santoso dan Dr. Ir. Budi Dharma Sidi, Tim Universitas Negeri Jakarta dan Ketua
Forum Asosiasi PTK-PNF.
Pada pembahasan Juknis (Pelaksanaan & Penilaian) Jambore PTK-PNF (LKN, LKT &
Porseni) rencananya akan dibagi beberapa kelompok kecil, dimana masing-masing
peserta dalam kelompok saling mengeluarkan pendapat sehingga pembahasan bisa
mendapatkan ide-ide yang baru.
Jambore PTK-PNF (LKN, LKT dan Porseni) pada tahun 2009 lebih unik karena akan
diikuti oleh 14 jenis PTK-PNF dan 14 materi lomba dibagi menjadi dua katagori
terdiri dari perorangan dan kelompok. Perorangan untuk Jambore PTK-PNF tingkat
Provinsi dan Nasional sedangkan kategori kelompok khusus tingkat Nasional.
Sedangkan materi yang dilombakan meliputi: 1). Karya Nyata, 2). Karya Tulis, 3).
Olahraga dan 4). Seni serta untuk katagori kelompok adalah Paduan Suara dan Senam
Sajojo.
Seleksi Jambore PTK-PNF (LKN, LKT &Porseni) akan dilaksanakan dari tingkat Kabupaten/Kota,
tingkat Provinsi dan yang terakhir tingkat Nasional.
“ Kasi pengharggan Ir. Alhidyati Aziz, M.Si mengemukakan Juknis ini dari , oleh
dan untuk PTK-PNF, semoga PTK-PNF Berprestasi dan Profesional”.
(imeldayati)
Direktur menyambangi kegiatan pembahasan pedoman Pendidik PNF
Direktur menyambangi kegiatan pembahasan pedoman Pendidik PNF di Yogyakarta. Dan
pada saat ini kegiatan pembahasan sedang berlangsung pleno kelompok, dimana
masing-masing sub kelompok memaparkan hasil diskusi.
Sub kelompok tersebut terdiri dari kelompok Pedoman Diklat Pendidik PAUD,
kelompok Pedoman Diklat Tutor Inti, kelompok Diklat Pamong Belajar, kelompok
Pemberdayaan Tutor Inti tergabung dalam kelompok 1. Untuk kelompok 2 terdiri
dari sub kelompok Diklat Tutor Keaksaraan, Diklat Instruktur Kursus, Diklat
Tutor Paket B dan Rintisan Sertifikasi Pendidik PNF.
Masing-masing sub kelompok pedoman diklat memaparkan hasil kesepakatan diskusi
berkenaan dengan RPP, Silabus dan kisi-kisi penilaian. Sedangkan untuk pedoman
rintisan sertifikasi dan pemberdayaan Tutor Inti lebih difokuskan pada mekanisme.
"1. Siapa orangnya dan dari mana dia? (Kriteria peserta); 2.Bentuk kegiatan itu
apa sebagai hasil pemberdayaan itu?; 3.Kriteria pemilihan provinsi?; 4.Korelasi
sinergitas antara pedoman diklat dgn pedoman Pemberdayaan Tutor Inti" arahan
Direktur pada pleno Pemberdayaan Tutor Inti
pada saat ini kegiatan pembahasan sedang berlangsung pleno kelompok, dimana
masing-masing sub kelompok memaparkan hasil diskusi.
Sub kelompok tersebut terdiri dari kelompok Pedoman Diklat Pendidik PAUD,
kelompok Pedoman Diklat Tutor Inti, kelompok Diklat Pamong Belajar, kelompok
Pemberdayaan Tutor Inti tergabung dalam kelompok 1. Untuk kelompok 2 terdiri
dari sub kelompok Diklat Tutor Keaksaraan, Diklat Instruktur Kursus, Diklat
Tutor Paket B dan Rintisan Sertifikasi Pendidik PNF.
Masing-masing sub kelompok pedoman diklat memaparkan hasil kesepakatan diskusi
berkenaan dengan RPP, Silabus dan kisi-kisi penilaian. Sedangkan untuk pedoman
rintisan sertifikasi dan pemberdayaan Tutor Inti lebih difokuskan pada mekanisme.
"1. Siapa orangnya dan dari mana dia? (Kriteria peserta); 2.Bentuk kegiatan itu
apa sebagai hasil pemberdayaan itu?; 3.Kriteria pemilihan provinsi?; 4.Korelasi
sinergitas antara pedoman diklat dgn pedoman Pemberdayaan Tutor Inti" arahan
Direktur pada pleno Pemberdayaan Tutor Inti
Kurang dari 10 Persen, Dosen yang Melakukan Penelitian
JAKARTA, RABU — Penelitian yang dilakukan dosen yang mengajar di perguruan tinggi negeri dan swasta masih rendah. Jumlah dosen yang tercatat meneliti belum mencapai 10 persen dari sekitar 150.000 dosen tetap di perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia.
"Penelitian dosen kita masih rendah, masih lebih banyak dilakukan dosen di perguruan tinggi negeri. Baru sekitar 12.000 dosen yang terdata melakukan penelitian. Akibatnya, penerbitan jurnal ilmiah kita juga rendah," kata Fasli Jalal, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas dalam Rapat Kerja Komisi X bersama Menteri Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, serta Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian di Jakarta, Rabu (10/12).
Fasli menyebutkan, sejauh ini kontribusi Indonesia baru 0,8 artikel per satu juta penduduk. Angka tersebut jauh dibandingkan dengan India yang berjumlah penduduk 1,1 miliar, kontribusinya mencapai 12 artikel per satu juta penduduk.
Menurut Fasli, dosen di perguruan tinggi swasta sangat minim terlibat dalam penelitian. Selain itu, perguruan tinggi swasta juga umumnya hanya berorientasi sebagai perguruan tinggi pengajaran atau teaching university, belum ke arah perguruan tinggi penelitian (research university).
"Untuk meningkatkan penelitian di kalangan dosen, pada program penelitian dosen muda akan lebih banyak diberikan kepada dosen di perguruan tinggi swasta. Dana penelitian yang dikucurkan langsung ke perguruan tinggi dan Kopertis pada 2009 nanti cukup besar, mencapai Rp 400 miliar," jelas Fasli.
Anggaran penelitian di perguruan tinggi pada 2009 mencapai Rp 1,2 triliun. Berbagai dana hibah atau block grant untuk penelitian di perguruan tinggi diperbanyak. Penelitian yang di perguruan tinggi disinergikan dengan agenda riset nasional serta kondisi dan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini.
Sementara itu, Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman mengatakan, pengembangan riset dan teknologi difokuskan pada ketahanan pangan, energi baru dan terbarukan, teknologi informasi dan komunikasi, transportasi, pertahanan dan keamanan, serta kesehatan dan obat.
"Riset yang dilakukan bisa dikatakan ada hasil yang baik. Namun, para peneliti kita juga masih ditantang untuk terus memaksimalkan penelitian sesuai agenda riset nasional," ujar Kusmayanto.
Gatot Irianto, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian, mengatakan, Departemen Pertanian selama ini melakukan sinergi dengan perguruan tinggi dan Kementerian Riset dan Teknologi untuk penelitian pertanian. Kemitraan dengan perguruan tinggi, misalnya, dialokasikan sekitar Rp 30 miliar.
"Penelitian dosen kita masih rendah, masih lebih banyak dilakukan dosen di perguruan tinggi negeri. Baru sekitar 12.000 dosen yang terdata melakukan penelitian. Akibatnya, penerbitan jurnal ilmiah kita juga rendah," kata Fasli Jalal, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas dalam Rapat Kerja Komisi X bersama Menteri Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, serta Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian di Jakarta, Rabu (10/12).
Fasli menyebutkan, sejauh ini kontribusi Indonesia baru 0,8 artikel per satu juta penduduk. Angka tersebut jauh dibandingkan dengan India yang berjumlah penduduk 1,1 miliar, kontribusinya mencapai 12 artikel per satu juta penduduk.
Menurut Fasli, dosen di perguruan tinggi swasta sangat minim terlibat dalam penelitian. Selain itu, perguruan tinggi swasta juga umumnya hanya berorientasi sebagai perguruan tinggi pengajaran atau teaching university, belum ke arah perguruan tinggi penelitian (research university).
"Untuk meningkatkan penelitian di kalangan dosen, pada program penelitian dosen muda akan lebih banyak diberikan kepada dosen di perguruan tinggi swasta. Dana penelitian yang dikucurkan langsung ke perguruan tinggi dan Kopertis pada 2009 nanti cukup besar, mencapai Rp 400 miliar," jelas Fasli.
Anggaran penelitian di perguruan tinggi pada 2009 mencapai Rp 1,2 triliun. Berbagai dana hibah atau block grant untuk penelitian di perguruan tinggi diperbanyak. Penelitian yang di perguruan tinggi disinergikan dengan agenda riset nasional serta kondisi dan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini.
Sementara itu, Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman mengatakan, pengembangan riset dan teknologi difokuskan pada ketahanan pangan, energi baru dan terbarukan, teknologi informasi dan komunikasi, transportasi, pertahanan dan keamanan, serta kesehatan dan obat.
"Riset yang dilakukan bisa dikatakan ada hasil yang baik. Namun, para peneliti kita juga masih ditantang untuk terus memaksimalkan penelitian sesuai agenda riset nasional," ujar Kusmayanto.
Gatot Irianto, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian, mengatakan, Departemen Pertanian selama ini melakukan sinergi dengan perguruan tinggi dan Kementerian Riset dan Teknologi untuk penelitian pertanian. Kemitraan dengan perguruan tinggi, misalnya, dialokasikan sekitar Rp 30 miliar.
Perguruan Tinggi Dilibatkan pada UN SMA/MA
JAKARTA, SELASA — Penjaminan kredibilitas pelaksanaan ujian nasional tingkat SMA/SMK mulai 2009 dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi. Upaya ini dilakukan supaya tidak ada lagi keraguan perguruan tinggi untuk memakai hasil ujian nasional siswa SMA/SMK sebagai salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk mahasiswa baru.
Pada pelaksanaan UN SMA/MA, perguruan tinggi tidak lagi sebagai tim pemantau independen. Perguruan tinggi terlibat juga sebagai penanggung jawab yang berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi. "Ini sebagai langkah awal untuk membuktikan bahwa UN dilakukan secara jujur sehingga hasilnya tidak lagi diragukan pihak lain, termasuk perguruan tinggi," kata Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Djemari Mardapi di Jakarta, Selasa (6/1).
Menurut Djemari, hasil UN tahun ajaran 2008/2009 memang belum serta-merta langsung dipakai perguruan tinggi sebagai salah satu pertimbangan dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru. Karena itu, keterlibatan perguruan tinggi yang lebih luas pada penyelenggaraan UN SMA/MA tahun ini diharapkan bisa memperbaiki citra pelaksanaan UN yang diragukan kredibilitasnya.
Perguruan tinggi, kata Djemari, punya wewenang untuk membentuk tim kerja UN, menentukan penanggung jawab lokasi dan pengawas ruangan ujian yang berkoordinasi dengan pemerintah kota/kabupaten, serta menjamin obyektivitas dan kredibilitas pelaksanaan UN di wilayahnya. "Koordinasi perguruan tinggi untuk peaksanaan UN SMA/MA nanti dilaksanakan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri," ujar Djemari.
Tes masuk ke perguruan tinggi seperti seleksi nasional masuk PTN (SNMPTN) juga menguji kemampuan Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, dan IPS yang sebenarnya sudah diujikan di UN SMA/SMK/MA. Akibatnya, pelaksanaan UN jenjang SMA dinilai mubazir karena tidak dimanfaatkan perguruan tinggi. Padahal, berdasarkan pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
Jika hasil UN bisa diakui perguruan tinggi, seleksi masuk PTN bisa diarahkan untuk tes potensi akademik atau kemampuan skolastik calon siswa. Namun, untuk sampai pada tahap ini, perguruan tinggi mensyaratkan kredibilitas UN.
Pada pelaksanaan UN tahun ajaran 2008/2009, siswa dinyatakan lulus jika memiliki nilai rata-rata minimal 5,5 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan. Artinya, siswa boleh punya angka 4 hanya di dua mata pelajaran, sedangkan yang lainnya minimal 4,25. Penyelenggaran UN SMA/MA (20-24 April), UN SMK (20-22 April), UN SMP/MTs (27-30 April), dan ujian nasional akhir berstandar nasional SD/MI pada 11-13 Mei.
Pada pelaksanaan UN SMA/MA, perguruan tinggi tidak lagi sebagai tim pemantau independen. Perguruan tinggi terlibat juga sebagai penanggung jawab yang berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi. "Ini sebagai langkah awal untuk membuktikan bahwa UN dilakukan secara jujur sehingga hasilnya tidak lagi diragukan pihak lain, termasuk perguruan tinggi," kata Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Djemari Mardapi di Jakarta, Selasa (6/1).
Menurut Djemari, hasil UN tahun ajaran 2008/2009 memang belum serta-merta langsung dipakai perguruan tinggi sebagai salah satu pertimbangan dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru. Karena itu, keterlibatan perguruan tinggi yang lebih luas pada penyelenggaraan UN SMA/MA tahun ini diharapkan bisa memperbaiki citra pelaksanaan UN yang diragukan kredibilitasnya.
Perguruan tinggi, kata Djemari, punya wewenang untuk membentuk tim kerja UN, menentukan penanggung jawab lokasi dan pengawas ruangan ujian yang berkoordinasi dengan pemerintah kota/kabupaten, serta menjamin obyektivitas dan kredibilitas pelaksanaan UN di wilayahnya. "Koordinasi perguruan tinggi untuk peaksanaan UN SMA/MA nanti dilaksanakan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri," ujar Djemari.
Tes masuk ke perguruan tinggi seperti seleksi nasional masuk PTN (SNMPTN) juga menguji kemampuan Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, dan IPS yang sebenarnya sudah diujikan di UN SMA/SMK/MA. Akibatnya, pelaksanaan UN jenjang SMA dinilai mubazir karena tidak dimanfaatkan perguruan tinggi. Padahal, berdasarkan pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
Jika hasil UN bisa diakui perguruan tinggi, seleksi masuk PTN bisa diarahkan untuk tes potensi akademik atau kemampuan skolastik calon siswa. Namun, untuk sampai pada tahap ini, perguruan tinggi mensyaratkan kredibilitas UN.
Pada pelaksanaan UN tahun ajaran 2008/2009, siswa dinyatakan lulus jika memiliki nilai rata-rata minimal 5,5 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan. Artinya, siswa boleh punya angka 4 hanya di dua mata pelajaran, sedangkan yang lainnya minimal 4,25. Penyelenggaran UN SMA/MA (20-24 April), UN SMK (20-22 April), UN SMP/MTs (27-30 April), dan ujian nasional akhir berstandar nasional SD/MI pada 11-13 Mei.
Biaya Kuliah di 2009 Mungkin Dinaikkan
BANDUNG, SENIN- Sejumlah perguruan tinggi negeri di Bandung mengisyaratkan bakal menaikkan biaya kuliah di tahun 2009 mendatang, meski instruksi Direktorat Pendidikan Tinggi justru meminta hal sebaliknya. Tekanan inflasi dan berbagai kenaikan harga menjadi pemicu.
Institut Teknologi Bandung merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang berencana menaikkan biaya kuliah. Menurut Wakil Rektor Bidang Akademik ITB Prof Adang Surahman, Senin (3/11), perguruan tinggi tiap tahun kesulitan menyesuaikan dengan tekanan inflasi. "Saya kira wajar tiap tahun itu (biaya kuliah) disesuaikan dengan inflasi," ucapnya.
Kemungkinan besaranya kenaikan biaya kuliah ini adalah 10 persen dari angka biaya pengembangan pendidikan (BPP) Rp 2,5 juta per semester saat ini. Menurut Adang, seperti yang umumnya terjadi di kampus lain, kenaikan biaya kuliah khusus akan diterapkan bagi mahasiswa baru. "Sehingga, tiap angkatan akan berbeda," ujarnya.
Tanpa penyesuaian biaya, ucapnya, akan sulit bagi perguruan tinggi untuk mengejar mutu. "Kalau turun (biaya), kualitas layanan juga akan ikut turun dong. Ini kan tidak bisa terjadi," tuturnya kemudian.
Kenaikan, mungkin juga dilakukan melalui jalur khusus atau Ujian Saringan Masuk (USM) ITB. Namun, kenaikan ini baru bisa dipastikan setelah ada rapat Majelis Wali Amanah (MWA).
Rencana kenaikan biaya kuliah sempat terlontar pula di Universitas Pendidikan Indonesia, mengingat sudah tiga tahun terakhir tidak ada penyesuaian biaya sumbangan pengembangan pendidikan (SPP). Apalagi, universitas ini kini memiliki aset gedung baru senilai Rp 420 miliar yang tentunya membutuhkan biaya operasional tinggi.
Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Prof Sunaryo Kartadinata tidak berani tegas menjawab soal kemungkinan kenaikan SPP ini. "Di tahun 2009 kami masih berasumsi untuk pakai besaran SPP yang sama di tahun ini. Tetapi, sekali lagi ini masih sekedar asumsi," ujarnya dalam jumpa pers beberapa waktu lalu.
Naikkan subsidi
Berbeda dengan kedua perguruan tinggi negeri ini, Universitas Padjadjaran berani optimis tidak menaikkan SPP. Sebab, perguruan tinggi ini telah lebih dulu melakukan penyesuaian biaya pengembangan pendidikan (BPP) tahun ini. Jika dulu mahasiswa rata-rata membayar Rp 600 ribu Rp 1,5 juta per semester, kini BPP menjadi dipukul rata Rp 2 juta untuk seluruh mahasiswa baru segala jurusan.
Padahal, Direktorat Jendral Dikti Depdiknas sebelumnya telah menginstruksikan tiap-tiap perguruan tinggi negeri agar tidak menaikkan biaya kuliah di 2009 mendatang. Sebagai gantinya, pemerintah akan meningkatkan plafon subsidi yang biasa diberikan ke universitas tiap tahunnya. Ini menyusul kepastian naiknya anggaran pendidikan menjadi 20 persen di 2009 mendatang ( Kompas, 26 September 2008).
Namun, seperti yang diungkapkan Sunaryo, perguruan tinggi negeri justru belum mengetahui berapa besar plafon kenaikan itu. Padahal, menurut Ketua Senat UPI Endang Soemantri, perguruan tinggi berstatus BHMN (badan hukum milik negara) seperti UPI, saat ini masih mengandalkan subsidi pemerintah dan tutition fee (dana mahasiswa) untuk operasional kuliah.
Institut Teknologi Bandung merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang berencana menaikkan biaya kuliah. Menurut Wakil Rektor Bidang Akademik ITB Prof Adang Surahman, Senin (3/11), perguruan tinggi tiap tahun kesulitan menyesuaikan dengan tekanan inflasi. "Saya kira wajar tiap tahun itu (biaya kuliah) disesuaikan dengan inflasi," ucapnya.
Kemungkinan besaranya kenaikan biaya kuliah ini adalah 10 persen dari angka biaya pengembangan pendidikan (BPP) Rp 2,5 juta per semester saat ini. Menurut Adang, seperti yang umumnya terjadi di kampus lain, kenaikan biaya kuliah khusus akan diterapkan bagi mahasiswa baru. "Sehingga, tiap angkatan akan berbeda," ujarnya.
Tanpa penyesuaian biaya, ucapnya, akan sulit bagi perguruan tinggi untuk mengejar mutu. "Kalau turun (biaya), kualitas layanan juga akan ikut turun dong. Ini kan tidak bisa terjadi," tuturnya kemudian.
Kenaikan, mungkin juga dilakukan melalui jalur khusus atau Ujian Saringan Masuk (USM) ITB. Namun, kenaikan ini baru bisa dipastikan setelah ada rapat Majelis Wali Amanah (MWA).
Rencana kenaikan biaya kuliah sempat terlontar pula di Universitas Pendidikan Indonesia, mengingat sudah tiga tahun terakhir tidak ada penyesuaian biaya sumbangan pengembangan pendidikan (SPP). Apalagi, universitas ini kini memiliki aset gedung baru senilai Rp 420 miliar yang tentunya membutuhkan biaya operasional tinggi.
Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Prof Sunaryo Kartadinata tidak berani tegas menjawab soal kemungkinan kenaikan SPP ini. "Di tahun 2009 kami masih berasumsi untuk pakai besaran SPP yang sama di tahun ini. Tetapi, sekali lagi ini masih sekedar asumsi," ujarnya dalam jumpa pers beberapa waktu lalu.
Naikkan subsidi
Berbeda dengan kedua perguruan tinggi negeri ini, Universitas Padjadjaran berani optimis tidak menaikkan SPP. Sebab, perguruan tinggi ini telah lebih dulu melakukan penyesuaian biaya pengembangan pendidikan (BPP) tahun ini. Jika dulu mahasiswa rata-rata membayar Rp 600 ribu Rp 1,5 juta per semester, kini BPP menjadi dipukul rata Rp 2 juta untuk seluruh mahasiswa baru segala jurusan.
Padahal, Direktorat Jendral Dikti Depdiknas sebelumnya telah menginstruksikan tiap-tiap perguruan tinggi negeri agar tidak menaikkan biaya kuliah di 2009 mendatang. Sebagai gantinya, pemerintah akan meningkatkan plafon subsidi yang biasa diberikan ke universitas tiap tahunnya. Ini menyusul kepastian naiknya anggaran pendidikan menjadi 20 persen di 2009 mendatang ( Kompas, 26 September 2008).
Namun, seperti yang diungkapkan Sunaryo, perguruan tinggi negeri justru belum mengetahui berapa besar plafon kenaikan itu. Padahal, menurut Ketua Senat UPI Endang Soemantri, perguruan tinggi berstatus BHMN (badan hukum milik negara) seperti UPI, saat ini masih mengandalkan subsidi pemerintah dan tutition fee (dana mahasiswa) untuk operasional kuliah.
Bappenas: Peran Perguruan Tinggi Penting
BANDUNG, RABU - Pemerintah optimistis mampu meraih laju pertumbuhan ekonomi (LPE) tahun 2009 sebesar 5,5 persen kendati berada dalam kondisi krisis global. Dua upaya utama yang dipersiapkan antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi domestik.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas) Paskah Suzetta menjelaskan realisasi pencapaian LPE nasional sampai akhir tahun lalu berkisar 6,1 persen . Sementara tingkat pengangguran berada pada posisi 15,4 persen.
"Tahun 2009, ditargetkan pertumbuhan ekonomi 5,5 persen agar tingkat pengangguran bisa berkisar 9,3 persen," kata Paskah di Universitas Padjadjaran, Bandung, Kamis (7/1) .
Untuk meraih target tersebut, pemerintah telah merencanakan stimulus penguatan yang telah disesuaikan dengan ketentuan presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009. Stimulus yang akan dilakukan pemerintah, jelas Paskah, yakni penguatan ekonomi domestik dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pendidikan tinggi pun menjadi salah satu penentu. Alasannya, dalam konteks daya saing global, peranan pendidikan tinggi sangat penting dalam mendorong percepatan kemajuan bangsa.
Pemerintah sendiri mengambil strategi pengembangan dinamika pengembangan ekonomi global yang digerakan ilmu pengetahuan. Paskah mengatakan, strategi ini menempatkan pendidikan tinggi pada posisi yang strategis.
"Lulusan perguruan tinggi akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Inilah yang disebut knowledge driven economic growth," katanya.
Saat ini, pembangunan pendidikan nasional masih belum memadai untuk menghadapi persaingan global. Daya saing masih lemah dibandingkan negara lain. Salah satu indikatornya terlihat dari angka paritisipasi kasar (PT) pada jenjang perguruan tinggi yang pada 2007 hanya berkisar 17,25 persen . Padahal APK Thailand mencapai 42,7 persen, Malaysia 32,5 persen, dan Filipina 28,1 persen .
Mengacu pada World Compteitiveness Report 2007-2008, posisi Indonesia di ASEAN berada pada urutan keempat. Singapura berada di posisi pertama, Malaysia kedua, dan Thailand ketiga.
"Dalam konteks penguasaan iptek, Indonesia tergolong pada kelompok technology adaptor countries. Dengan kata lain baru bisa mengadopsi teknologi dan belum sampai pada tahapan implementasi. Pendidikan kita masih banyak yang masih harus diperbaiki," paparnya.
Paskah menyebutkan, pemerintah telah melakukan komitmen politik untuk memperkuat sektor pendidikan. Salah satunya dengan mengalokasikan 20 persen APBN 2009 untuk kegiatan pendidikan nasional.
Alokasi dana pendidikan pada tahun ini berkisar Rp 207,4 triliun. Dalam konteks pendidikan tinggi, penambahan alokasi pendidikan berfokus kepada peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan, serta peningkatan mutu pendidikan dan penelitian untuk memperkuat daya saing bangsa.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas) Paskah Suzetta menjelaskan realisasi pencapaian LPE nasional sampai akhir tahun lalu berkisar 6,1 persen . Sementara tingkat pengangguran berada pada posisi 15,4 persen.
"Tahun 2009, ditargetkan pertumbuhan ekonomi 5,5 persen agar tingkat pengangguran bisa berkisar 9,3 persen," kata Paskah di Universitas Padjadjaran, Bandung, Kamis (7/1) .
Untuk meraih target tersebut, pemerintah telah merencanakan stimulus penguatan yang telah disesuaikan dengan ketentuan presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009. Stimulus yang akan dilakukan pemerintah, jelas Paskah, yakni penguatan ekonomi domestik dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pendidikan tinggi pun menjadi salah satu penentu. Alasannya, dalam konteks daya saing global, peranan pendidikan tinggi sangat penting dalam mendorong percepatan kemajuan bangsa.
Pemerintah sendiri mengambil strategi pengembangan dinamika pengembangan ekonomi global yang digerakan ilmu pengetahuan. Paskah mengatakan, strategi ini menempatkan pendidikan tinggi pada posisi yang strategis.
"Lulusan perguruan tinggi akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Inilah yang disebut knowledge driven economic growth," katanya.
Saat ini, pembangunan pendidikan nasional masih belum memadai untuk menghadapi persaingan global. Daya saing masih lemah dibandingkan negara lain. Salah satu indikatornya terlihat dari angka paritisipasi kasar (PT) pada jenjang perguruan tinggi yang pada 2007 hanya berkisar 17,25 persen . Padahal APK Thailand mencapai 42,7 persen, Malaysia 32,5 persen, dan Filipina 28,1 persen .
Mengacu pada World Compteitiveness Report 2007-2008, posisi Indonesia di ASEAN berada pada urutan keempat. Singapura berada di posisi pertama, Malaysia kedua, dan Thailand ketiga.
"Dalam konteks penguasaan iptek, Indonesia tergolong pada kelompok technology adaptor countries. Dengan kata lain baru bisa mengadopsi teknologi dan belum sampai pada tahapan implementasi. Pendidikan kita masih banyak yang masih harus diperbaiki," paparnya.
Paskah menyebutkan, pemerintah telah melakukan komitmen politik untuk memperkuat sektor pendidikan. Salah satunya dengan mengalokasikan 20 persen APBN 2009 untuk kegiatan pendidikan nasional.
Alokasi dana pendidikan pada tahun ini berkisar Rp 207,4 triliun. Dalam konteks pendidikan tinggi, penambahan alokasi pendidikan berfokus kepada peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan, serta peningkatan mutu pendidikan dan penelitian untuk memperkuat daya saing bangsa.
Tingkatkan SDM, Guru Butuh Pendidikan Tinggi Jarak Jauh
JAKARTA, SELASA - Pendidikan tinggi jarak jauh dengan kualitas akademik yang baik sangat dibutuhkan untuk peningkatan mutu sumber daya manusia, terutama kalangan guru. Namun, pilihan guru untuk menikmati layanan pendidikan tinggi masih terbatas akibat minimnya infrastruktur pendidikan. Padahal ada satu juta lebih guru yang harus meningkatkan kualifikasi pendidikan diploma IV atau S-1 hingga tahun 2015.
"Para guru ini kan diwajibkan untuk mencapai kualifikasi akademik D-IV/S-1, tetapi disyaratkan jangan sampai melalaikan kewajiban mengajar. Ini kan dilema buat guru. Solusinya ya harus ada pilihan pendidikan tinggi jarak jauh yang beragam dengan tetap mengutamakan kualitas akademik," kata Sulistyo, Ketua Umum Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Swasta Indonesia di Jakarta, Selasa (2/9).
Menurut Sulistyo, pemerintah harus segera mengatur penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, terutama untuk melayani guru. Jika mengandalkan Universitas Terbuka saja, kemampuannya terbatas.
Selain menyediakan infrastruktur yang mendukung pengembangan pendidikan jarak jauh, semisal teknologi informasi dan komunikasi, juga perlu disiapkan supaya layanan pendidikan ini juga menyediakan modul-modul yang bisa dipahami untuk belajar mandiri. Dengan demikian, pendidikan tinggi untuk peningkatan kualitas guru yang berdampak dalam pengajarannya di kelas bisa tercapai.
Kemantapan UT di pusat itu belum tentu cerminan di daerah lain. Untuk tutor saja, masih ada yang guru SD-SMA yang kebetulan sudah S-1. Jadi perlu diatur mana perguruan tinggi yang siap dan mampu melaksanakan pendidikan jarak jauh. Itu harus dicek betul supaya terjamin kualitasnya. "Sebab, peningkatan kualitas akademik guru itu bukan untuk mengejar ijasah, tapi untuk membentuk guru yang bermutu sehingga pendidikan kita ada perbaikan," tambah Sulistyo.
"Para guru ini kan diwajibkan untuk mencapai kualifikasi akademik D-IV/S-1, tetapi disyaratkan jangan sampai melalaikan kewajiban mengajar. Ini kan dilema buat guru. Solusinya ya harus ada pilihan pendidikan tinggi jarak jauh yang beragam dengan tetap mengutamakan kualitas akademik," kata Sulistyo, Ketua Umum Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Swasta Indonesia di Jakarta, Selasa (2/9).
Menurut Sulistyo, pemerintah harus segera mengatur penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, terutama untuk melayani guru. Jika mengandalkan Universitas Terbuka saja, kemampuannya terbatas.
Selain menyediakan infrastruktur yang mendukung pengembangan pendidikan jarak jauh, semisal teknologi informasi dan komunikasi, juga perlu disiapkan supaya layanan pendidikan ini juga menyediakan modul-modul yang bisa dipahami untuk belajar mandiri. Dengan demikian, pendidikan tinggi untuk peningkatan kualitas guru yang berdampak dalam pengajarannya di kelas bisa tercapai.
Kemantapan UT di pusat itu belum tentu cerminan di daerah lain. Untuk tutor saja, masih ada yang guru SD-SMA yang kebetulan sudah S-1. Jadi perlu diatur mana perguruan tinggi yang siap dan mampu melaksanakan pendidikan jarak jauh. Itu harus dicek betul supaya terjamin kualitasnya. "Sebab, peningkatan kualitas akademik guru itu bukan untuk mengejar ijasah, tapi untuk membentuk guru yang bermutu sehingga pendidikan kita ada perbaikan," tambah Sulistyo.
Soal UN SMA di Sulsel Mulai Didistribusikan
MAKASSAR, SENIN- Paket soal Ujian Nasional di Sulawesi Selatan mulai didistribusikan dan ditargetkan selesai pada Senin (21/4) ini. Soal untuk 35 penyelenggara di Kota Makassar paling akhir didistribusikan.
Pengiriman paket soal dijaga oleh aparat kepolisian untuk menjaga kerahasiaan soal. Paket soal didistribusikan dari PT Surya Agung, sebuah perusahaan percetakan yang menggandakan soal Ujian Nasional (UN). Tiap sekolah mengirimkan tim yang menjemput soal.
Paket soal dicek per sekolah yang mengambil untuk mencocokan dengan data Dinas Pendidikan. Soal lain disimpan di gudang yang tertutup dan tidak bisa dimasuki selain petugas yang ditunjuk. "Kita tergetkan semua soal terdistribusi hari ini karena besok (Selasa) sudah ujian. Tahap penggandaan hingga distribusi soal kita jaga terus," ujar Brigpol Ince Muhammad Riswan, Penanggungjawab Pengamanan soal UN dari Direktorat Intelkam Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Ince mengatakan, distribusi soal untuk daerah selain Makassar dan Goa telah dilakukan pada 14 April. Pengiriman dilakukan lebih awal karena sebaran daerah yang jauh.
Pengiriman paket soal dijaga oleh aparat kepolisian untuk menjaga kerahasiaan soal. Paket soal didistribusikan dari PT Surya Agung, sebuah perusahaan percetakan yang menggandakan soal Ujian Nasional (UN). Tiap sekolah mengirimkan tim yang menjemput soal.
Paket soal dicek per sekolah yang mengambil untuk mencocokan dengan data Dinas Pendidikan. Soal lain disimpan di gudang yang tertutup dan tidak bisa dimasuki selain petugas yang ditunjuk. "Kita tergetkan semua soal terdistribusi hari ini karena besok (Selasa) sudah ujian. Tahap penggandaan hingga distribusi soal kita jaga terus," ujar Brigpol Ince Muhammad Riswan, Penanggungjawab Pengamanan soal UN dari Direktorat Intelkam Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Ince mengatakan, distribusi soal untuk daerah selain Makassar dan Goa telah dilakukan pada 14 April. Pengiriman dilakukan lebih awal karena sebaran daerah yang jauh.
UN SMA Dimulai
JAKARTA, SELASA - Sebanyak dua juta lebih siswa SMA/SMK/MA/SMA LB di seluruh Indonesia mulai menjalani ujian nasional atau UN, Selasa (22/4). Di tengah suasana yang menegangkan karena hasil UN akan dipakai sebagai salah satu pertimbangan kelulusan, para siswa berusaha keras untuk menyelesaikan ujian Bahasa Indonesia dan Matematika di hari pertama ini.
Pantauan Kompas di sejumlah sekolah di Jakarta, pelaksanaan UN hari pertama terlihat lancar. Pendistribusian soal-soal ujian ke sekolah berlangsung baik sehingga siswa melaksanakan ujian sesuai jadwal.
Kepala Sekolah SMAN 54 Jakarta, Mugni Hadi, mengatakan sampai saat ini pelaksanaan UN berjalan dengan lancar. Pelaksanaan UN di sekolah dipantau oleh tim independen dari Universitas Negeri Jakarta.
"Di setiap sekolah ada satu pemantau independen. Mereka ini melihat pelaksanaan UN. Jika ada hal-hal yang tidak beres, mereka membantu untuk melaporkan secara obyektif," kata Mugni.
Maman Suwarman, Kepala Sekolah SMAN 66 Jakarta, mengatakan semua siswa kelas tiga hari ini masuk untuk mengikuti UN. Di sekolah inklusi ini, yang menerima anak berkebutuhan khusus, ada dua anak tunarungu dan dua anak tunanetra. "Anak-anak sudah dipersiapkan dengan baik. Mudah-mudahan mereka bisa tenang mengerjakan soal," kata Maman.
Naskah soal UN disimpan di sekretariat rayon. Soal didistribusikan ke sekolah dengan pengawasan yang ketat pada hari pelaksanaan UN. Kepala sekolah yang tergabung di suatu rayon datang ke sekretariat rayon untuk mengambil soal.
Pada hari pertama, seperti terpantau di SMAN 70 Jakarta, segel ruangan penyimpan naskah soal UN untuk 32 SMA di wilayah Jakarta Selatan, dibuka pukul 05.00. Pembukaan segel disaksikan tim pemantau independen yang ditugaskan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dari unsur perguruan tinggi di suatu wilayah.
Djaali, anggota BSNP, mengatakan sampai saat ini di posko pengaduan BSNP belum ada laporan mengenai kekurangan soal atau kebocoran soal. "Semuanya masih lancar, mudah-mudahan begitu seterusnya" kata Djaali.
BSNP dan Depdiknas sudah mengantisipasi jika terjadi kebocoran soal. Dengan adanya sistem barcode atau kode-kode di setiap lembar soal, akan mudah terpantau. Kebocoran di suatu wilayah juga mudah diblokir.
"Soal di antara satu provinsi dengan yang lain beda. Jadi kebocoran di suatu tempat tidak berarti bocor di seluruh Indonesia," kata Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Depdiknas Burhanuddin Tolla.
Pantauan Kompas di sejumlah sekolah di Jakarta, pelaksanaan UN hari pertama terlihat lancar. Pendistribusian soal-soal ujian ke sekolah berlangsung baik sehingga siswa melaksanakan ujian sesuai jadwal.
Kepala Sekolah SMAN 54 Jakarta, Mugni Hadi, mengatakan sampai saat ini pelaksanaan UN berjalan dengan lancar. Pelaksanaan UN di sekolah dipantau oleh tim independen dari Universitas Negeri Jakarta.
"Di setiap sekolah ada satu pemantau independen. Mereka ini melihat pelaksanaan UN. Jika ada hal-hal yang tidak beres, mereka membantu untuk melaporkan secara obyektif," kata Mugni.
Maman Suwarman, Kepala Sekolah SMAN 66 Jakarta, mengatakan semua siswa kelas tiga hari ini masuk untuk mengikuti UN. Di sekolah inklusi ini, yang menerima anak berkebutuhan khusus, ada dua anak tunarungu dan dua anak tunanetra. "Anak-anak sudah dipersiapkan dengan baik. Mudah-mudahan mereka bisa tenang mengerjakan soal," kata Maman.
Naskah soal UN disimpan di sekretariat rayon. Soal didistribusikan ke sekolah dengan pengawasan yang ketat pada hari pelaksanaan UN. Kepala sekolah yang tergabung di suatu rayon datang ke sekretariat rayon untuk mengambil soal.
Pada hari pertama, seperti terpantau di SMAN 70 Jakarta, segel ruangan penyimpan naskah soal UN untuk 32 SMA di wilayah Jakarta Selatan, dibuka pukul 05.00. Pembukaan segel disaksikan tim pemantau independen yang ditugaskan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dari unsur perguruan tinggi di suatu wilayah.
Djaali, anggota BSNP, mengatakan sampai saat ini di posko pengaduan BSNP belum ada laporan mengenai kekurangan soal atau kebocoran soal. "Semuanya masih lancar, mudah-mudahan begitu seterusnya" kata Djaali.
BSNP dan Depdiknas sudah mengantisipasi jika terjadi kebocoran soal. Dengan adanya sistem barcode atau kode-kode di setiap lembar soal, akan mudah terpantau. Kebocoran di suatu wilayah juga mudah diblokir.
"Soal di antara satu provinsi dengan yang lain beda. Jadi kebocoran di suatu tempat tidak berarti bocor di seluruh Indonesia," kata Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Depdiknas Burhanuddin Tolla.
Ribuan Siswa SLTA Putus Sekolah
FAKTOR ekonomi menjadi salah satu alasan ribuan siswa sekolah menengah atas
tidak dapat menyelesaikan sekolah atau putus di tengah jalan. Di Jakarta Utara
tercatat 8.233 siswa sekolah menengah tingkat atas putus sekolah.
Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah Suku Dinas Pendidikan Menengah Tinggi (Dikmenti)
Kota Madya Jakarta Utara, Singgih Praptanugraha, kepada wartawan Rabu (23/4)
mengatakan, selain alasan ekonomi, yang menjadi faktor sehingga mereka tidak
menyelesaikan sekolahnya, antara lain, terlibat kasus narkoba.
Namun, lanjut Singgih, yang sangat berperan adalah hilangnya minat belajar. ”Ditambah
minimnya dukungan atau motivasi keluarga kepada anak-anak mereka,” ujarnya. Yang
lebih memprihatinkan, menurut Singgih, pelajar yang putus sekolah adalah mereka
yang berada di usia produktif antara 19-21 tahun.
Menghadapi masalah tersebut, Singgih mengatakan, pemerintah hanya dapat
menindaklanjuti dengan program Kelompok Belajar (Kejar) Paket C. Menurut Singgih,
Sudin Dikmenti Kodya Jakarta Utara menyiapkan 79 pusat kegiatan belajar
masyarakat (PKBM) bagi mereka yang putus sekolah melalui program Kejar Paket C.
Tahun ini, menurut Singgih, pemerintah melalui APBD menggelontorkan dana sebesar
Rp 375 juta untuk kegiatan PKBM tadi. Dengan kegiatan PKBM, diharapkan mereka
yang putus sekolah dapat melanjutkan pendidikan. ”Pada awal Juli 2008 sebanyak 1.070
siswa akan mengikuti ujian Kejar Paket C,” kata Singgih.
Sementara itu Sekretaris Dewan Pendidikan Jakarta Utara, Fajar Sudarso,
mengatakan, seyogianya pemerintah daerah melalui Sudin Dikmenti menggalakkan
lagi program subsidi silang atau program beasiswa. ”Program beasiswa pun cukup
efektif untuk meminimalisasi angka siswa putus sekolah,” kata Fajar.
Pada tahun 2007, menurut Fajar, tercatat ada 10.825 siswa mulai tingkat SD
sampai SMA di Jakarta Utara mendapatkan beasiswa. Di Jakarta Utara ada 52.000
warga miskin. Keseluruhan siswa menengah atas di Jakarta Utara ada 24.555 orang.
(Warta Kota/gus)
tidak dapat menyelesaikan sekolah atau putus di tengah jalan. Di Jakarta Utara
tercatat 8.233 siswa sekolah menengah tingkat atas putus sekolah.
Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah Suku Dinas Pendidikan Menengah Tinggi (Dikmenti)
Kota Madya Jakarta Utara, Singgih Praptanugraha, kepada wartawan Rabu (23/4)
mengatakan, selain alasan ekonomi, yang menjadi faktor sehingga mereka tidak
menyelesaikan sekolahnya, antara lain, terlibat kasus narkoba.
Namun, lanjut Singgih, yang sangat berperan adalah hilangnya minat belajar. ”Ditambah
minimnya dukungan atau motivasi keluarga kepada anak-anak mereka,” ujarnya. Yang
lebih memprihatinkan, menurut Singgih, pelajar yang putus sekolah adalah mereka
yang berada di usia produktif antara 19-21 tahun.
Menghadapi masalah tersebut, Singgih mengatakan, pemerintah hanya dapat
menindaklanjuti dengan program Kelompok Belajar (Kejar) Paket C. Menurut Singgih,
Sudin Dikmenti Kodya Jakarta Utara menyiapkan 79 pusat kegiatan belajar
masyarakat (PKBM) bagi mereka yang putus sekolah melalui program Kejar Paket C.
Tahun ini, menurut Singgih, pemerintah melalui APBD menggelontorkan dana sebesar
Rp 375 juta untuk kegiatan PKBM tadi. Dengan kegiatan PKBM, diharapkan mereka
yang putus sekolah dapat melanjutkan pendidikan. ”Pada awal Juli 2008 sebanyak 1.070
siswa akan mengikuti ujian Kejar Paket C,” kata Singgih.
Sementara itu Sekretaris Dewan Pendidikan Jakarta Utara, Fajar Sudarso,
mengatakan, seyogianya pemerintah daerah melalui Sudin Dikmenti menggalakkan
lagi program subsidi silang atau program beasiswa. ”Program beasiswa pun cukup
efektif untuk meminimalisasi angka siswa putus sekolah,” kata Fajar.
Pada tahun 2007, menurut Fajar, tercatat ada 10.825 siswa mulai tingkat SD
sampai SMA di Jakarta Utara mendapatkan beasiswa. Di Jakarta Utara ada 52.000
warga miskin. Keseluruhan siswa menengah atas di Jakarta Utara ada 24.555 orang.
(Warta Kota/gus)
1.000 Siswa SMP Tonton Musik Edukatif Kua Etnika
YOGYAKARTA, SABTU - Sebanyak 1.000 siswa SMP se Provinsi Daerah Istmewa Yogyakarta (DIY),Sabtu menyaksikan konser musik edukatif dari Kua Etnika di Padepokan Bagong Kussudiardja, Kabupaten Bantul.
"Saya sangat senang dengan acara ini. Kua Etnika mengajarkan berbagai alat musik dan memainkannya dengan sangat menarik dan interaktif. Penonton pun ikut diajak ngobrol dan bernyanyi," kata salah seorang siswa SMP Negeri 1 Kota Yogyakarta, Acintyaswasti Widianing.
Menurut dia, pelajaran seni akan menyenangkan jika guru-guru di sekolah mengajarkannya dengan kemasan yang menarik dan tidak membosankan. "Jika guru tidak membosankan, siswa pasti akan tertarik dan senang mengikuti pelajaran," katanya.
Ketua Yayasan Padepokan Bagong Kussudiardja, Butet Kertarejasa, mengatakan program tersebut merupakan apresiasi seni dalam bentuk pergelaran karya seni pertunjukan yang diciptakan untuk menyampaikan materi-materi pembelajaran yang spesifik kepada masyarakat.
"Sasaran utamanya adalah para siswa SMP se DIY, yang terdiri dari 500 siswa di Kabupaten Bantul, 150 siswa dari Kabupaten Sleman, 110 siswa dari Kabupaten Gunungkidul, 40 siswa dari Kabupaten Kulonprogo dan 200 siswa dari Kota Yogyakarta," katanya.
Menurut dia, tujuan pergelaran musik bagi 1.000 siswa SMP dan sejumlah guru seni, IPA dan IPS tersebut diharapkan dapat memaknai seni dengan lebih baik, sehingga mereka bisa mengembangkan analisis seni dan membangun imajinasi seni.
Komposer musik dan pimpinan grup musik Kua Etnika, Djaduk Ferianto mengatakan pementasan Kua Etinka kali ini sebagai bentuk mengajarkan bagaimana cara berkomunikasi melalui musik, khususnya remaja usia SMP.
Pada pementasan ini, disuguhkan sebuah musik yang mengangkat isu-isu sosial yang sedang berkembang di kalangan remaja. "Kami berharap, konser musik Kua etnika kali ini dapat lebih bermanfaat, khususnya para remaja agar dapat menjadikan musik sebagai penghubung suatu tema kepada orang lain," katanya
"Saya sangat senang dengan acara ini. Kua Etnika mengajarkan berbagai alat musik dan memainkannya dengan sangat menarik dan interaktif. Penonton pun ikut diajak ngobrol dan bernyanyi," kata salah seorang siswa SMP Negeri 1 Kota Yogyakarta, Acintyaswasti Widianing.
Menurut dia, pelajaran seni akan menyenangkan jika guru-guru di sekolah mengajarkannya dengan kemasan yang menarik dan tidak membosankan. "Jika guru tidak membosankan, siswa pasti akan tertarik dan senang mengikuti pelajaran," katanya.
Ketua Yayasan Padepokan Bagong Kussudiardja, Butet Kertarejasa, mengatakan program tersebut merupakan apresiasi seni dalam bentuk pergelaran karya seni pertunjukan yang diciptakan untuk menyampaikan materi-materi pembelajaran yang spesifik kepada masyarakat.
"Sasaran utamanya adalah para siswa SMP se DIY, yang terdiri dari 500 siswa di Kabupaten Bantul, 150 siswa dari Kabupaten Sleman, 110 siswa dari Kabupaten Gunungkidul, 40 siswa dari Kabupaten Kulonprogo dan 200 siswa dari Kota Yogyakarta," katanya.
Menurut dia, tujuan pergelaran musik bagi 1.000 siswa SMP dan sejumlah guru seni, IPA dan IPS tersebut diharapkan dapat memaknai seni dengan lebih baik, sehingga mereka bisa mengembangkan analisis seni dan membangun imajinasi seni.
Komposer musik dan pimpinan grup musik Kua Etnika, Djaduk Ferianto mengatakan pementasan Kua Etinka kali ini sebagai bentuk mengajarkan bagaimana cara berkomunikasi melalui musik, khususnya remaja usia SMP.
Pada pementasan ini, disuguhkan sebuah musik yang mengangkat isu-isu sosial yang sedang berkembang di kalangan remaja. "Kami berharap, konser musik Kua etnika kali ini dapat lebih bermanfaat, khususnya para remaja agar dapat menjadikan musik sebagai penghubung suatu tema kepada orang lain," katanya
Mutu pendidikan dasar dan menengah di Papua, terutama di kampung-kampung terpencil dan terisolasi saat ini rapuh
JAYAPURA, SELASA - Mutu pendidikan dasar dan menengah di Papua, terutama di
kampung-kampung terpencil dan terisolasi saat ini rapuh karena guru yang
merupakan kunci keberhasilan proses pendidikan tidak berada di kampung-kampung.
Hal itu disampaikan Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu,SH di Jayapura,
Selasa di hadapan sedikitnya 200 peserta seminar dan lokakarya enam tahun
pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua dalam rangka Dies Natalis ke-46
Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura.
"Guru-guru di lembaga pendidikan dasar dan menengah terkonsentrasi di wilayah
perkotaan. Jika di kota terdapat duapuluhan guru pada satu sekolah maka di
kampung terdapat hanya satu guru di satu sekolah. Kondisi guru seperti inilah
akhirnya menyebabkan kualitas pendidikan dasar dan menengah di Papua rapuh,"
katanya.
Gubernur mengatakan, mengusahakan mutu pendidikan merata di seluruh tanah Papua
merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Padahal semua komponen menginginkan agar
pendidikan di Papua bermutu, murah dan merata di semua kampung.
Dia mengritik, banyak bupati di tanah Papua yang begitu bersemangat membuka
perguruan tinggi di daerah. Tetapi perhatian pada pendidikan dasar dan menengah
ditelantarkan. "Tugas bupati memperhatikan perkembangan pendidikan dasar dan
menengah, bukan sibuk mendirikan universitas," katanya.
ABI
Sumber : Ant
kampung-kampung terpencil dan terisolasi saat ini rapuh karena guru yang
merupakan kunci keberhasilan proses pendidikan tidak berada di kampung-kampung.
Hal itu disampaikan Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu,SH di Jayapura,
Selasa di hadapan sedikitnya 200 peserta seminar dan lokakarya enam tahun
pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua dalam rangka Dies Natalis ke-46
Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura.
"Guru-guru di lembaga pendidikan dasar dan menengah terkonsentrasi di wilayah
perkotaan. Jika di kota terdapat duapuluhan guru pada satu sekolah maka di
kampung terdapat hanya satu guru di satu sekolah. Kondisi guru seperti inilah
akhirnya menyebabkan kualitas pendidikan dasar dan menengah di Papua rapuh,"
katanya.
Gubernur mengatakan, mengusahakan mutu pendidikan merata di seluruh tanah Papua
merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Padahal semua komponen menginginkan agar
pendidikan di Papua bermutu, murah dan merata di semua kampung.
Dia mengritik, banyak bupati di tanah Papua yang begitu bersemangat membuka
perguruan tinggi di daerah. Tetapi perhatian pada pendidikan dasar dan menengah
ditelantarkan. "Tugas bupati memperhatikan perkembangan pendidikan dasar dan
menengah, bukan sibuk mendirikan universitas," katanya.
ABI
Sumber : Ant
Pendidikan korupsi di sekolah menengah masih dianggap kurang.
YOGYAKARTA, RABU - Pendidikan korupsi di sekolah menengah masih dianggap kurang.
Para siswa jarang diajarkan tentang seluk-beluk tindak korupsi, termasuk
transparansi dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah.
Pendidikan korupsi di sekolah tidak ada. Untuk pelajaran PPKN (Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan) pun hanya disinggung sedikit, kata Rizky Bayu
Premana, Koordinator aksi damai Kampanye Simpatik 100 Pelajar se-DIY Peserta
Sekolah Antikorupsi Clean Generation, di perempatan kantor Pos Besar Yogyakarta,
Rabu (24/9) sore.
Aksi damai ini menjadi salah satu bagian dari sekolah anti korupsi (semacam
pesantren kilat) yang diikuti oleh pengurus organisasi siswa intra sekolah (OSIS)
dan kehiatan rohani Islam (rohis) dari 20 sekolah di DIY.
Pelatihan yang dimotori oleh Forum Pemuda Anti Korupsi (FPAK) bekerjasama dengan
lembaga swadaya masyarakat Kemitraan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini
berlangsung 23-25 September, dengan pemberian materi seputar korupsi, pembahasan
kasus-kasus korupsi, dan diskusi antarpeserta.
Ketua FPAK Suraji mengatakan pelatihan ini merupakan rangkaian awal dari program
yang direncanakan akan berlangsung selama setahun penuh. " Nantinya, sebanyak
seratus siswa SMA di DIY setiap bulan akan mendapat pelatihan antokorupsi ini,"
katanya.
Lebih jauh, Suraji mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman
dan informasi secara mendalam seputar korupsi kepada siswa-siwa tersebut. "Kalau
mereka sudah paham, maka mereka bisa mengetahui dan ikut mengawasi jika terdapat
praktek-praktek korupsi di lingkungan sekitar mereka," katanya.
Pasalnya, Suraji melihat sekolah sebagai lembaga pendidikan selama ini menjadi
sangat rentan terhadap berbagai praktek korupsi. Hal ini tidak terlepas dari
begitu banyaknya dana yang dialokasikan untuk program-program pendidikan oleh
pemerintah seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Sasaran pelatihan pada anak SMA juga dilandasi pemikiran bahwa remaja merupakan
usia paling produktif dan relatif lebih mudah dalam menyerap pengetahuan
dibanding kelompok usia lain. Penanaman nilai-nilai antikorupsi sejak dini juga
dinilai sebagai investasi jangka panjang yang akan menguntungkan di masa depan.
Manfaat pelatihan dirasakan langsung oleh peserta. Menurut Rizky dirinya
memeroleh banyak pengetahuan, mulai dari posisi Indonesia yang ternyata
menduduki peringkat keempat negara paling korup di dunia, hingga bagaimana cara
generasi muda ikut serta memberantas korupsi. Ada tiga cara memberantas korupsi,
yakni dengan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, ujarnya.
Para siswa jarang diajarkan tentang seluk-beluk tindak korupsi, termasuk
transparansi dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah.
Pendidikan korupsi di sekolah tidak ada. Untuk pelajaran PPKN (Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan) pun hanya disinggung sedikit, kata Rizky Bayu
Premana, Koordinator aksi damai Kampanye Simpatik 100 Pelajar se-DIY Peserta
Sekolah Antikorupsi Clean Generation, di perempatan kantor Pos Besar Yogyakarta,
Rabu (24/9) sore.
Aksi damai ini menjadi salah satu bagian dari sekolah anti korupsi (semacam
pesantren kilat) yang diikuti oleh pengurus organisasi siswa intra sekolah (OSIS)
dan kehiatan rohani Islam (rohis) dari 20 sekolah di DIY.
Pelatihan yang dimotori oleh Forum Pemuda Anti Korupsi (FPAK) bekerjasama dengan
lembaga swadaya masyarakat Kemitraan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini
berlangsung 23-25 September, dengan pemberian materi seputar korupsi, pembahasan
kasus-kasus korupsi, dan diskusi antarpeserta.
Ketua FPAK Suraji mengatakan pelatihan ini merupakan rangkaian awal dari program
yang direncanakan akan berlangsung selama setahun penuh. " Nantinya, sebanyak
seratus siswa SMA di DIY setiap bulan akan mendapat pelatihan antokorupsi ini,"
katanya.
Lebih jauh, Suraji mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman
dan informasi secara mendalam seputar korupsi kepada siswa-siwa tersebut. "Kalau
mereka sudah paham, maka mereka bisa mengetahui dan ikut mengawasi jika terdapat
praktek-praktek korupsi di lingkungan sekitar mereka," katanya.
Pasalnya, Suraji melihat sekolah sebagai lembaga pendidikan selama ini menjadi
sangat rentan terhadap berbagai praktek korupsi. Hal ini tidak terlepas dari
begitu banyaknya dana yang dialokasikan untuk program-program pendidikan oleh
pemerintah seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Sasaran pelatihan pada anak SMA juga dilandasi pemikiran bahwa remaja merupakan
usia paling produktif dan relatif lebih mudah dalam menyerap pengetahuan
dibanding kelompok usia lain. Penanaman nilai-nilai antikorupsi sejak dini juga
dinilai sebagai investasi jangka panjang yang akan menguntungkan di masa depan.
Manfaat pelatihan dirasakan langsung oleh peserta. Menurut Rizky dirinya
memeroleh banyak pengetahuan, mulai dari posisi Indonesia yang ternyata
menduduki peringkat keempat negara paling korup di dunia, hingga bagaimana cara
generasi muda ikut serta memberantas korupsi. Ada tiga cara memberantas korupsi,
yakni dengan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, ujarnya.
Indonesia mendapatkan dana hibah untuk pengembangan Program Kapasitas Pendidikan Dasar atau Basic Education Capacity -Trust Fund (BEC-TF)
JAKARTA, KAMIS - Indonesia mendapatkan dana hibah untuk pengembangan Program
Kapasitas Pendidikan Dasar atau Basic Education Capacity -Trust Fund (BEC-TF)
dari Pemerintah Belanda dan Komisi Eropa. Dana hibah ini untuk jenis hibah
peningkatan kapasitas meliputi 50 kabupaten/kota, hibah program rintisan
meliputi 6 kabupaten dan 30 sekolah, serta hibah program pusat pembelajaran yang
berhasil bagi 6 institusi pendidikan.
Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas, Suyanto
dalam acara sosialisasi dan workshop seleksi kabupaten kota calon penerima
program Tahun 2008-2009, di Jakarta, Kamis (24/7), mengatakan pada tahap pertama
dana hibah dari Pemerintah Belanda dan Komisi Eropa mencapai 51 juta dolar AS
atau sekitar Rp 459 miliar. Dari nilai tersebut, 33 juta dolar AS dikelola
pemerintah Indonesia dan 18 juta AS dikelola Bank Dunia.
Program BEC-TF ini lebih ditujukan bagi upaya peningkatan kapasitas pemerintah
daerah agar dapat meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam konteks
desentralisasi. Kapasitas yang dikembangkan antara lain mencakup penguatan
perencanaa, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia serta sistem
monitoring dan evaluasi.
Kapasitas Pendidikan Dasar atau Basic Education Capacity -Trust Fund (BEC-TF)
dari Pemerintah Belanda dan Komisi Eropa. Dana hibah ini untuk jenis hibah
peningkatan kapasitas meliputi 50 kabupaten/kota, hibah program rintisan
meliputi 6 kabupaten dan 30 sekolah, serta hibah program pusat pembelajaran yang
berhasil bagi 6 institusi pendidikan.
Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas, Suyanto
dalam acara sosialisasi dan workshop seleksi kabupaten kota calon penerima
program Tahun 2008-2009, di Jakarta, Kamis (24/7), mengatakan pada tahap pertama
dana hibah dari Pemerintah Belanda dan Komisi Eropa mencapai 51 juta dolar AS
atau sekitar Rp 459 miliar. Dari nilai tersebut, 33 juta dolar AS dikelola
pemerintah Indonesia dan 18 juta AS dikelola Bank Dunia.
Program BEC-TF ini lebih ditujukan bagi upaya peningkatan kapasitas pemerintah
daerah agar dapat meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam konteks
desentralisasi. Kapasitas yang dikembangkan antara lain mencakup penguatan
perencanaa, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia serta sistem
monitoring dan evaluasi.
Pembiayaan investasi, personalia, dan operasional di sekolah tingkat wajib belajar pendidikan dasar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah p
BANDUNG, SELASA - Pembiayaan investasi, personalia, dan operasional di sekolah
tingkat wajib belajar pendidikan dasar sepenuhnya menjadi tanggung jawab
pemerintah pusat dan daerah. Dilarang ada pungutan di jenjang sekolah dasar dan
menegah pertama yang diselenggarakan pemerintah.
Hal ini diatur tegas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan yang dikeluarkan pertengahan bulan lalu. PP yang menjadi
bagian dari upaya standardisasi pendidikan nasional ini mengatur rinci tentang
mekanisme biaya pendidikan, pengelolaan dan tanggung jawabnya.
Menurut Ketua I Forum Aspirasi Guru Independen Indonesia Ahmad Taufan, PP ini
memberi konsekuensi ke depan, yaitu tidak adanya lagi kewajiban masyarakat untuk
ikut menanggung biaya pendidikan di tingkat wajar dikdas. "Kalau di Bandung, ya
yang dibebaskan itu tingkat SD-SMP karena masih memakai wajar dikdas 9 tahun. Di
Jakarta, bisa sampai 12 tahun," tuturnya.
Pengecualiannya, jika sekolah itu merupakan bagian dari program rintisan sekolah
bertaraf internasional (SBI). Di sekolah-sekolah negeri bestatus Rancangan SBI
ini masih dimungkinkan memungut biaya dari masyarakat untuk mendorong kualitas
sekolah. "Ke depan, tidak ada lagi istilah iuran SPP di sekolah dasar dan SMP,"
ucapnya.
Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 49 PP 48/2008, masyarakat tidaklah dilarang
memberikan sumbangan yang tidak mengikat kepada sekolah. Namun, syaratnya,
sekolah diwajibkan mempertanggungjawabkan dana secara transaparan dan diaudit
oleh akuntan publik. Lalu, wajib diumumkan ke media cetak berskala nasional.
Pungutan itu, ucapnya, terutama untuk alokasi peningkatan kesejehtaraan guru di
sekolah. Sebanyak 70 persen dana masyarakat terserap untuk ini (kesejahtaraan
guru), tutur guru SDN Merdeka V Kota Bandung ini. Jika pemerintah tidaklah
meningkatkan kesejehteraan guru secara bertahap, ia pesimis, pungutan masih akan
berlangsung. Kita ketahui, tunjangan profesi itu kan tidak diterima setiap guru.
"Tunjangan fungsional yang jelas-jelas diterima seluruh guru, masih suka telat
diterima. Sudah setahun ini telat," ujar Taufan.
Menurut Koordinator Koalisi Pendidikan Kota Bandung Iwan Hermawan, dua PP yang
baru saja keluar, yaitu PP 48/2008 ditambah PP 47/2008 tentang Wajib Belajar itu
sedikit banyak bakal makin menyulitkan praktik pungutan biaya sekolah dari
masyarakat. Rapat penentuan APBS yang berlangung di SD-SMP di minggu-minggu ini
bakal alot, prediksinya.
Diturunkan ke Perda
Di Kota Bandung, setidaknya dimulai tahun 2009, kedua PP ini akan diterapkan
secara konsekuen. Sebab, kedua PP ini ikut dijadikan referensi aturan dalam
penggarapan draf Rancangan Peraturan Daerah Pendidikan di Kota Bandung. Menurut
Arif Ramdhani, Sekretaris Pansus Draf Raperda Pendidikan di DPRD Kota Bandung,
molornya rencana jadwal pengesahan Raperda Pendidikan ini salah satunya akibat
meny esuaikan kedua PP ini.
Ke depan, sesuai PP ini, sekolah di tingkat wajib belajar dikdas tidak boleh
lagi dipungut biaya, tuturnya. Ketentuan ini akan menyempurnakan program sekolah
gratis yang dijalankan Pemerintah Kota Bandung. Termasuk, mendorong pemen uhan
anggaran 20 persen pendidikan, khususnya dari APBD Kota Bandung. Ini sesuai
ketentuan Pasal 81 PP 48/2008. Nota APBD dianggap inkonstitusional jika tidak
memenuhinya.
tingkat wajib belajar pendidikan dasar sepenuhnya menjadi tanggung jawab
pemerintah pusat dan daerah. Dilarang ada pungutan di jenjang sekolah dasar dan
menegah pertama yang diselenggarakan pemerintah.
Hal ini diatur tegas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan yang dikeluarkan pertengahan bulan lalu. PP yang menjadi
bagian dari upaya standardisasi pendidikan nasional ini mengatur rinci tentang
mekanisme biaya pendidikan, pengelolaan dan tanggung jawabnya.
Menurut Ketua I Forum Aspirasi Guru Independen Indonesia Ahmad Taufan, PP ini
memberi konsekuensi ke depan, yaitu tidak adanya lagi kewajiban masyarakat untuk
ikut menanggung biaya pendidikan di tingkat wajar dikdas. "Kalau di Bandung, ya
yang dibebaskan itu tingkat SD-SMP karena masih memakai wajar dikdas 9 tahun. Di
Jakarta, bisa sampai 12 tahun," tuturnya.
Pengecualiannya, jika sekolah itu merupakan bagian dari program rintisan sekolah
bertaraf internasional (SBI). Di sekolah-sekolah negeri bestatus Rancangan SBI
ini masih dimungkinkan memungut biaya dari masyarakat untuk mendorong kualitas
sekolah. "Ke depan, tidak ada lagi istilah iuran SPP di sekolah dasar dan SMP,"
ucapnya.
Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 49 PP 48/2008, masyarakat tidaklah dilarang
memberikan sumbangan yang tidak mengikat kepada sekolah. Namun, syaratnya,
sekolah diwajibkan mempertanggungjawabkan dana secara transaparan dan diaudit
oleh akuntan publik. Lalu, wajib diumumkan ke media cetak berskala nasional.
Pungutan itu, ucapnya, terutama untuk alokasi peningkatan kesejehtaraan guru di
sekolah. Sebanyak 70 persen dana masyarakat terserap untuk ini (kesejahtaraan
guru), tutur guru SDN Merdeka V Kota Bandung ini. Jika pemerintah tidaklah
meningkatkan kesejehteraan guru secara bertahap, ia pesimis, pungutan masih akan
berlangsung. Kita ketahui, tunjangan profesi itu kan tidak diterima setiap guru.
"Tunjangan fungsional yang jelas-jelas diterima seluruh guru, masih suka telat
diterima. Sudah setahun ini telat," ujar Taufan.
Menurut Koordinator Koalisi Pendidikan Kota Bandung Iwan Hermawan, dua PP yang
baru saja keluar, yaitu PP 48/2008 ditambah PP 47/2008 tentang Wajib Belajar itu
sedikit banyak bakal makin menyulitkan praktik pungutan biaya sekolah dari
masyarakat. Rapat penentuan APBS yang berlangung di SD-SMP di minggu-minggu ini
bakal alot, prediksinya.
Diturunkan ke Perda
Di Kota Bandung, setidaknya dimulai tahun 2009, kedua PP ini akan diterapkan
secara konsekuen. Sebab, kedua PP ini ikut dijadikan referensi aturan dalam
penggarapan draf Rancangan Peraturan Daerah Pendidikan di Kota Bandung. Menurut
Arif Ramdhani, Sekretaris Pansus Draf Raperda Pendidikan di DPRD Kota Bandung,
molornya rencana jadwal pengesahan Raperda Pendidikan ini salah satunya akibat
meny esuaikan kedua PP ini.
Ke depan, sesuai PP ini, sekolah di tingkat wajib belajar dikdas tidak boleh
lagi dipungut biaya, tuturnya. Ketentuan ini akan menyempurnakan program sekolah
gratis yang dijalankan Pemerintah Kota Bandung. Termasuk, mendorong pemen uhan
anggaran 20 persen pendidikan, khususnya dari APBD Kota Bandung. Ini sesuai
ketentuan Pasal 81 PP 48/2008. Nota APBD dianggap inkonstitusional jika tidak
memenuhinya.
Persyaratan calon siswa sekolah dasar
YOGYAKARTA, MINGGU — Persyaratan calon siswa sekolah dasar (SD) harus bisa
membaca dan menulis merupakan kebijakan yang salah dan syarat ini tidak boleh
diberlakukan.
"Itu kebijakan yang salah dan persyaratan tersebut menunjukkan bahwa
penyelenggara pendidikan tidak mau repot, maunya terima jadi," kata pemerhati
pendidikan di Yogyakarta, Dr Rochmat Wahab, Minggu (19/10).
Menurutnya, dengan persyaratan atau kebijakan seperti itu menjadi bukti,
penyelenggara pendidikan memiliki kepentingan sendiri. Tes yang seharusnya
dilakukan penyelenggara pendidikan dasar untuk menyeleksi calon siswa adalah tes
kesiapan mengikuti pendidikan, bukan tes kemampuan membaca dan menulis.
Rochmat yang penjabat Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ini mengatakan,
bentuk kesiapan belajar seorang anak dapat diketahui dari kemampuan yang mereka
miliki, seperti dari menggambar atau berbicara, tidak harus dari kemampuan
membaca dan menulis.
Anak yang sudah siap belajar atau mengikuti pendidikan memiliki kemampuan yang
lebih baik daripada yang belum, misalnya dari tarikan garis saat menggambar atau
dari jawaban-jawaban yang mereka berikan saat diajak berbicara. "Membaca, tidak
hanya diterjemahkan dalam membaca huruf-huruf, tetapi juga simbol-simbol atau
kode yang ada di lingkungan sekitar mereka," katanya.
Ia mencontohkan, anak yang sudah siap mengikuti pendidikan mampu membedakan
siang atau malam hanya dari gambar yang mengilustrasikan kedua kondisi itu,
bukan dari susunan huruf yang membentuk kata "siang" ataupun "malam".
Ada dampak buruk yang akan dialami anak yang mendapat paksaan agar bisa membaca
dan menulis saat mereka belum siap. "Bisa saja pada saat SD kelas I atau II
mereka sangat pandai, tetapi mengalami kondisi yang berkebalikan saat memasuki
SMP," katanya.
Dalam pendidikan anak usia dini, pengembangan yang perlu ditekankan adalah
kemampuan motorik, berbicara, dan berkomunikasi, termasuk cara untuk
mengekspresikan diri sehingga memacu sisi kreativitas.
bnj
Sumber : Antara
membaca dan menulis merupakan kebijakan yang salah dan syarat ini tidak boleh
diberlakukan.
"Itu kebijakan yang salah dan persyaratan tersebut menunjukkan bahwa
penyelenggara pendidikan tidak mau repot, maunya terima jadi," kata pemerhati
pendidikan di Yogyakarta, Dr Rochmat Wahab, Minggu (19/10).
Menurutnya, dengan persyaratan atau kebijakan seperti itu menjadi bukti,
penyelenggara pendidikan memiliki kepentingan sendiri. Tes yang seharusnya
dilakukan penyelenggara pendidikan dasar untuk menyeleksi calon siswa adalah tes
kesiapan mengikuti pendidikan, bukan tes kemampuan membaca dan menulis.
Rochmat yang penjabat Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ini mengatakan,
bentuk kesiapan belajar seorang anak dapat diketahui dari kemampuan yang mereka
miliki, seperti dari menggambar atau berbicara, tidak harus dari kemampuan
membaca dan menulis.
Anak yang sudah siap belajar atau mengikuti pendidikan memiliki kemampuan yang
lebih baik daripada yang belum, misalnya dari tarikan garis saat menggambar atau
dari jawaban-jawaban yang mereka berikan saat diajak berbicara. "Membaca, tidak
hanya diterjemahkan dalam membaca huruf-huruf, tetapi juga simbol-simbol atau
kode yang ada di lingkungan sekitar mereka," katanya.
Ia mencontohkan, anak yang sudah siap mengikuti pendidikan mampu membedakan
siang atau malam hanya dari gambar yang mengilustrasikan kedua kondisi itu,
bukan dari susunan huruf yang membentuk kata "siang" ataupun "malam".
Ada dampak buruk yang akan dialami anak yang mendapat paksaan agar bisa membaca
dan menulis saat mereka belum siap. "Bisa saja pada saat SD kelas I atau II
mereka sangat pandai, tetapi mengalami kondisi yang berkebalikan saat memasuki
SMP," katanya.
Dalam pendidikan anak usia dini, pengembangan yang perlu ditekankan adalah
kemampuan motorik, berbicara, dan berkomunikasi, termasuk cara untuk
mengekspresikan diri sehingga memacu sisi kreativitas.
bnj
Sumber : Antara
Peningkatan anggaran pendidikan dasar gratis
YOGYAKARTA, SABTU - Peningkatan anggaran pendidikan dasar gratis harus juga
didukung pemerintah daerah. Sebab, pendidikan dasar hingga SMP bagi anak usia 7-15
tahun merupakan amanat konstitusi yang harus dipenuhi negara terhadap warganya.
Hal ini dikatakan Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo usai peluncuran
program Toyota-Technicians Education Program (T-TEP) di SMKN 2 Depok, Kabupaten
Sleman, Yogyakarta, Sabtu (23/8).
Menurut Bambang, 50 persen anggaran pendidikan dari pemerintah pusat terpakai
untuk membiayai program pendidikan dasar sembilan tahun yang meliputi perluasan
akses dan peningkatan mutu pendidikan. "Jika dana yang besar dari pemerintah
pusat itu juga didukung anggaran dari APBD di setiap daerah, pendidikan dasar
gratis bisa terwujud." kata Bambang. Peningkatan anggran pendidikan nasional
mencapai 20p persen dari APBN tetap diprioritaskan untuk pendidikan dasar.
Anggaran pendidikan nasional pada tahun 2009 mencapai Rp 224 Triliun.
Ester Lince Napitupulu
didukung pemerintah daerah. Sebab, pendidikan dasar hingga SMP bagi anak usia 7-15
tahun merupakan amanat konstitusi yang harus dipenuhi negara terhadap warganya.
Hal ini dikatakan Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo usai peluncuran
program Toyota-Technicians Education Program (T-TEP) di SMKN 2 Depok, Kabupaten
Sleman, Yogyakarta, Sabtu (23/8).
Menurut Bambang, 50 persen anggaran pendidikan dari pemerintah pusat terpakai
untuk membiayai program pendidikan dasar sembilan tahun yang meliputi perluasan
akses dan peningkatan mutu pendidikan. "Jika dana yang besar dari pemerintah
pusat itu juga didukung anggaran dari APBD di setiap daerah, pendidikan dasar
gratis bisa terwujud." kata Bambang. Peningkatan anggran pendidikan nasional
mencapai 20p persen dari APBN tetap diprioritaskan untuk pendidikan dasar.
Anggaran pendidikan nasional pada tahun 2009 mencapai Rp 224 Triliun.
Ester Lince Napitupulu
Langganan:
Postingan (Atom)
.jpg)